Kota Malang – Pemerintah Kota Malang resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2027. Dalam forum strategis tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Wahyu menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ikhtiar bersama dalam merancang masa depan Kota Malang. Setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini menjadi bukti bahwa kolaborasi hexahelix bukan hanya jargon, tapi komitmen nyata. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, hingga sektor perbankan harus bersinergi untuk mewujudkan Kota Malang yang lebih baik,” tegasnya.
Perencanaan pembangunan tahun 2027 sendiri mengacu pada RPJMD Kota Malang 2025–2029 dengan visi “Menuju Malang Mbois dan Berkelas”. Visi tersebut mencerminkan nilai-nilai pembangunan yang mandiri, berbudaya, optimis, hingga berkelanjutan dan adaptif.
Wahyu menjelaskan, Musrenbang RKPD merupakan tahap akhir dari proses panjang penjaringan aspirasi masyarakat. Mulai dari rembug warga tingkat RW, musrenbang kelurahan, kecamatan, hingga pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Tak hanya itu, pendekatan berbasis kearifan lokal juga diperkuat melalui Musrenbang tematik dan program RT Berkelas. Hasilnya, tingkat akomodasi usulan masyarakat pada RKPD 2027 mencapai 55 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam upaya mewujudkan pembangunan inklusif, Pemkot Malang juga memberi perhatian besar pada kelompok rentan. Usulan dari berbagai kelompok tematik berhasil diakomodasi hampir seluruhnya, mulai dari anak, disabilitas, perempuan, lansia, hingga pemuda.
Di sisi lain, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Pokir DPRD juga mendapat porsi signifikan, dengan tingkat akomodasi mencapai lebih dari 92 persen.
Wali Kota Malang juga menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus selaras dengan program strategis nasional. Beberapa fokus utama di antaranya penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi daerah.
“Termasuk di dalamnya pengendalian inflasi, penguatan koperasi Merah Putih, serta kemudahan perizinan untuk mendorong investasi,” imbuhnya.
Mengacu pada RKP nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur, tema pembangunan Kota Malang tahun 2027 ditetapkan sebagai “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Layanan Dasar dan Infrastruktur yang Mendukung Produktivitas Daerah.”
Melalui tema tersebut, Pemkot Malang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, disertai penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, serta perluasan akses kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penulis : Rohman
