Peran Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan
Pada tanggal 9-10 Februari 2026, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyelenggarakan Dialog Publik dan Workshop Literasi di Grand Orchardz Hotel, Kemayoran, Jakarta. Acara ini bertujuan untuk memperkuat peran perempuan dan perlindungan anak melalui pendekatan edukatif dan literasi digital.
Forum ini menghadirkan perwakilan Pengurus Wilayah (PW) ISNU dari berbagai daerah serta perwakilan badan otonom (banom) perempuan Nahdlatul Ulama. Tujuan utamanya adalah untuk mengonsolidasikan gagasan dalam merespons persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Kegiatan ini tidak hanya sebagai ruang diskusi, tetapi juga dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas literasi dan produksi konten edukatif yang ramah perempuan dan anak.
Tanggung Jawab Moral dan Intelektual
Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik, yang mewakili Ketua Umum dalam sambutannya, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya persoalan sektoral, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, ISNU sebagai entitas epistemik memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk membangun kesadaran publik melalui penguatan literasi.
“Literasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya soal pengetahuan, tetapi tentang keberanian mengenali, mencegah, dan bertindak ketika kekerasan terjadi,” ujar Wardi Taufik. Ia menambahkan, literasi anti kekerasan tidak cukup hanya dipahami sebagai wacana normatif, tetapi harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang mampu membentuk cara pandang dan perilaku sosial.
Narasumber Nasional Hadir
Dialog publik menghadirkan sejumlah narasumber nasional, seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, Ketua Komnas Perempuan Dr. Maria Ulfah Anshor, Komisioner Komnas Perempuan KH. Daden Sukendar, serta Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Rahmayanti.
Dalam paparannya, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyoroti masih kuatnya akar patriarki dalam masyarakat. “Walaupun perempuan kuat secara ekonomi, dalam realitas masih sering terjadi kasus pemerkosaan dengan korban anak dan pelakunya justru suami. Ironisnya, ibu kerap lebih membela suami. Ini mencerminkan lemahnya pemahaman agama dan minimnya literasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Arifatul Choiri Fauzi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak. “Target kami adalah menghadirkan ruang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan dimulai dari desa, sebagai fondasi lahirnya generasi yang terlindungi dan berdaya. Dari desa, kita wujudkan Indonesia yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak,” tegasnya.
Penciptaan Ruang Aman
Komisioner Komnas Perempuan KH. Daden Sukendar menekankan bahwa kepedulian terhadap perempuan harus diwujudkan melalui penciptaan ruang aman di seluruh sektor kehidupan. “Peduli terhadap perempuan berarti menciptakan ruang aman bagi mereka, baik di rumah, di lingkungan kerja, di dunia pendidikan, maupun di setiap sektor kehidupan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya laporan kasus kekerasan sebagai fenomena ganda. “Bertambahnya laporan menunjukkan dua hal, masih tingginya kekerasan, sekaligus tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada negara sehingga berani speak up. Kesadaran ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan terhadap kemanusiaan itu sendiri.”
Workshop Literasi Digital
Selain dialog publik, kegiatan ini juga diisi workshop literasi yang menghadirkan Dewan Ahli PP ISNU Prof. Dr. Nur Kholisoh, Redaktur NU Online Aru Lego Triono, serta Rofi Uddarojat dari TikTok Indonesia. Para peserta dibekali keterampilan memproduksi konten digital yang edukatif, sensitif gender, dan berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
Penanggung jawab kegiatan Dr. Zainun Nasihah Ghufron, M.A. menjelaskan, forum ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konseptual semata, tetapi mampu menjadi agen literasi di lingkungan masing-masing. Harapannya, peserta bisa menyampaikan pesan moral anti kekerasan kepada publik dan memproduksi konten yang edukatif, sensitif gender, serta berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut sebagai kontribusi intelektual ISNU dalam mendukung agenda nasional pencegahan kekerasan.
Kekuatan Penting dalam Mengarusutamakan Isu
Kehadiran puluhan peserta perempuan dari PW ISNU dan banom perempuan NU dinilai menjadi kekuatan penting dalam mengarusutamakan isu perlindungan perempuan dan anak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Para peserta diharapkan menjadi motor penggerak literasi anti kekerasan di daerah masing-masing, sekaligus memperkuat peran perempuan NU sebagai agen perubahan sosial yang berkeadilan dan berperspektif kemanusiaan.
