Nouri al-Maliki Kembali Muncul dalam Peta Politik Irak
Di tengah dinamika politik yang kompleks di Irak, nama Nouri al-Maliki kembali menjadi sorotan. Sebagai mantan perdana menteri dua periode, ia kini dinominasikan untuk masa jabatan ketiga, yang berpotensi mengubah arah kekuasaan negara tersebut. Di Washington, namanya disebut dengan nada waspada; sementara di Tehran, mungkin dengan senyum kepuasan.
Pada usia 75 tahun, al-Maliki kembali muncul sebagai tokoh penting dalam peta politik Irak. Pengangkatannya sebagai calon perdana menteri ketiga menimbulkan kekhawatiran di kalangan AS, yang khawatir akan pengaruh Iran yang semakin besar di wilayah ini. Keputusan ini juga memicu pertanyaan tentang seberapa jauh AS akan pergi untuk menghentikannya.
Perjalanan Karier yang Berliku
Jalan al-Maliki menuju kekuasaan mencerminkan sejarah Irak yang tidak stabil. Sebagai anggota awal Partai Dawa Islam, kelompok oposisi Syiah yang dianiaya rezim Saddam Hussein, ia menghabiskan waktu selama sepertiga abad dalam pengasingan, terutama di Suriah dan Iran. Pengalaman ini membentuk pandangan politiknya serta membangun jaringan kuat dengan pihak Iran, yang memberikan perlindungan dan dukungan.
Setelah invasi AS pada tahun 2003, al-Maliki mulai naik di tengah kekacauan politik. Ia akhirnya menjadi perdana menteri pada tahun 2006 dan menjalani dua periode berturut-turut hingga 2014. Masa jabatannya yang panjang menyaksikan Irak terperosok dalam beberapa babak paling gelap, termasuk konflik sektarian, kebangkitan milisi, dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah.
Kritikus menuduh bahwa kebijakan sentralistiknya dan proses “de-Baathifikasi” telah mengisolasi komunitas Sunni, memicu radikalisme, dan membuka jalan bagi ISIS. Namun, bagi pendukung Syiah-nya, ia adalah benteng yang tangguh.
Kejadian di Washington
Washington sangat khawatir dengan kembalinya al-Maliki. Bagi AS, ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan tanda bahwa Irak kembali berada di bawah pengaruh Iran. Kekhawatiran ini muncul karena AS khawatir bahwa di bawah kepemimpinannya, Irak akan semakin terjalin dalam orbit ekonomi, militer, dan strategis Iran.
Ancaman dari AS datang secara terbuka. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS “tidak akan lagi membantu Irak” jika al-Maliki kembali. Ia juga menyebut masa jabatannya sebelumnya sebagai “kacau” dan “merusak”. Ancaman ini bukan hanya retorika kosong, tetapi dibarengi dengan ancaman pembatasan akses Irak ke rekening minyaknya yang dikelola di Federal Reserve New York.
Demonstrasi dan Dilema Kedaulatan
Ancaman AS justru memicu reaksi nasionalisme yang kuat. Ratusan demonstran berkumpul di depan Kedutaan Besar AS di Baghdad, mengibarkan bendera Irak dan mengecam “campur tangan asing”. Di sinilah paradoks pahit terungkap: banyak warga Irak yang mengkritik al-Maliki justru menolak campur tangan AS.
Bagi mereka, ini adalah soal harga diri dan kedaulatan, hak sebuah bangsa untuk menentukan pemimpinnya sendiri, meski pilihannya berisiko. Al-Maliki sendiri menolak tekanan AS, menyebutnya sebagai “campur tangan terang-terangan” dan bersikeras hanya akan mundur jika koalisi pendukungnya menarik dukungan.
Pertarungan di Atas Puing Sistem Sektarian
Kebuntuan ini menyoroti kegagalan sistem politik pasca-2003, yang membekukan identitas sektarian dalam pemerintahan. Jabatan perdana menteri sering “dipersembahkan” untuk politisi Syiah, presiden untuk Kurdi, dan ketua parlemen untuk Sunni, sebuah formula yang sering berujung pada deadlock, korupsi, dan pemerintahan yang lemah.
Kembalinya al-Maliki, didukung oleh Koalisi Koordinasi Syiah yang dominan, menunjukkan bagaimana elite lama terus berebut kue kekuasaan, sementara kebutuhan mendesak akan reformasi, rekonsiliasi nasional, dan ekonomi yang terdiversifikasi terabaikan.
Dunia Mengawasi: Rusia dan Posisi Anti-Intervensi
Sementara AS mengancam, Moskow mengambil posisi berseberangan. Rusia, yang sejak awal menentang invasi AS ke Irak, kini menegaskan kembali prinsip “non-campur tangan”. Presiden Vladimir Putin menyuarakan dukungan untuk kedaulatan dan persatuan Irak, sekaligus secara halus memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dengan berdiri sebagai penentang hegemoni AS.
Simbol dari Pertarungan Eksistensial Irak
Kembalinya Nouri al-Maliki bukan sekadar soal seorang politisi. Ia adalah simbol dari pertarungan eksistensial Irak: antara ketergantungan pada AS dan tarikan alamiah kepada Iran; antara trauma sektarian dan impian nasionalisme; antara kedaulatan yang diidealkan dan realitas ekonomi yang rentan.
Apapun hasil akhirnya, satu hal jelas: Irak sekali lagi terjepit di persimpangan sejarahnya sendiri. Dan dalam drama ini, minyak bukan hanya sumber kekayaan, tetapi juga senjata, dan rantai.
