Alasan Indonesia Tidak Layak Jadi Juru Damai
Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kibtiah, menjelaskan alasan mengapa rencana Indonesia untuk mendamaikan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel menuai kritik dari berbagai pihak. Menurut Tia, alasan utamanya adalah karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menyadari bahwa posisi Indonesia tidak cukup kuat untuk menjadi mediator antara negara-negara yang sedang berselisih.
Publik meragukan kemampuan Indonesia dalam hal ini, terutama karena Iran tidak setuju dengan sikap Prabowo yang menjadi anggota Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tia menilai dominasi komando Trump dalam menjalankan organisasi tersebut akan menjadi penghalang utama dari upaya mediasi pihak ketiga.
“Apakah Indonesia bisa memengaruhi atau membisiki Trump untuk menghentikan konflik ini? Mengapa publik internasional tertawa dan publik domestik juga membully? Masalahnya ada di situ,” kata Tia dalam diskusi daring yang digelar oleh Institute for Strategic Transformation Forstra pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Tia juga mengingatkan bahwa Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, telah menolak dengan tegas rencana mediasi dengan AS. Meskipun Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Iran maupun Amerika Serikat, Tia menekankan bahwa keberadaan Dewan Perdamaian (BoP) akan menjadi titik lemah karena organisasi itu terlalu terkonsentrasi pada kekuasaan Trump.
Menurut Tia, Iran memiliki kekecewaan terhadap Indonesia setelah bergabung dengan BoP yang dianggap mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sikap Indonesia ini, menurut Tia, bisa dianggap berseberangan dengan komitmen memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel.
“Mungkin Pak Presiden melihat bahwa ini adalah cara untuk (membela) Palestina, tapi di sisi lain justru ini akan membuat luka beberapa negara yang memang berdiri di samping Palestina,” ujar dia.
Pentingnya Kepercayaan dalam Diplomasi
Tia kembali menyampaikan bahwa Indonesia perlu memahami arti dari diplomasi. Menurut Tia, untuk menjadi seorang diplomat, Indonesia perlu meraih kepercayaan dari Iran maupun Amerika. Namun Tia memandang bahwa Iran tidak lagi percaya dengan Indonesia terutama dengan keberadaan BoP yang menjadi sinyal bahwa Indonesia semakin merapat ke Amerika Serikat.
Tanpa memiliki kepercayaan untuk menjadi daya tawar ke negara yang bertikai, Tia mempertanyakan dengan cara apa Indonesia dapat membujuk atau menenangkan Iran dengan Amerika. “Kita memiliki hubungan bilateral yang bagus dengan Iran dan Amerika, tapi apakah mereka berdua punya kemampuan mendengarkan?” kata dia.
Penolakan Iran Terhadap Mediasi
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menghargai niat Prabowo untuk terbang ke Teheran guna menurunkan eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat-Israel. Namun Boroujerdi menegaskan bahwa ia menolak untuk melakukan perundingan dengan pemerintah AS.
“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” kata Boroujerdi di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 2 Maret 2026.
Kritik dari Mantan Wakil Menteri Luar Negeri
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai ide Prabowo tidak realistis. Adapun kesiapan Prabowo disampaikan Kementerian Luar Negeri beberapa jam setelah Israel bersama Amerika Serikat kembali menyerang ibu kota Iran, Teheran, pada 28 Februari 2026.
Ia menyampaikan setidaknya empat alasan. Pertama, Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga ketika melancarkan serangan militer. Dino yakin Presiden AS Donald Trump tidak ingin Indonesia ikut campur. Sebab, Dino menilai saat ini Trump sedang gelap mata ingin menumbangkan pemerintahan Iran.
Alasan kedua, menurut dia, adalah pemerintah Iran belakangan ini tidak dekat dengan pemerintah RI. Dino mencatat, dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah mengunjungi Iran ataupun bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Ketiga, Dino mengatakan, meski Prabowo siap terbang ke Teheran untuk menjadi mediator, tidak mungkin Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio—sebagai pihak yang menyerang Iran—bersedia berkunjung ke Teheran.
Kemudian alasan terakhir adalah upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selaku pihak utama yang melancarkan serangan ke Iran. Dino menegaskan hal ini tidak mungkin dilakukan, baik secara politik, diplomatik, maupun logistik.
Adinda Jasmine dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam tulisan ini.
