Penolakan Palestina terhadap Kehadiran Pasukan Internasional di Gaza
Kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas, telah menyampaikan penolakan terhadap rencana penerjunan pasukan internasional di wilayah Gaza. Mereka menekankan bahwa kehadiran pasukan dari luar tidak boleh mengganggu urusan dalam negeri dan harus membatasi tugasnya hanya pada menjaga perbatasan untuk mencegah agresi Israel.
Pemimpin Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancaranya dengan Aljazirah Arab, menyatakan bahwa mereka telah berkomunikasi langsung dengan pihak Indonesia terkait rencana pengiriman TNI sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF). Ia menegaskan bahwa setiap pasukan internasional yang datang ke Gaza harus bersikap netral dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan keinginan rakyat Palestina.
Hamdan menekankan bahwa kekuatan internasional mana pun yang datang ke Gaza harus membatasi misinya hanya di perbatasan, untuk mencegah agresi Israel dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata, tanpa mencampuri pengelolaan urusan dalam negeri Gaza. Ia juga menegaskan bahwa pasukan Indonesia tidak akan menjadi alat untuk melucuti senjata pejuang Palestina.
“Saya mendengar pesan ini dengan jelas dari pihak-pihak di Indonesia, karena mereka menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi pelaksana agenda Israel di sektor ini, dan bahwa misi mereka harus dibatasi pada memisahkan orang-orang Palestina dari pasukan pendudukan, dan mencegah agresi tanpa campur tangan dalam urusan masyarakat,” ujar Hamdan.
Latihan Pilar Perkasa yang digelar kesatuan faksi perlawanan Palestina di Gaza pada September 2023.
Keberanian Faksi-Faksi Palestina dalam Menolak Eksplorasi Kekuatan Internasional
Hamdan menekankan bahwa faksi-faksi Palestina – termasuk Hamas – berkomitmen untuk mendukung komite administratif yang menangani urusan Gaza. Dan bahwa segala upaya untuk mengeksploitasi kekuatan internasional untuk melemahkan keinginan rakyat Palestina atau menghadapi perlawanan akan ditolak sepenuhnya.
Menanggapi pertanyaan tentang laporan New York Times mengenai rancangan pelucutan senjata perlawanan, Hamdan menekankan bahwa masalah senjata Palestina berkaitan dengan keberadaan dan berakhirnya pendudukan, dan bahwa perlawanan Palestina sejak tahun 1917 telah berkomitmen pada prinsip merebut kembali tanah tersebut dan mencapai kebebasan nasional.
New York Times sebelumnya melaporkan, proposal terbaru AS akan membiarkan Hamas menyimpan senjata-senjata kecil namun harus menyerahkan roket dan senjata besar lainnya.
Ragam Faksi Militer di Palestina – (Infomalangraya.com)
Persiapan TNI untuk Pengiriman Pasukan ke Gaza
Tentara Nasional Indonesia dilaporkan akan menjadi prajurit perdamaian internasional pertama yang akan diberangkatkan ke Jalur Gaza. Pengerahan tersebut dapat melibatkan beberapa ribu tentara, dengan perencanaan awal sudah dilakukan Jakarta, termasuk bagaimana pasukan akan memasuki Gaza dan logistik kehadiran mereka.
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyatakan, personel TNI yang akan dilibatkan dalam rencana partisipasi Indonesia pada misi perdamaian terkait Gaza akan dipilih dari prajurit yang sudah berpengalaman menjalankan penugasan luar negeri. Menurutnya, TNI telah memiliki rekam jejak mengirim pasukan di bawah misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) sejak 2008 dan telah berkali-kali melakukan rotasi.
“Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/2/2026).
Sejumlah prajurit TNI mengikuti gelar personel dan perlengkapan Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019). – (ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO)
Proses Persiapan TNI AD untuk Penugasan di Gaza
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, TNI AD mulai menyiapkan personel untuk dikirim menjadi bagian pasukan Dewan Perdamaian di wilayah konflik, Gaza, Palestina. Maruli mengatakan, saat ini proses koordinasi terkait penugasan pasukan perdamaian tersebut masih terus berjalan.
Menurut dia, penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya Arah resmi dari pihak yang mengkoordinasikan misi di Gaza. Kemudian keputusan itu diteruskan kepada Markas Besar (Mabes) TNI dan Mabes Angkatan Darat (Mabesad).
Meski lokasi penugasan belum dipastikan, Maruli memastikan, persiapan awal di internal TNI AD mulai dilakukan. Para personel yang dikhususkan pada karakter pasukan perdamaian, termasuk unsur kesehatan.
“Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 (personel) mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujar Maruli.
