Info Malang Raya, Pernyataan Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, tentang pengangkatan orang-orang terdekat Prabowo Subianto sebagai komisaris BUMN sebelum pelantikan resmi Prabowo sebagai presiden, menyoroti proses transisi pemerintahan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mempersiapkan peralihan kekuasaan dengan mulus, termasuk dalam pengelolaan BUMN.
Pengangkatan orang-orang dekat dengan calon presiden terpilih ke posisi strategis seperti komisaris BUMN bisa dianggap sebagai langkah awal untuk memastikan kontinuitas dalam pengelolaan BUMN. Meskipun Prabowo belum dilantik sebagai presiden, keputusan ini mungkin didasarkan pada perencanaan transisi dan upaya untuk memastikan stabilitas serta kelancaran operasional BUMN.
Fenomena ini tidak jarang terjadi di banyak negara yang menjalankan proses transisi kekuasaan. Hal ini memungkinkan pemerintahan yang baru untuk mulai membentuk tim dan mempersiapkan kebijakan serta arah strategisnya sejak dini. Selain itu, pengangkatan ini juga dapat dilihat sebagai langkah awal untuk membangun hubungan yang efektif antara pemerintahan baru dan entitas BUMN yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Dalam konteks ini, pendekatan ini sering kali mendapat perhatian dan perdebatan, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan. Namun, dalam banyak kasus, langkah-langkah ini dianggap sebagai bagian yang sah dari persiapan untuk pemerintahan yang baru dan berkelanjutan.
“Baru kali ini lah pemerintahan kita tidak putus, ini namanya berkesinambungan, baru kali ini loh,” kata dia, ditemui di Pos Bloc Jakarta, Rabu (24/7/2024).
“Jamannya Bung Karno ke Pak Harto itu putus banget, dari Pak Harto ke Habibie itu reformasi, Habibie ke Gus Dur itu putus juga, Gus Dur ke Megawati putus juga, dari Megawati ke SBY putus juga, dari SBY ke Pak Jokowi putus juga,” sambung Arya.
Pengangkatan orang-orang terdekat Prabowo sebagai komisaris BUMN dinilai sejalan dengan kebijakan penetapan manajemen BUMN yang selama ini telah ada. Menurut Stafsus Erick Thohir, ini merupakan bagian dari kelangsungan pemerintahan yang berkelanjutan.
“Jadi wajar saja apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu,” tuturnya.
Selain itu, Arya menyatakan bahwa sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, posisi komisaris di perusahaan pelat merah sering diisi oleh individu-individu yang memiliki kedekatan dengan dunia politik. Meskipun demikian, Arya mengklaim bahwa kinerja BUMN tetap terjaga, terbukti dengan total setoran dividen BUMN mencapai Rp 81,2 triliun pada tahun buku 2023.
“Angkanya jelas, jamannya Bu Rini (Menteri BUMN 2014-2019) setelah selesai 2019 itu Rp 44 triliun, sekarang Rp 81 triliun, bagus enggak? Ya bagus,” tutur Arya. “Artinya kita sudah membuktikan walaupun komisarisnya ada unsur politiknya, ternyata kinerja BUMN-nya mantap, kinclong,” sambung Arya.
Lebih lanjut, Arya menyatakan bahwa operasional BUMN tidak terhindar dari pengaruh politik, karena kebijakan dan pelaporan kinerja melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
