Mutasi mendadak yang dialami oleh tujuh personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya mendadak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kebijakan ini mencuat setelah jajaran kepolisian tersebut sebelumnya sukses melakukan penggerebekan dalam sebuah penggerebekan pesta narkoba yang melibatkan tiga oknum anggota DPRD di sebuah kamar hotel mewah.
Di balik keberhasilan pengungkapan kasus yang menyita perhatian publik tersebut, muncul dinamika internal yang berujung pada pemindahan tugas serta pemeriksaan intensif. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh rangkaian penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku di tubuh institusi kepolisian.
Surat Telegram dan Kebijakan Mutasi Internal
Keputusan perpindahan tugas ketujuh personel Satresnarkoba Polrestabes Surabaya ini resmi termuat dalam Surat Telegram dengan Nomor ST/309/X/KEP/2026. Dokumen penting tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2026.
Jika ditarik garis waktu, penerbitan surat mutasi ini berjarak sekitar satu bulan dari tanggal pelaksanaan operasi penggerebekan pesta narkoba yang terjadi pada 28 September 2026 di salah satu hotel di kawasan Surabaya, Jawa Timur.
- Adapun komposisi personel yang terkena mutasi mencakup jajaran perwira pertama hingga bintara.
- Total terdapat tiga perwira pertama dan empat anggota bintara yang harus menempati posisi serta satuan kerja baru.
- Pihak kepolisian menyatakan bahwa langkah rotasi semacam ini merupakan hal yang lazim dalam tubuh organisasi.
Menanggapi berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto, memberikan penjelasan resmi. Ia menegaskan bahwa kebijakan mutasi tersebut murni didasarkan pada kebutuhan organisasi serta penyegaran penugasan melalui mekanisme internal kepolisian yang biasa diterapkan.
Lebih lanjut, AKP Hadi Ismanto juga menekankan bahwa jajaran Polrestabes Surabaya tetap memegang komitmen penuh dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Ia memastikan bahwa setiap penanganan perkara akan selalu dilakukan secara profesional, transparan, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang status sosial maupun latar belakang pihak-pihak yang terlibat.
Pemeriksaan Intensif oleh Bidang Propam Polda Jatim
Di balik alasan penyegaran organisasi, terungkap pula fakta bahwa ketujuh anggota kepolisian yang dimutasi tersebut sedang menghadapi proses pemeriksaan oleh Bidang Propam Polda Jawa Timur. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam ini bertujuan untuk mendalami dugaan adanya pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP). Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan erat dengan cara kerja petugas saat melakukan penanganan perkara narkotika yang menyeret tiga orang wakil rakyat.
- Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menyampaikan bahwa proses pendalaman masih berlangsung secara intensif.
- Fokus pemeriksaan diarahkan untuk menilai apakah tindakan di lapangan pada saat penggerebekan telah sesuai dengan SOP yang digariskan oleh institusi.
- Pihak kepolisian berkomitmen untuk bersikap objektif dalam mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur internal ini.
Daftar Personel yang Dimutasi
Berdasarkan lampiran Surat Telegram Nomor ST/309/X/KEP/2026, berikut adalah rincian nama tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya beserta penugasan baru mereka:
- Iptu Kevin Asshabul Kahfi, yang sebelumnya bertugas di satuan narkoba, kini dipercaya untuk mengemban jabatan baru sebagai Kanit Reskrim Polsek Gubeng.
- Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho, dialihtugaskan menjadi PS Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya.
- Ipda Andri Kiki, kini menduduki posisi baru sebagai PS Kanit Reskrim Polsek Tambaksari.
- Aiptu Sri Ismanto, mendapatkan penempatan tugas yang baru di lingkungan Polsek Tegalsari.
- Aiptu Anton Yuniarso, turut dipindahkan dan ditempatkan di Polsek Tegalsari bersama rekan sesama bintara.
- Aipda Rico Pramana, kini menjalankan tugas kedinasan yang baru di Polsek Tambaksari.
- Bripka Rangga Pinileh, dipindahtugaskan untuk memperkuat jajaran personel di Polsek Genteng.
Kilas Balik Operasi Penggerebekan di Hotel
Sebelum gelombang mutasi dan pemeriksaan oleh Propam bergulir, jajaran Satresnarkoba Polrestabes Surabaya memang sempat melakukan tindakan tegas pada Senin dini hari, 28 September 2026. Petugas mendatangi sebuah kamar hotel di kawasan Surabaya untuk melakukan penggerebekan atas informasi penyalahgunaan barang haram.
Dalam operasi senyap tersebut, aparat berhasil mengamankan total delapan orang yang berada di dalam kamar. Yang membuat kasus ini langsung menjadi sorotan nasional adalah kenyataan bahwa tiga dari delapan orang yang diamankan merupakan pejabat legislatif atau anggota DPRD aktif yang berasal dari daerah pemilihan berbeda di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Identitas ketiga oknum anggota dewan tersebut masing-masing berinisial U yang berasal dari Kabupaten Malang, Ar yang merupakan perwakilan dari Kabupaten Banyuwangi, serta A dari Kabupaten Situbondo. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, ketiganya diketahui merupakan kader dari Partai Gerindra.
Selain mengamankan sejumlah orang, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan menyeluruh dan berhasil menyita berbagai barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Barang-barang yang diamankan meliputi satu plastik klip kecil berisi sisa serbuk putih yang diduga sabu-sabu, serta dua butir pil ekstasi berwarna kuning.
Tidak hanya itu, aparat turut mengamankan seperangkat alat isap atau bong, korek api gas, hingga satu bungkus rokok bekas yang diduga sengaja digunakan untuk menyimpan barang-barang terlarang tersebut. Temuan barang bukti di tangan para wakil rakyat ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kebijakan rotasi dan mutasi di lingkungan kepolisian kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian tindakan penegakan hukum yang menyita perhatian masyarakat luas. Kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sempat menghebohkan publik, terutama karena keberhasilan para personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dalam membongkar pesta haram tersebut. Namun, keputusan mendadak untuk memutasikan tujuh orang polisi yang turut serta dalam penangkapan itu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Menanggapi berbagai spekulasi dan sorotan tajam yang diarahkan kepada institusi penegak hukum, pihak kepolisian akhirnya memberikan penjelasan resmi. Polrestabes Surabaya merasa perlu untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait alasan di balik pergeseran posisi para personel yang bersangkutan.
Penjelasan Resmi dari Pihak Polrestabes Surabaya
Pihak kepolisian menegaskan bahwa mutasi yang terjadi di tubuh satuan internal bukanlah sebuah bentuk hukuman atau upaya pelemahan terhadap penegakan hukum terhadap kasus narkoba. Sebaliknya, rotasi jabatan merupakan sebuah prosedur administratif yang lumrah dan rutin terjadi di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Beberapa poin penting yang ditekankan oleh pihak kepolisian meliputi:
* Penyegaran Organisasi
Mutasi dilakukan secara berkala demi menjaga dinamika kerja serta memberikan kesempatan bagi personel untuk mengembangkan karier di satuan atau bidang tugas yang berbeda. Hal ini dipandang esensial untuk menjaga performa institusi agar tetap optimal dalam melayani masyarakat.
* Kebutuhan Operasional
Penataan penempatan personel didasarkan pada evaluasi internal serta kebutuhan mendesak organisasi dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban yang semakin kompleks di wilayah hukum Kota Surabaya.
* Prosedur Standar Polri
Perpindahan tugas atau tour of duty adalah hal yang biasa dialami oleh setiap anggota Polri, tanpa terkecuali, terlepas dari kasus atau operasi besar yang baru saja mereka tangani.
Menjaga Integritas dan Profesionalisme
Meskipun penjelasan telah diberikan, sorotan publik terhadap kasus ini menunjukkan betapa tingginya kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Kasus keterlibatan pejabat legislatif dalam pusaran barang haram sabu-sabu menjadi ujian tersendiri bagi komitmen aparat kepolisian dalam memberantas narkotika tanpa pandang bulu.
Masyarakat secara luas berharap agar proses hukum terhadap oknum anggota dewan yang terlibat tetap berjalan secara objektif, profesional, dan tuntas hingga ke akar-akarnya. Di sisi lain, apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada para personel kepolisian yang telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam memberantas kejahatan narkoba, terlepas dari siapa pelaku yang dihadapi.
Dengan adanya klarifikasi transparan dari Polrestabes Surabaya, diharapkan roda organisasi kepolisian dapat terus berjalan dengan baik, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga dengan kukuh. Fokus utama saat ini tetap pada penuntasan kasus narkotika serta upaya preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
