Mendongkrak Produksi Migas

Mendongkrak Produksi Migas

Energi selalu menjadi motor penggerak bagi investasi dan industri baru, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Perekonomian dunia kini masih diselimuti ketidakpastian menyusul masih berlangsungnya eskalasi di Benua Eropa akibat perang Ukraina dan Rusia. Belum ada tanda-tanda peperangan bakal mereda. Kondisi dunia itu tambah rumyam ketika Hamas dan Israel terlibat saling serang.

Akibatnya, kondisi di kawasan Timur Tengah yang beberapa waktu terakhir sudah dingin kembali menjadi suram. Dampak lanjutan lainnya adalah harga minyak mentah mulai mendidih lagi yang berpotensi mempengaruhi pasokan energi emas hitam tersebut.

Kondisi itu tergambarkan dari tren harga minyak mentah jenis Brent melonjak lebih dari 5 persen pada perdagangan Senin (9/10/2023) menjadi USD89 per barel sebelum stabil di harga USD87,27.

Bahkan, kondisi di atas itu tentu berpotensi mengerek harga minyak dunia ke level USD100 per barel bila eskalasi di Timur Tengah terus membara sehingga bisa berpengaruh terhadap pasokan energi dunia. Di sisi lain, organisasi minyak dunia (OPEC) belum ada rencana menambah pasokannya.

Situasi di atas tentu memberikan peluang Indonesia untuk mengerek produksinya. Meski kini Indonesia berstatus net importir, negara terus berusaha mendongkrak produksi minyaknya untuk memenuhi kebutuhan energinya.

Sesuai dengan penetapan APBN 2023, pemerintah menetapkan lifting minyak sebesar 660.000 barel per hari, sementara produksi gas ditetapkan 6.160 standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Menurut laporan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) lifting minyak hingga semester I-2023 tercatat baru mencapai 615.500 barel per hari atau 93 persen dari target dalam APBN 2023 yang sebesar 660.000 bph. Begitu juga dengan realisasi produksi gas pada semester I-2023 baru sebesar 5.308 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), atau 86 persen dari target dalam APBN 2023 sebesar 6.160 MMSCFD.

Pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengusahaan migas, SKK Migas berusaha terus untuk mendongkrak produksi migas. Namun, usaha itu tak pernah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Begitupun dengan target tahun ini. Mereka optimis target produksi bisa tercapai. “Kami optimistis capaian tersebut bisa direalisasikan. Sebab, ada tiga proyek besar yang bakal dimaksimalkan produksinya,” ujar Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo.

Lapangan migas apa saja yang menjadi andalan? Wahyu pun membeberkan, lembaga itu optimis sejumlah lapangan yang berpotensi mendongkrak produksi migas, antara lain, proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru (JTB), ladang gas tangguh, dan peningkatan produksi gas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

Bahkan, SKK Migas pun sudah mempunyai roadmap soal produksi migas hingga 2030. Indonesia diharapkan bisa mencapai target produksi sebesar 1 juta barrel per hari dan gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030. Dana investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target sekitar USD20 miliar per tahun.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa target 2030 bisa dicapai dengan syarat kontraktor melakukan aktivitas yang agresif dan investasi yang masif. “Kita perlu mengebor lebih dari 1.000 sumur per tahun setelah 2025. Kita juga perlu menarik investasi lebih dari USD20 miliar per tahun,” ujarnya dalam satu seminar di Nusa Dua, Bali.

Dalam rangka itu, SKK Migas dan industri hulu migas pada 2020 telah meluncurkan Indonesia Oil and Gas 4.0 (IOG 4.0) yang merupakan rencana strategis untuk mencapai target 2030.

Dwi Soetjipto mengatakan juga pertumbuhan investasi memiliki syarat penting yaitu iklim investasi yang menarik buat investor. Semenjak 2020, daya tarik investasi hulu migas di Indonesia telah meningkat didukung oleh dukungan pemerintah melalui sistem fiskal yang lebih fleksibel dan pendukung lainnya yang menurunkan risiko investasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, sektor migas memiliki peran yang sangat penting dan strategis di semua negara.  Energi selalu menjadi motor penggerak bagi investasi dan industri baru yang pada ujungnya akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lantaran itulah, dalam waktu dekat pemerintah akan merilis regulasi berupa peraturan presiden (perpres). Tujuan perpres baru itu akan mengatur percepatan perizinan pengusahaan industri hulu minyak dan gas (migas). Finalisasi beberapa ketentuan dalam beleid anyar itu akan dilakukan pekan ini.

Kabar itu dibenarkan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi. Menurutnya, rancangan perpres itu diharapkan dapat memangkas serta menyederhanakan alur perizinan, pengadaan, hingga investasi hulu migas di dalam negeri yang saat ini dianggap terlalu panjang. 

“Kami berharap dengan inisiatif ini, kekhawatiran kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengenai lamanya proses perizinan dapat teratasi,” ujar Jodi.

Harapannya, rencana lahirnya perpres itu diharapkan perizinan kegiatan hulu migas dapat lebih sederhana dan cepat untuk meningkatkan daya saing serta kepastian investasi KKKS di dalam negeri. 

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari