Jakarta (IMR) – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura (Pantai Utara) Jawa dan melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76 P tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syafiuddin, kehadiran lembaga baru tersebut harus dibarengi dengan kejelasan tugas, kewenangan, serta koordinasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan instansi lain.
Syafiuddin menegaskan, publik perlu mendapat kepastian apakah Badan Otorita ini hanya akan berfokus pada rencana mega proyek Giant Sea Wall Pantura atau juga akan mengurusi aspek lain, seperti pengelolaan pesisir, tata ruang kawasan, transportasi, dan perlindungan lingkungan.
“Kami di Komisi V mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan badan otorita harus jelas mandatnya. Jangan sampai keberadaannya hanya menjadi lembaga baru tanpa arah yang konkret, apalagi tumpang tindih dengan kewenangan kementerian lain seperti PU, Perhubungan, maupun KLHK,” ujar Syafiuddin, Selasa (26/8/2025).
Politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu juga meminta pemerintah segera menyosialisasikan peta tugas, fungsi, dan target kinerja Badan Otorita Pengelola Pantura agar publik dapat mengawasi dan menilai efektivitasnya.
“Transparansi penting sejak awal. Dengan begitu, masyarakat tahu ke mana arah pembangunan Pantura, dan DPR bisa mengawal agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan sekadar proyek mercusuar,” katanya.
Syafiuddin juga menekankan bahwa kawasan Pantura merupakan wilayah strategis nasional dengan tantangan kompleks, mulai dari abrasi pantai, banjir rob, hingga kepadatan transportasi darat dan laut. Karena itu, kehadiran Badan Otorita seharusnya mampu menyinergikan program lintas sektor, bukan hanya fokus pada proyek fisik semata.
“Kalau hanya mengurusi satu proyek besar, itu bisa dikerjakan kementerian teknis. Tapi kalau otorita ini diberi mandat mengintegrasikan perencanaan pembangunan Pantura secara menyeluruh, maka harus ada landasan hukum dan pembagian kewenangan yang tegas,” ujar Syafiuddin. (kun)
