InfoMalangRaya – Polemik Internal antara pihak Sekolah SMAN 1 Situbondo dan siswa semakin memanas dengan beberapa persoalan yang masih belum ada titik kejelasannya. Hal ini menjadi perhatian khusus Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo karena menurutnya para siswa adalah bagian dari putra putrinya. Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Situbondo akhirnya mendatangi pihak sekolah guna mengonfirmasi terkait hal tersebut kepada pihak sekolah. Sayangnya kepala sekolah sedang ada rapat di Bondowoso sehingga pertemuan disambut oleh Wakil Kepala Sekolah.
“Hari ini kami mendatangi Sekolah SMAN 1 Situbondo guna menyikapi tindak lanjut terkait pemberitaan dan aduan yang menurut kami di mana dunia pendidikan sudah tercoreng di Kabupaten Situbondo. Kami perlu menyikapi dan berkontribusi sebagai wakil rakyat,” ujar Sahlawi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Jumat, (5/1/2024). Menurut Sahlawi, dari kunjungan itu telah ada klarifikasi pihak sekolah. Di mana nanti akan dipadukan antara aduan dan jawaban dari pihak sekolah sebagai bahan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. “Ada kekhawatiran adanya dugaan penunggang gelap dan provokasi dari luar siswa. Tapi kami tidak mendapat informasi detil dari pihak sekolah. Katanya pihak sekolah tadi ada nama dan bukti yang diduga provokator dan sudah dikantongi oleh Wakasek. Sudah ada rekamannya dan sudah ada namanya. Mungkin itu nanti akan menjadi bahan penyelidikan. Kami berharap permasalahan ini segera terselesaikan dan kami tidak hanya sampai di sini. Kami akan berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi,” ujar Legislator Partai Demokrat tersebut. Lebih lanjut Sahlawi menyampaikan jika dirinya sebenarnya sadar secara kelembagaan dan kewenangan jika SMA itu kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun bagaimanapun siswa-siswi yang belajar di sekolah tersebut adalah anak-anak Kabupaten Situbondo.
Baca Juga :
Habis Viral Terbitlah Maaf, Perumda Jasa Yasa: Wisatawan di Ngliyep Sudah Lunasi dan Kembalikan Power Bank
“Tetapi di dalamnya ada anak-anak kami yang harus kami perhatikan. Jika ada masalah kami wajib berkontribusi bisa hadir dan turut serta menyelesaikan masalah ini. Tadi kami turun ingin mendapatkan informasi yang berimbang kepada pihak sekolah. Karena informasi kami dapat dimana kebijakan-kebijakan dan adanya pengekangan terhadap kemerdekaan belajar perlu klarifikasi dalam rangka mendapatkan informasi yang berimbang,” ucapnya. Selanjutnya dirinya dan anggota komisi IV akan menghadap Dinas Pendidikan Provinsi sehingga masalah yang terjadi bisa terselesaikan secepatnya. Karena jika masalah ini tidak segera terselesaikan akan berdampak terganggunya proses belajar mengajar dan terganggunya karakter mental siswa yang merasa tidak nyaman terkait proses belajar mengajar.