Forum Perangkat Daerah untuk Penyusunan Renja 2027 di Kabupaten Pasuruan
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Pasuruan menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai bagian awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (12/2/2026) pagi dan menjadi wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan infrastruktur yang lebih terencana dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Forum ini melibatkan berbagai unsur seperti organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga media. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DSDABMBK Kabupaten Pasuruan, Sarinah Rostief, menjelaskan bahwa forum digelar lebih awal atas arahan pimpinan daerah agar proses perencanaan berjalan lebih matang dan efisien.
“Lebih cepat tentu lebih baik. Karena itu, hari ini kami mengundang seluruh pihak untuk memberikan usulan dan masukan terkait pembangunan tahun 2027,” ujar Sarinah usai kegiatan.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang terbuka bagi peserta dari berbagai level, mulai desa, kecamatan, hingga lintas OPD, untuk menyampaikan aspirasi pembangunan. Seluruh usulan tersebut akan dicatat dan direkap sebagai bahan pembahasan lanjutan.
“Setelah forum ini akan ada desk perencanaan yang dipandu tim teknis. Semua usulan akan kami rekap sebagai dasar penyusunan rencana kerja,” jelasnya.
Sarinah berharap, melalui mekanisme ini, arah dan peta pembangunan Kabupaten Pasuruan pada 2027 dapat disusun lebih terarah, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Mudah-mudahan ikhtiar ini membawa percepatan pembangunan yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Pasuruan,” tambahnya.
Usulan Prioritas Pembangunan dari Desa
Apresiasi terhadap pelaksanaan forum juga disampaikan oleh Ketua PKDI Kabupaten Pasuruan, M. Alim. Ia menilai forum perangkat daerah menjadi sarana strategis bagi desa untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan lapangan secara langsung.
“Ini langkah yang tepat dan sejalan dengan harapan Bupati agar pembangunan lebih merata. Kami sebagai perwakilan desa bisa menyampaikan kebutuhan langsung dari masyarakat,” ujarnya.
Menurut Alim, forum ini memungkinkan penyesuaian prioritas pembangunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Ia mencontohkan, rencana pembangunan jalan dapat dialihkan jika masyarakat lebih membutuhkan akses air bersih.
“Bisa saja dinas merencanakan pembangunan jalan, tapi ternyata yang lebih mendesak adalah pipanisasi atau sumur bor. Melalui forum ini, hal seperti itu bisa disampaikan,” paparnya.
Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, PKDI Kabupaten Pasuruan juga mengusulkan pembangunan sumur bor, tandon air, serta jaringan pipanisasi di sejumlah desa yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih.
Alim berharap, forum perangkat daerah dapat menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang lebih jelas, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa.
Proses Lanjutan Setelah Forum
Usulan yang diberikan oleh peserta forum akan direkap dan dibahas dalam desk perencanaan teknis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua masukan dan aspirasi masyarakat dapat diintegrasikan dalam penyusunan Renja 2027.
Dengan melibatkan berbagai pihak, forum ini diharapkan mampu menciptakan rencana pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan infrastruktur jalan.
