Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta Mulai Diprogramkan
Pembangunan Grha Pers Pancasila (GPP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini mulai bergerak cepat. PWI DIY, dalam upaya memenuhi arahan Sri Sultan Hamengku Buwono X, telah melakukan serangkaian langkah strategis untuk mewujudkan rencana tersebut. Salah satu tahap penting adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik Pembangunan GPP.
FGD ini dilaksanakan di Yayasan Asram Foundation, Sleman, pada hari Kamis (12/2/2026). Acara ini dihadiri oleh pengurus PWI DIY, Dewan Penasehat, Dewan Pakar PWI DIY, sejumlah akademisi, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY. FGD ini menjadi tindak lanjut atas instruksi dari Sri Sultan yang ingin memperkuat posisi Yogyakarta sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Pers Pancasila di Indonesia.
Peran Naskah Akademik dalam Pembangunan GPP
Ketua PWI DIY, Drs Hudono SH, membuka acara FGD tersebut. Dalam pembukaannya, ia menyampaikan bahwa naskah akademik menjadi fondasi utama dalam pembangunan GPP. Naskah ini tidak hanya berisi data teknis, tetapi juga harus mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara komprehensif.
Prof Dr Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, menekankan pentingnya naskah akademik sebagai dasar konseptual. Menurutnya, GPP bukan sekadar bangunan fisik, tetapi bagian dari strategi membangun ekosistem pers yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. “Grha Pers Pancasila harus menjadi wadah pengembangan Pers Pancasila ke depan. Nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan secara nyata dalam praktik pers, baik dalam pemberitaan, etika, maupun tanggung jawab sosial,” ujarnya.
Sejarah dan Potensi Yogyakarta sebagai Pusat Pengkajian Pers Pancasila
Dalam paparannya, Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat sekaligus mantan Ketua PWI DIY, Dr Octo Lampito, menyampaikan pandangan historis tentang lahirnya PWI di Surakarta. Meskipun Yogyakarta saat itu sedang bergejolak, kota ini memiliki koran tertua yang masih terbit hingga kini, yakni Kedaulatan Rakyat. “Keberadaan Grha Pers Pancasila akan memperkokoh Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Sejarah pers dan sejarah perjuangan bangsa tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.
Menurut Octo, GPP berpotensi menjadi pusat literasi media sekaligus laboratorium pers. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta memiliki modal sosial dan akademik untuk mengembangkan pendidikan serta kajian Pers Pancasila. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kunjungan, riset, maupun praktik jurnalistik berbasis nilai kebangsaan. Bahkan, GPP dapat dikembangkan sebagai destinasi edukasi dan wisata sejarah pers.
Relevansi Yogyakarta sebagai Kota Budaya dan Pendidikan
Prof Dr Edy Suandi Hamid, Rektor UWM, menilai posisi Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan sangat relevan untuk menjadi pusat pendidikan Pers Pancasila. Tradisi dialog publik yang sehat di DIY dinilai menjadi modal penting dalam membangun ekosistem pers yang beretika dan bertanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan data pendukung dalam naskah akademik, termasuk status kepemilikan tanah dan dokumen administratif lainnya, guna memperkuat argumentasi pembangunan GPP. “Dengan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang kuat, sangat relevan jika Yogyakarta dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan pengkajian Pers Pancasila,” tambahnya.
Tindak Lanjut dan Harapan Masa Depan
Ketua PWI DIY, Hudono, menyampaikan bahwa hasil FGD akan segera ditindaklanjuti. PWI DIY berencana melakukan audiensi dengan Ketua DPRD DIY untuk membahas dukungan terhadap rencana pembangunan GPP. “Kami akan segera menindaklanjuti kegiatan hari ini dengan audiensi ke Ketua DPRD DIY. Saat ini kami masih menunggu jadwal karena agenda beliau cukup padat,” ujarnya.
Melalui FGD tersebut, PWI DIY berharap naskah akademik pembangunan Grha Pers Pancasila dapat segera dimatangkan, sehingga kehadiran GPP benar-benar menjadi tonggak penguatan peran pers dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan keutuhan bangsa.
