Peristiwa global yang terjadi pada 28 Februari 2026 menghadirkan kembali tantangan serius bagi efektivitas hukum internasional. Operasi militer gabungan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran menjadi momen penting yang memicu diskusi mendalam tentang batasan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan antarnegara.
Serangan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, dengan nama Operation Epic Fury dan Operation Roaring Lions, menargetkan fasilitas strategis di beberapa kota utama Iran. Dampaknya sangat signifikan, termasuk laporan kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat tinggi dan komandan militer. Respons Iran melalui operasi True Promise IV, yang melibatkan peluncuran rudal balistik dan pesawat nirawak, menandai pergeseran konflik dari perang proksi menjadi konfrontasi langsung antar negara.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah tindakan militer tersebut memiliki legitimasi dalam kerangka hukum internasional. Hal ini memicu diskusi tentang legalitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
Legalitas Serangan dalam Perspektif Hukum Internasional
Penilaian legalitas suatu operasi militer dalam sistem hukum internasional didasarkan pada dua kerangka utama: jus ad bellum (hukum yang mengatur legalitas dimulainya perang) dan jus in bello (hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan perang).
Larangan penggunaan kekuatan bersenjata merupakan norma paling mendasar dalam hukum internasional modern. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara tegas melarang negara menggunakan kekuatan militer terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Pengecualian hanya diberikan dalam dua kondisi, yaitu jika ada mandat Dewan Keamanan PBB atau dalam rangka menjalankan hak bela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.
Amerika Serikat menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran merupakan tindakan pencegahan untuk meredam ancaman serangan rudal yang dianggap akan segera diluncurkan. Klaim ini merujuk pada doktrin self-defense dalam Pasal 51 Piagam PBB. Namun, dalam hukum internasional, hak bela diri tidak dapat digunakan secara bebas tanpa batas. Doktrin yang berkembang dari praktik hukum kebiasaan internasional—terutama melalui Caroline Test—menetapkan bahwa tindakan bela diri yang bersifat preemptif hanya dapat dibenarkan jika ancaman yang dihadapi bersifat segera, nyata, dan tidak memberikan pilihan lain selain penggunaan kekuatan militer.
Perbedaan Antara Preemptive Strike dan Preventive War
Dalam banyak kasus, perbedaan antara preemptive strike dan preventive war menjadi faktor penentu legalitas tindakan militer. Serangan preemptive merujuk pada tindakan mendahului serangan musuh yang telah jelas akan terjadi dalam waktu sangat dekat. Sebaliknya, preventive war dilakukan untuk menghilangkan ancaman potensial yang mungkin muncul di masa depan.
Jika ancaman tersebut tidak dapat dibuktikan secara objektif sebagai ancaman yang segera dan tak terelakkan, penggunaan kekuatan militer berisiko diklasifikasikan sebagai tindakan agresi yang bertentangan dengan Piagam PBB. Selain itu, laporan mengenai tujuan strategis untuk melemahkan atau mengganti rezim pemerintahan Iran juga menimbulkan pertanyaan serius dalam perspektif hukum internasional. Intervensi militer yang bertujuan mengganti pemerintahan negara lain secara paksa secara umum dipandang bertentangan dengan prinsip non-intervention serta larangan penggunaan kekuatan terhadap kemerdekaan politik suatu negara.
Dampak Konflik terhadap Indonesia
Eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga menimbulkan konsekuensi strategis bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Salah satu dampak paling langsung berkaitan dengan sektor energi global. Iran dilaporkan merespons tekanan militer dengan memperketat kontrol terhadap Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
Penutupan atau gangguan terhadap jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak global. Bagi Indonesia—yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan domestik—kenaikan harga energi global dapat menimbulkan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) dipatok sekitar 70 dolar AS per barel. Namun dalam situasi konflik, sejumlah analis energi memperkirakan harga minyak berpotensi menembus kisaran 100 hingga 120 dolar per barel apabila gangguan pasokan berlanjut. Kenaikan harga tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dan kompensasi yang harus ditanggung pemerintah. Dampaknya dapat merambat pada meningkatnya tekanan inflasi, melemahnya daya beli masyarakat, dan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Selain aspek ekonomi, konflik ini juga memunculkan tantangan bagi diplomasi Indonesia. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif diplomatik yang diprakarsai Amerika Serikat untuk mendorong rekonstruksi dan stabilitas keamanan di Gaza.
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menunjukkan betapa rentannya tatanan hukum internasional ketika penggunaan kekuatan militer kembali menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Dari perspektif hukum internasional, legalitas operasi militer tersebut sangat bergantung pada pembuktian bahwa tindakan tersebut benar-benar merupakan bentuk bela diri yang sah, sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tanpa adanya ancaman yang bersifat segera dan tak terelakkan, penggunaan kekuatan bersenjata berisiko diklasifikasikan sebagai tindakan agresi yang bertentangan dengan prinsip fundamental hukum internasional. Bagi Indonesia, konflik ini tidak hanya menjadi persoalan geopolitik yang jauh dari kawasan nasional. Gangguan terhadap stabilitas energi global serta dinamika politik internasional menunjukkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan luar negeri nasional.
Dalam situasi seperti ini, prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menjadi semakin relevan. Indonesia dituntut untuk tetap konsisten mendorong penyelesaian sengketa secara damai, menjunjung tinggi supremasi hukum internasional, serta menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap perdamaian global dan perlindungan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
