Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat di Kalimantan Tengah
Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat di lingkungan pemerintah daerah dinilai sebagai langkah progresif menuju transformasi birokrasi yang lebih modern. Hal ini disampaikan oleh akademisi FISIP Universitas Palangka Raya, Suprayitno, yang menilai kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri Dalam Negeri bukan sekadar memindahkan tempat kerja, melainkan juga bagian dari perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam perspektif manajemen publik, kebijakan tersebut merupakan langkah menuju Birokrasi 4.0. Tidak hanya bekerja dari rumah, tetapi transformasi dalam mengelola sumber daya manusia dan pelayanan publik yang selama ini belum efisien. Dirinya menjelaskan bahwa kebijakan ini juga mendorong perubahan pola kerja dari berbasis kehadiran menjadi berbasis hasil.
Suprayitno menyebut, pemerintah daerah mestinya tidak mengalami kendala berarti, mengingat saat pandemi COVID-19, sistem WFH telah dijalankan dalam durasi yang lebih panjang. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan pengawasan untuk mendukung kebijakan ini secara optimal.
Realisasi Belanja Kementerian di Kalteng Capai Rp725,52 Miliar
Belanja kementerian/lembaga di Kalimantan Tengah pada awal 2026 tumbuh tajam, dengan lonjakan terbesar ditopang sektor pertahanan dan pembangunan infrastruktur jalan. Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja kementerian/lembaga tercatat mencapai Rp725,52 miliar atau 10,31 persen dari total pagu Rp7.034,51 miliar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Herry Hernawan mengatakan, angka tersebut tumbuh 56,90 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Belanja kementerian/lembaga tumbuh sebesar 56,90 persen secara tahunan, didorong oleh tingginya realisasi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang,” ujarnya. Secara keseluruhan, belanja APBN di Kalimantan Tengah hingga akhir Februari telah mencapai Rp3.579,28 miliar atau 15,88 persen dari pagu, naik Rp30,12 miliar atau 0,85 persen secara tahunan.
Penguatan Internet hingga Desa di Kalteng Berlanjut
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menyiapkan penguatan jaringan internet di fasilitas umum desa pada 2026, terutama untuk wilayah yang masih sulit sinyal atau masuk kategori blank spot. Langkah ini dilakukan setelah akses internet di kantor desa dinilai sudah lebih dulu diprioritaskan pada tahap sebelumnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng Rangga Lesmana mengatakan, pemetaan kebutuhan jaringan dilakukan berdasarkan data yang diajukan kabupaten. “Kita ini kan bergerak dari data kabupaten. Ketika kabupaten menyampaikan ke provinsi, di 2024 kemarin sudah kita clear-kan semua,” ujarnya. Menurut Rangga, pendekatan awal penanganan blank spot memang difokuskan pada fasilitas pemerintahan desa, terutama kantor desa.
Resmi Pimpin Bulog Kalteng, Erwin Budiana Sebut Target Serapan Beras 2026 Capai 15.800 Ton
Kepemimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah resmi berganti mulai 1 April 2026. Jabatan Pemimpin Wilayah yang sebelumnya dipegang Budi Sultika kini diserahterimakan kepada Erwin Budiana, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara. Sementara Budi Sultika mendapat penugasan baru sebagai Kakanwil Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh.
Memasuki awal masa tugasnya di Kalimantan Tengah, Erwin Budiana langsung menyoroti target penyerapan beras yang harus dicapai Bulog sepanjang 2026. Ia mengatakan target penyerapan tahun ini ditetapkan sebesar 15.800 ton setara beras. Selain itu, pembangunan sarana pascapanen untuk mendukung penyimpanan hasil serapan beras di Kalimantan Tengah mulai berproses di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas, Barito Timur, dan Pulang Pisau.
Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika, Pegawai Ditjenpas Kalteng Tes Urine
Pengawasan terhadap narkotika di lingkungan pemasyarakatan tak hanya menyasar warga binaan, tetapi juga dimulai dari internal petugas melalui tes urine yang digelar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Senin (6/4/2026). Pemeriksaan berlangsung di Aula Tjilik Riwut dan diikuti seluruh pegawai, termasuk Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, bersama jajaran pejabat administrator.
Tes urine ini dilakukan di tengah perhatian terhadap pentingnya menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap steril dari penyalahgunaan narkotika, terutama karena petugas memiliki peran langsung dalam sistem pembinaan warga binaan.
Karyawan Bobol Dana Perusahaan Rp16 Miliar Untuk Judi, Dirut Bank Kalteng Beri Tanggapan
PT Bank Kalteng merespons dugaan tindakan fraud atau perbuatan curang dengan memanipulasi daya yang melibatkan oknum internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Diketahui sebelumnya, karyawan di internal Bank Kalteng inisial R telah didakwa melakukan tindak pidana perbankan dengan membobol dana perusahaan senilai Rp 16,4 miliar. Hal itu terungkap dalam sidang yang berlangsung di PN Palangka Raya pada Kamis (2/4/2026).
Dirut Bank Kalteng, Maslipansyah, menegaskan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, terlebih yang bertentangan dengan prinsip integritas dan kepercayaan yang menjadi fondasi utama industri perbankan.
