Peran Indonesia dalam Board of Peace dan Kritik terhadap Solusi Dua Negara
Setelah bergabungnya Israel dalam Board of Peace (BoP), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa partisipasi negara ini dalam organisasi yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan berupaya mewujudkan solusi dua negara. Solusi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian abadi antara Israel dan Palestina dengan mengusulkan berdirinya dua negara berdaulat secara berdampingan: satu untuk bangsa Yahudi dan satunya lagi untuk bangsa Palestina di Tepi Barat dan Gaza.
Namun, menurut Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), solusi dua negara tidak akan terwujud selama Israel tetap menjadi anggota BoP. Ia menilai bahwa Palestina, sebagai pihak yang sedang berkonflik, justru tidak dilibatkan secara penuh dalam organisasi tersebut.
Kemunculan Israel dalam BoP dinilai tidak seimbang karena tidak ada representasi resmi dari Palestina. Meskipun Palestina disebut-sebut terlibat dalam komite bawah, Hikmahanto menyatakan bahwa posisi mereka tidak cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan utama organisasi tersebut.
“Ketika Israel masuk dalam BoP, maka ini akan menciptakan ketidakseimbangan. Karena apa? Israel ada, tapi Palestina tidak ada. Walaupun Palestina ada di dalam komite bawah, di dalam sini tidak ada,” ujarnya.
Selain itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan bahwa Israel, yang ia sebut sebagai penguasa Gaza, tidak akan membiarkan Palestina merdeka di atas tanah Gaza. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Hikmahanto bahwa solusi dua negara tidak akan tercapai.
Ia juga mengkritik langkah Indonesia bergabung dengan BoP, menilai bahwa organisasi ini lebih condong pada pendapat Netanyahu daripada negara-negara lain, termasuk Indonesia sendiri. “Jika kita masuk dalam BoP, kemudian kita menjadi kuda trojan, keluar dan coba pengaruhi Trump, itu tidak akan terjadi. Karena Trump lebih percaya pada Netanyahu daripada negara-negara Islam, bahkan Indonesia,” paparnya.
Kesiapan Indonesia untuk Keluar dari BoP
Sebelumnya, Indonesia menyatakan siap keluar dari BoP jika prinsip organisasi tersebut bertentangan dengan upaya negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu dari BoP.
Selain itu, Indonesia diketahui belum membayar dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun yang berkaitan dengan keanggotaan BoP. Dewan eksekutif organisasi ini, yang akan dipimpin langsung oleh Trump, beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia. Anggota BoP diwajibkan membayar iuran sekitar Rp16 triliun hingga Rp17 triliun untuk menjadi anggota tetap. Jika tidak, negara yang bergabung tetap bisa menjadi anggota selama tiga tahun.
Daftar 27 Negara yang Bergabung dengan BoP
Berikut adalah daftar 27 negara yang telah bergabung dengan Board of Peace:
- Albania
- Argentina
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Belarus
- Bulgaria
- Kamboja
- Mesir
- El Salvador
- Hungaria
- Indonesia
- Yordania
- Kazakhstan
- Kosovo
- Kuwait
- Mongolia
- Maroko
- Pakistan
- Paraguay
- Qatar
- Arab Saudi
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Amerika Serikat
- Uzbekistan
- Vietnam
