Pernyataan Hamas Mengenai Perwalian Asing di Gaza
Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, pada Rabu menegaskan kembali bahwa Palestina menolak segala bentuk perwalian asing atas wilayah Gaza. Ia menyatakan bahwa setiap pasukan perdamaian internasional yang dikerahkan ke wilayah tersebut harus dibatasi tugasnya hanya pada pengawasan perbatasan dan mencegah serangan Israel tanpa campur tangan dalam pemerintahan internal.
Hamdan berbicara kepada Al Jazeera seperti dikutip Jordan Daily, merespons pengumuman Indonesia yang mengatakan akan mengirim ribuan pasukan sebagai bagian dari pasukan stabilisasi di Gaza. Ia menekankan bahwa Hamas telah berkomunikasi langsung dengan Jakarta, menegaskan bahwa setiap pasukan asing harus tetap netral dan tidak bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Palestina atau berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel.
Ia juga menolak laporan tentang pelucutan senjata Hamas, dengan menyatakan bahwa senjata Palestina terkait dengan berakhirnya pendudukan Israel dan tidak akan diserahkan sebelum pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Persiapan Pasukan Keamanan oleh Indonesia
Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman pasukan keamanan ke Gaza, Palestina, melalui International Stabilization Force (ISF). Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan bahwa proses persiapan sedang dilakukan, meskipun belum ada timeline atau jumlah definitif.
Menurutnya, pengiriman pasukan keamanan ke Gaza memerlukan koordinasi dari pihak dalam negeri maupun luar negeri. “Sehingga Kementerian Luar Negeri dan seluruh kementerian dan lembaga terkait melakukan koordinasi untuk mengawal instruksi Presiden tersebut,” katanya.
Jubir Kemlu itu juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF lebih berfokus pada aspek kemanusiaan dan tidak terlibat dalam pelucutan senjata.
Persiapan Lapangan di Gaza
Media Israel melaporkan bahwa persiapan lapangan telah dimulai untuk pengerahan pasukan Indonesia di Gaza, Palestina, sebagai bagian dari ISF. Media tersebut mengatakan bahwa mereka mengutip sumber-sumber yang mengetahui informasi tersebut yang memperkirakan pengerahan pasukan dapat melibatkan beberapa ribu tentara, termasuk perencanaan awal dan persiapan logistik.
Resolusi PBB Mengenai Pasukan Stabilisasi
Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi untuk mendukung pembentukan pasukan stabilisasi internasional (ISF) di Gaza, Palestina. Resolusi 2803 yang dirancang Amerika Serikat (AS) itu mendapat dukungan dari 13 anggota dewan. Rusia, yang mengajukan rancangan resolusi tandingan, memilih abstain, begitu pula Cina.
Resolusi tersebut memberi wewenang kepada negara anggota PBB dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk ISF sementara di Gaza di bawah komando terpadu, dengan kontribusi pasukan dari negara peserta, serta kewenangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional.
ISF bertugas antara lain membantu mengamankan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza, melindungi warga sipil, serta berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengamankan koridor kemanusiaan.
Kriteria Pasukan TNI yang Dikirim
Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan dikirim ke Gaza itu bakal diambil dari pasukan yang pernah bertugas di wilayah konflik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. “Kami sudah punya pengalaman, ada United Nations Interim Force in Lebanon yang pernah ke sana,” kata dia usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR, di kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa.
United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) merupakan pasukan perdamaian Tanah Air yang dikirim ke Lebanon untuk menjalankan misi kemanusiaan. “Orang-orang inilah yang akan kami kirim ke sana. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana (wilayah konflik),” ucapnya.
Jenderal bintang empat ini menjelaskan bahwa pasukan yang pernah bertugas di wilayah konflik lebih siap ketimbang yang belum. Sebab, dia berujar pasukan yang tergabung dalam Unifil itu memiliki pengalaman. “Dari sisi (pemahaman) medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat setempat,” kata Tandyo.
Persiapan Pasukan Perdamaian oleh TNI
Penyiapan pasukan perdamaian ini seiring dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu matra yang mulai bersiap ialah TNI Angkatan Darat.
Dalam keterangan terpisah, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak memperkirakan akan ada sekitar 8 ribu personel militer yang dikerahkan Indonesia untuk membantu perdamaian. “Bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernegosiasi semua, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli seusai rapat pimpinan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026.
Saat ini, kata Maruli, koordinasi penugasan pasukan perdamaian ke wilayah konflik masih berlangsung. Maruli berujar, pihak yang mengkoordinasikan misi perdamaian itu nantinya akan memberikan arahan mengenai kebutuhan prajurit ke Markas Besar TNI. Kemudian arahan itu akan diteruskan ke Markas Besar TNI Angkatan Darat.
“Kami menunggu hasil koordinasi ke yang mengkoordinasi di Gaza, nanti ke Mabes TNI, Mabes TNI nanti ke Mabes AD, memerlukan personel yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan,” kata Maruli.
Maruli menyampaikan bahwa internal TNI AD mulai melakukan persiapan awal, berupa pelatihan, meskipun penugasan pasukan perdamaian itu belum bisa dipastikan. Pelatihan para prajurit itu difokuskan pada pengembangan karakter hingga persiapan kesehatan.
