Dukungan MUI terhadap Keanggotaan Indonesia di Board of Peace
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Internasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, setelah berdialog dengan Presiden Prabowo dan para pemimpin ormas Islam di Istana Jakarta, Selasa (3/2/2026). Namun, dukungan tersebut disertai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Board of Peace adalah forum internasional yang bertujuan meredakan konflik bersenjata dan mendorong diplomasi damai antarnegara. Di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang kompleks, dewan ini sering dikaitkan dengan upaya deeskalasi konflik antara Israel dan Iran serta konflik berkepanjangan di Palestina.
Anwar Iskandar menegaskan bahwa dukungan MUI tidak bersifat mutlak. Ia mengatakan bahwa selama langkah tersebut mengarah pada kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan, maka MUI akan mendukung pemerintah. Namun, jika keanggotaan Indonesia justru tidak membawa manfaat atau bertentangan dengan nilai keadilan, MUI tidak ragu untuk menyampaikan kritik.
Komitmen Presiden Prabowo dan Tanggung Jawab MUI
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, Presiden Prabowo memberikan penjelasan terkait tujuan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Anwar mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan komitmennya agar langkah tersebut tetap berlandaskan pada kepentingan nasional dan kemanusiaan global. Prabowo juga menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia (WNI) tetap menjadi prioritas utama, sembari mendorong upaya deeskalasi konflik antara Israel dan Iran.
Menurut MUI, langkah diplomatik ini diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya bagi Palestina yang hingga kini masih berada dalam situasi konflik. Anwar menyebut bahwa Indonesia harus ikut berjuang bersama negara-negara mayoritas muslim lain untuk memastikan bahwa tujuan utama Board of Peace bukan sekadar “damai semu”, tetapi juga mendorong kemerdekaan Palestina.
MUI Meminta Indonesia Mundur Jika Tak Berpengaruh
Sikap tegas MUI juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis. Ia mengatakan bahwa MUI akan mendesak Indonesia keluar dari Board of Peace jika keikutsertaan tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi kemerdekaan Palestina. Cholil menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah berjanji untuk keluar jika keanggotaan tersebut tidak membawa perubahan.
“Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia,” ujar Cholil. Ia juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan terikat pada kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.
Keraguan MUI terhadap Efektivitas Board of Peace
Dalam dialog dengan Presiden, MUI menyampaikan keraguan mendalam terhadap efektivitas Board of Peace. Salah satu alasan utamanya adalah sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang hingga kini belum mengakui negara Palestina. Fakta bahwa serangan terhadap Palestina masih terus terjadi menjadi indikator bahwa upaya perdamaian global belum sepenuhnya berhasil.
“Ya kita memahami gitu sebagai pandangan geopolitik, tapi kita sampaikan, kami skeptis. Kami skeptis karena nyatanya masih ada perang. Nah maka saya bilang bukan hanya damai untuk penjajah, tapi adalah merdeka bagi rakyat Palestina. Itu kami sampaikan itu ke beliau,” ungkap Cholil.
Keraguan tersebut diperkuat dengan realitas bahwa konflik di Palestina masih berlangsung, meskipun berbagai forum internasional telah dibentuk. MUI menilai bahwa perdamaian sejati tidak bisa dicapai tanpa keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Janji Tegas Presiden Prabowo
Menanggapi pandangan tersebut, Presiden Prabowo disebut memberikan jaminan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam forum yang tidak membawa perubahan nyata. Jika keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak berdampak, maka Indonesia siap mundur.
“Ya itu, janjinya kalau kami tidak sesuai kami tidak ikut, tapi kalau tidak, umpamanya melakukan perubahan, kami siap keluar. Itu tegas,” kata Cholil menirukan pernyataan Presiden. Di hadapan para pimpinan ormas Islam, Presiden juga menegaskan bahwa pasukan perdamaian Indonesia tidak akan terlibat dalam serangan terhadap Palestina.
Palestina sebagai Tolak Ukur
Bagi MUI, Palestina menjadi indikator utama keberhasilan atau kegagalan Board of Peace. Jika keberadaan dewan tersebut tidak membawa perubahan signifikan, maka keanggotaan Indonesia dianggap tidak relevan. Dengan demikian, dukungan MUI terhadap kebijakan luar negeri Presiden Prabowo bukanlah tanpa syarat. MUI menegaskan bahwa kemaslahatan, keadilan, dan kemerdekaan Palestina harus menjadi tujuan utama dari setiap langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah Indonesia di forum internasional.
Alasan RI Bergabung dengan Board of Peace
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Salah satunya untuk memperjuangkan solusi dua negara (two state solution) terkait konflik di Gaza. Hal ini diungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono usai ikut menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan para petinggi ormas dan pimpinan pondok pesantren di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dalam pertemuan itu, kata Sugiono, Prabowo menjelaskan situasi global yang melatarbelakangi keputusannya bergabung dengan Board of Peace. “Tadi disampaikan panjang lebar oleh Bapak Presiden situasi yang melatar belakangi, kemudian situasi geopolitik, kemudian juga situasi ekonomi dunia. Kemudian juga meluruskan beberapa hal yang selama ini mungkin disalahartikan dari keikutsertaan Indonesia di Board of Peace,” ujar Sugiono.
Selain itu, Sugiono mengungkap, masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Alasan lainnya Prabowo masuk Indonesia karena ingin mewujudkan tercapainya solusi dua negara (two state solution). “Seperti juga saya sudah sampaikan bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara dan itu sudah jelas,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan rencana keterlibatan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. “Disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan,” tuturnya.
