Presiden Prabowo Subianto Berencana Konversi Kendaraan Bensin ke Listrik
Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk mengonversi semua kendaraan berbahan bakar bensin menjadi tenaga listrik. Dalam diskusi bersama sejumlah media nasional, ia menyebut gagasan ini sebagai ‘game changer’. Namun, menurut para pengamat, beberapa kendala harus diatasi agar ide tersebut bisa diwujudkan.
Dalam wawancara yang disiarkan melalui akun YouTube-nya dengan judul ‘Presiden Prabowo Menjawab!!!’, Presiden Prabowo menyampaikan dua tujuan utamanya dalam konversi mobil listrik. “Saya ingin total [dalam kendaraan] listrik,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa semua motor, mobil, truk, dan traktor harus menggunakan tenaga listrik.
Dari sudut pandang ekonomi, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa orang kaya yang memiliki Lamborghini atau Ferrari dapat tetap menggunakan bensin, asalkan membayar sesuai harga minyak dunia. Sementara itu, cita-citanya adalah sumber listrik berasal dari energi terbarukan, seperti tenaga matahari. Ia berharap dalam dua tahun ke depan, Indonesia mampu memiliki pembangkit listrik tenaga surya yang mampu menghasilkan 100 GW (Gigawatt) listrik.
Di pinggiran Jakarta, Haliman, seorang pengemudi ojek daring, sesekali memencet klakson agar orang-orang di gang tahu bahwa ada motor yang sedang melaju. Suara mesin sepeda motornya nyaris tak terdengar. Haliman mengaku mengeluarkan uang untuk mengisi daya listrik motornya tidak lebih dari Rp10.000. Sebelum menggunakan motor listrik, ia menghabiskan Rp60.000 per hari untuk bensin. Kini, biaya pengisian baterai hanya Rp8.000 setelah empat jam. Haliman kini menghemat hampir 90% pengeluarannya untuk bahan bakar kendaraannya.
Namun, setiap hari Haliman harus menyediakan uang sebesar Rp55.000 untuk mencicil motor listriknya selama 1,5 tahun. Motor listrik yang ia beli bergaransi dua tahun, sedangkan baterainya bergaransi lima tahun. Jika baterai rusak setelah masa garansi, biayanya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Motor listrik Haliman adalah satu dari 236.000 motor listrik di Indonesia. Angka ini sangat mini jika dibandingkan dengan 139.450.013 sepeda motor berbahan bakar fosil di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS). Mobil listrik jumlahnya sekitar 123.000 unit, masih jauh dari mobil berbahan bakar fosil sebanyak 20.444.507 unit.
Agar kendaraan listrik bisa melampaui dominasi kendaraan berbahan bakar fosil, ada sejumlah kendala yang harus diatasi menurut pengamat.
Kendala dalam Pengembangan Kendaraan Listrik
1. Ekosistem Kendaraan Listrik
Menurut Ferry Triansyah, Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga Oktober 2025 baru mencapai perbandingan 1:26. Artinya, satu SPKLU dapat melayani 26 kendaraan listrik. Idealnya, perbandingannya adalah 1:17.
Hingga September 2025, PLN telah mengoperasikan 4.272 mesin SPKLU di 2.811 lokasi, dan menyediakan lebih dari 57.000 layanan pengisian daya listrik di rumah di seluruh Indonesia. Proyeksi SPKLU tahun lalu sebanyak 5.810 unit, dan akan terus meningkat hingga 2030 yang mencapai 62.918 yang mayoritas berada di Pulau Jawa.
Peningkatan proyeksi SPKLU hingga empat tahun ke depan rencananya juga akan dibarengi dengan konversi sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, konversi itu sudah dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya, “sekitar 200 ribu sepeda motor telah dikonversi setiap tahunnya,” klaim Bahlil.
2. Sumber Tenaga Kendaraan Listrik
Dalam artikel BBC News Indonesia 2023 lalu, tenaga listrik yang digunakan kendaraan listrik mayoritas dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Meski demikian, Presiden Prabowo ingin suatu saat nanti Indonesia bisa mengandalkan sumber energi ramah lingkungan. Namun, jika dilihat dari Statistik Ketenagalistrikan 2024 ambisi presiden masih sulit diwujudkan. Pembangkit listrik yang dimiliki PLN, masih didominasi batubara (sekitar 66,43%), disusul gas (17,65%), dan minyak (3,93%). Singkat kata, produk listrik masih didominasi PLTU.
Solusi Alternatif untuk Krisis Energi
Menurut Bhima Yudhistira, untuk menurunkan konsumsi BBM (bahan bakar minyak) dan emisi karbon, pilihan terbaiknya adalah menggunakan transportasi publik. “Sehingga, solusi yang paling memungkinkan bisa dilakukan jangka panjang dan cepat adalah subsidi transportasi publik termasuk infrastrukturnya,” tambah Bhima.
Sayangnya, menurut Bhima, solusi itu tidak dijadikan sebagai solusi utama. Menanggapi gagasan Prabowo dalam konversi kendaraan listrik, Bhima menyebutnya sebagai “solusi yang loncat-loncat dari satu solusi ke solusi yang lain, yang sebenarnya tidak tuntas.”
Permasalahan Lingkungan dan Ekologis
Dalam laporan WALHI, kendaraan listrik mungkin tidak menghasilkan emisi di jalan, tetapi rantai pasoknya meninggalkan jejak ekologis yang besar di wilayah tambang. Data Auriga menyebut, demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir menyebabkan hilangnya 193.830 hektare hutan alam Indonesia.
Tantangan dalam Pengelolaan Limbah Baterai
Setidaknya, Maret tahun lalu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudjianto, mengaku bahwa Indonesia belum memiliki fasilitas maupun industri yang mendukung pengolahan baterai kendaraan listrik. “Kita juga sadar bahwa hal ini akan kita hadapi, mungkin dalam tiga atau empat tahun yang akan datang, cara kita mengolah limbah baterai adalah hal yang perlu diperhatikan apabila baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik semakin banyak,” papar Ary.
Kesimpulan
Presiden Prabowo merespons laporan tentang 1,3 juta rumah tangga yang belum terlayani listrik PLN dengan berkata, “Rasa-rasanya [dalam] lima tahun, kita bisa selesaikan itu.” Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan solusi yang lebih holistik. Menurut Bhima, gagasan Prabowo soal konversi kendaraan listrik merupakan solusi parsial “atau solusi yang nanggung.”
Penutup
Sehingga, pada akhirnya menurut Uli, yang perlu dibenahi adalah ekosistem antara kendaraan pribadi dan transportasi publik. Dia menekankan bahwa jika tidak dibenahi, “ya jatuhnya sama saja, kita akan bergantung pada satu komoditas pembangkit energi.” Untuk itu, menurut Bhima, gagasan Prabowo soal konversi kendaraan listrik merupakan solusi parsial “atau solusi yang nanggung.”
