Infomalangraya –
MALANG KOTA – Pemkot Malang kembali menelurkan wacana penerapan ganjil genap. Kali ini mereka cukup serius. Sebab, rekayasa lalu lintas itu sudah masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ranperda itu kini tengah dibahas intensif oleh Pemkot Malang bersama anggota dewan.
Sebagai informasi, pada 2021 lalu juga sempat muncul wacana penerapan ganjil genap. Saat itu, wacana tersebut diarahkan untuk mendukung penerapan PPKM. Namun akhirnya rencana itu urung diterapkan. Sebab penolakan dari masyarakat terus menggema.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, wacana penerapan ganjil genap ini fokusnya untuk mengurangi kemacetan. Itu merupakan tindak lanjut setelah pihaknya berhasil melakukan rekayasa satu arah di Kajoetangan, beberapa waktu lalu. ”Tentu saja selain ganjil genap, masih ada beberapa strategi lain untuk mengurai kemacetan. Tetapi benar ada wacana ganjil genap untuk menekan kemacetan,” tutur Jaya, kemarin.
Waktu pelaksanaan dan titik mana saja yang akan diberlakukan, dia belum bisa menjabarkannya. Menurutnya, dishub masih akan membahasnya bersama forum lalu lintas. Yang terdiri dari kepolisian, akademisi atau pakar, anggota DPRD Kota Malang, dan Pemkot Malang.
”Kemungkinan kami akan diberlakukan pada titik tertentu dulu. Yang pasti menunggu Perda ini selesai dan dibahas dengan forum lalin,” tambah Jaya. Meski demikian, dia menyebut ada beberapa opsi titik yang bisa diberlakukan rekayasa ganjil genap. Seperti di Balai Kota Malang hingga Kajoetangan, Jalan Ijen, dan Jalan Soekarno-Hatta (Suhat).
Di tempat lain, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mewanti-wanti agar kebijakan itu dikaji lebih mendalam. Sebab berkaca dari 2021 lalu, ada penolakan yang luar biasa dari masyarakat. Made menekankan, pemkot harus mengikuti apa pun saran dari forum lalu lintas. ”Adanya satu arah kemarin itu terbukti mengurai kemacetan di tengah kota, meskipun di pinggir masih ada yang macet. Kali ini, kami akan kaji lagi dengan pansus, apakah perlu ditambah dengan penerapan ganjil genap,” papar Made. (adk/by)
