Profil Penulis
Dr. Eko Wahyuanto
Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik
Hasil Survei Terbaru Indikator
Survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator menunjukkan bahwa di tengah gempuran isu geopolitik dunia dan tantangan ekonomi global yang keras, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tetap berdiri kokoh.
Ini tentu bukan euforia. Di balik data statistik “sangat puas” dan “cukup puas”, terselip pesan mendalam dan dapat dibongkar dengan pisau tajam analisa. Angka-angka ini adalah vox populi, denyut nadi rakyat yang dikonversikan dalam data. Survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2026 bukan rapor, tapi lensa dialektika untuk melihat antara harapan rakyat dan realitas kebijakan.
Stabilitas dan Harapan
Publik memotret sosok Presiden Prabowo sebagai sosok tegas, dan berani. Secara ideologis, ini modal sosial kuat dari rakyat Indonesia bahwa konsep “Strong State” atau negara kuat memberi jaminan stabilitas ekonomi dan keamanan. Dua pilar penting dalam menghadapi tantangan menciptakan kemajuan bangsa.
Dalam pandangan Thomas Hobbes, masyarakat telah menyerahkan “kedaulatannya” kepada pemimpin yang dipilih dan dipercaya untuk mendapatkan jaminan tersebut. Mandat itu akan ditagih sebagai pertanggung jawaban moral dan politik.
Hasil survei Indikator mengonfirmasi hal itu, dimana sektor keamanan menjadi titik cerah penilaian publik. Namun, ada pandangan keliru harus diluruskan. Ketegasan seorang pemimpin bukan tujuan akhir (end goal), melainkan instrumen mencapai keadilan sosial.
Jika rakyat puas karena sosok berani, itu modal awal. Keberanian itu akan diuji dalam melawan musuh lebih tidak beradab dibanding perang konvensional: yaitu korupsi dan ketimpangan. Masyarakat Indonesia memiliki memori kolektif, mendambakan stabilitas. Dalam diskursus politik, ketegasan seringkali diidentikkan dengan kemampuan pemimpin untuk menjaga law and order.
Publik merasa puas karena keberanian Presiden dipandang sebagai perisai terhadap ketidakpastian. Ketika dunia sedang bergejolak misalnya, sosok Presiden Prabowo berani memberikan rasa aman (sense of security). Rakyat tidak hanya butuh pemimpin sekedar pintar, tapi juga berani mengambil resiko dari keputusan sulit di tengah tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Menakar Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu program prioritas saat ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei mencatat kepuasan 72 persen, dengan catatan mayoritas warga “kurang percaya” bahwa program ini bersih dari korupsi. Sebuah paradoks moral yang harus dijelaskan.
Rakyat butuh anak-anak mereka mendapat makan gratis, tapi traumatis pada “tangan-tangan jahat” yang dikhawatirkan menggerogoti anggaran program mulia ini. Kita tahu MBG bukan semata program bagi-bagi makanan, melainkan pengejawantahan dari mandat sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial. Jadi ini upaya negara menjalankan konstitusi, untuk memastikan hak biologis rakyat tidak terabaikan.
Ketidakpercayaan publik terhadap pelaksanaannya wajar, bagaimana program nasional dijalankan dalam perencanaan cukup singkat. Bukan soal kontrak politik tetapi karena amanah konstitusi yang berpuluh-puluh tahun diabaikan. Apapun kritik publik bisa jadi alarm keras, agar penyelenggaraan MBG steril korupsi. Seperti berkali kali ditekankan Presiden Prabowo: “jangan pernah ada pihak coba-coba melakukan korupsi di program MBG.”
Pandangan lain kerap muncul: “Yang penting rakyat kenyang, urusan bocor itu biasa.” Ini sesat pikir! Dalam kacamata kebijakan publik, integritas syarat mutlak bagi kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan dan transparansi, nutrisi dalam “menu MBG” hambar karena bercampur keringat ketidakadilan. Pemerintah harus tetap ofensif dalam memitigasi setiap risiko yang bisa muncul. Salah satunya sistem audit melibatkan aparat penegak hukum dari proses perencanaan hingga distribusi. Sebagai upaya menjawab ketidakpercayaan publik dengan telanjang di depan mata rakyat.
Dilema Ekonomi
Data survey juga menunjukkan 45,3% warga merasa harga kebutuhan pokok makin sulit dijangkau. Di sini, narasi ideologis pemerintah sering berbenturan dengan kenyataan lapangan. Inflasi bisa jadi angka teknokratis Badan Pusat Statistik-BPS. Bagi ibu rumah tangga inflasi tentang apakah anak mereka bisa dapat asupan makanan bergizi atau tidak. Mendapat minum susu hari ini atau tidak. Jika itu takarannya, maka jawabannya salah satunya program MBG.
Memang hasil survey BPS juga perlu dibaca sebagai sandaran dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah harus bergerak dari sekadar “penataan data” menuju “penataan kedaulatan pangan”. Kemiskinan masih menjadi PR yang digambarkan 10,9% responden, bukan takdir, melainkan beban pemerintah terutama pada rantai pasok distribusi yang perlu dibenahi. Kita tidak dapat hanya mengandalkan bantuan (bansos) terus-menerus. Bansos hanyalah obat luka sesaat. Yang perlu dibangun kemandirian ekonomi agar rakyat memiliki imunitas setiap ada wabah yang menyerang kedaulatan pangan kita.
Pemberantasan Korupsi
Hal menarik dari alasan utama kepuasan publik adalah komitmen pemberantasan korupsi. Sebuah “kontrak sosial” paling sakral, dimana mandat rakyat yang diwakili 79,9% itu percaya ada sapu cukup kuat untuk membersihkan lantai kotor birokrasi.
Namun, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab seorang Presiden. Ini adalah kerja kolektif. Jika lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK, Kejaksaan dan Kepolisian mengalami pasang surut kepercayaan, maka kepemimpinan nasional harus memastikan semua instrumen hukum perlu memainkan symphoni sama. Termasuk kesadaran publik yang berani menjadi whistle blower.
Merawat Mandat
Hasil survei Indikator Januari 2026 memberikan pelajaran penting bahwa rakyat Indonesia dapat menerima keadaan dengan tetap menaruh harapan. Bahwa mereka sangat kritis pada proses, itu justru jadi entry point untuk pemerintah melakukan perbaikan. Mereka bisa menerima kondisi ekonomi sulit (seperti penilaian “sedang” sebanyak 45%), asalkan melihat pemimpinnya bekerja jujur dan tegas.
Hal itu dibuktikan lewat kepemimpinan Presiden Prabowo dalam navigasi kabinetnya. Kepuasan publik adalah bahan bakar, bukan tempat tempat peristirahatan. Catatan kritis tentang program MBG dan kegelisahan soal harga pokok adalah “surat cinta” dari rakyat pemimpinnya, agar pemerintah tidak bekerja lebih keras lagi.
Pemerintah Prabowo saat ini berada pada jalur tepat secara teoritis, namun implementasi di lapangan perlu tetap dikawal agar dapat menghadapi ujian sesungguhnya. Jangan biarkan data statistik indah menutupi realitas buruk. Mari kita luruskan pandangan, bahwa suksesnya sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa banyak orang memuji di survei, tapi seberapa sedikit orang masih lapar dan menerima ketidakadilan. Itu fokus pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Mandat telah diberikan, kini saatnya membuktikannya dengan kebijakan yang tidak hanya “bergizi” bagi kesehatan tapi juga “bergizi” bagi martabat bangsa.
