Kota Malang – Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial ANS yang bertugas di Kelurahan Purwantoro di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, menjadi sorotan usai diduga terlibat perselingkuhan. Tak hanya soal dugaan hubungan terlarang, oknum tersebut juga disorot karena diduga menggunakan kendaraan operasional kelurahan dengan pelat nomor yang disinyalir sengaja diubah warnanya dari merah menjadi putih.
Peristiwa ini bermula ketika ANS yang berdomisili di kawasan Sawojajar dan telah memiliki pasangan sah berinisial KUS itu terpantau masih mengenakan seragam coklat memasuki salah satu hotel di Kota Malang pada 9/11/2026 sekitar pukul 14.00 WIB. ANS yang saat itu mengendarai sepeda motor jenis matik bernomor polisi N 35xx AP bersama seorang wanita berinisial KHO.
Saat dikonfirmasi pada hari kamis, 12/11/2026 terkait kejadian tersebut, wanita berinisial KHO membenarkan bahwa dirinya memang sempat ke salah satu hotel di kota malang bersama ANS. Namun, KHO mengaku hal itu dilakukan atas ajakan ANS. Ia merasa takut menolak permintaan tersebut karena KHO punya utang pada ANS dan mengenal sosok ANS sebagai pribadi yang kerap marah jika kemauannya tidak dituruti.
“Masalah uang. Dulu satu kantor, saling tolong trus saya membayar gitu. Orangnya ngomongnya keras. Saya diajak”, ungkap KHO yang mengaku baru saja pensiun dari kantor kelurahan yang sama.
Di tempat terpisah, oknum ASN berinisial ANS memberikan keterangan berbeda saat dimintai konfirmasi. Kendati ANS membantah adanya hubungan asmara dan berdalih bahwa pertemuannya dengan KHO di hotel tersebut berkaitan dengan urusan utang-piutang. Menurut ANS, ia menemui KHO untuk meminta yang bersangkutan segera melunasi utangnya. “Urusan utang piutang. Saya ajak ke situ (hotel-Red) supaya bisa ngomong apa saja. Pernah pinjam SK saya, tapi tidak ditebus. Pinjam uang, terakhir totalnya 12 juta”, ungkap ANS.
ANS memberikan penjelasan mengapa dirinya mau memberikan pinjaman kepada KHO, “Saya ditelepon terus, lama lama risih jadinya saya bantu”, katanya.
Saat ditanya siapa yang menentukan tempat pertemuan dengan KHO, dirinya mengakui yang memilih lokasi. “Saya sendiri yang menunjukkan (hotel-Red), masalahnya kan waktu itu mau saya ajak ke cafe, omong-omongan di Indomaret dulu”, tuturnya.
Selain persoalan pertemuan di hotel, penggunaan sepeda motor matik bernomor polisi N 35xx AP turut menuai sorotan. Kendaraan tersebut diketahui merupakan aset operasional kantor kelurahan yang seharusnya menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna dasar merah, namun diduga sengaja diganti menjadi warna putih menyerupai kendaraan pribadi oleh ANS. Saat dikonfirmasi terkait hal itu, ANS mengaku telah mengganti warna pelat nomor.
Tinjauan Dampak Hukum Pengubahan Pelat Nomor Dinas.
Tindakan mengubah warna pelat nomor kendaraan dinas dari merah menjadi putih tanpa prosedur resmi memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik secara lalu lintas, pidana umum, maupun disiplin kepegawaian:
Pelanggaran Lalu Lintas (UU No. 22 Tahun 2009): Berdasarkan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021, TNKB berwarna dasar merah diperuntukkan khusus bagi kendaraan instansi pemerintah. Mengubah warna pelat nomor secara mandiri melanggar Pasal 280 UU LLAJ, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. [1, 2, 3, 4]
Potensi Pidana Pemalsuan (KUHP). Mengubah spesifikasi atau warna TNKB sehingga tidak lagi sesuai dengan identitas aslinya yang diterbitkan Korlantas Polri berpotensi masuk dalam kategori pemalsuan tanda/surat. Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan memalsukan surat atau tanda bukti resmi yang dapat menimbulkan kerugian berisiko dijerat ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
Sanksi Disiplin Pegawai (PP No. 94 Tahun 2021). Sebagai seorang PNS, penyalahgunaan fasilitas negara (kendaraan dinas) untuk kepentingan pribadi serta manipulasi identitas kendaraan merupakan pelanggaran kewajiban dan larangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelaku dapat dijatuhi hukuman disiplin mulai dari tingkat ringan, sedang, hingga berat (seperti penurunan jabatan atau pemberhentian) tergantung hasil pemeriksaan internal.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak pimpinan kelurahan tempat ANS bertugas di Kelurahan Purwantoro serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang terkait langkah penegakan disiplin terhadap oknum yang bersangkutan. (Red) Bersambung.
