Persiapan Militer AS terhadap Iran
Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang menyiapkan skenario operasi militer kompleks terhadap Iran. Rencana ini muncul sebagai langkah antisipasi apabila Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan. Menurut laporan Reuters pada Minggu (15/2/2026), dua pejabat AS yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa perencanaan tersebut memiliki risiko sangat tinggi, terutama di tengah diplomasi Washington–Teheran yang masih berlangsung.
Perencanaan kali ini disebut jauh lebih kompleks dibandingkan operasi “Midnight Hammer” pada Juni 2025, ketika bomber siluman AS melancarkan serangan terbatas terhadap fasilitas nuklir Iran. Serangan itu kemudian dibalas oleh Teheran dengan menargetkan pangkalan AS di Qatar. Dalam skenario terbaru, sasaran militer tidak hanya terbatas pada infrastruktur nuklir, tetapi juga mencakup fasilitas negara dan keamanan Iran.
Hal ini dinilai berisiko besar karena Iran memiliki gudang rudal yang tangguh, sehingga berpotensi memicu serangan balasan yang dapat menyeret kawasan ke perang lebih luas. Seorang pejabat AS menegaskan, “AS sepenuhnya memperkirakan Iran akan membalas, yang akan menyebabkan serangan balasan dari waktu ke waktu.” Garda Revolusi Iran sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap wilayah mereka akan dibalas dengan serangan ke pangkalan militer AS di kawasan.
Saat ini, pangkalan militer AS tersebar di Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Turkiye.
Jalur Diplomasi yang Rapuh
Di tengah ketegangan tersebut, jalur diplomasi masih terbuka meski dalam kondisi rapuh. Utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner dijadwalkan menggelar negosiasi dengan Iran di Jenewa, Swiss, pada Selasa (17/2/2026), dengan bantuan mediator dari Oman. Namun, harapan tercapainya hasil positif dibayangi peringatan dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Pada Sabtu (14/2/2026), Rubio menegaskan bahwa meskipun Trump lebih memilih kesepakatan damai dengan Teheran, hal itu tetap sangat sulit diwujudkan. Sementara diplomasi berjalan, Trump terus memperkuat kehadiran militer AS di Timur Tengah. Kementerian Pertahanan AS pada Jumat (13/2/2026) mengonfirmasi pengerahan kapal induk tambahan ke kawasan tersebut, lengkap dengan ribuan tentara, jet tempur, serta kapal perusak rudal pemandu.
Seusai menghadiri acara militer di Fort Bragg, North Carolina, Trump bahkan menyinggung kemungkinan perubahan pemerintahan di Iran. “Tampaknya itu akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi,” ujarnya, tanpa menyebutkan siapa sosok yang diinginkan untuk memimpin Iran. Trump juga mengungkapkan frustrasi terhadap proses diplomasi yang dianggap terlalu panjang.
“Selama 47 tahun, mereka terus berbicara, berbicara, dan berbicara,” katanya. Meski demikian, Trump menunjukkan sikap skeptis terhadap opsi pengiriman pasukan darat, sehingga kemungkinan serangan akan bertumpu pada kekuatan udara dan laut. Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menegaskan bahwa seluruh opsi tetap terbuka, dengan keputusan akhir di tangan presiden.
“Presiden Trump memiliki semua opsi di atas meja terkait Iran. Beliau mendengarkan berbagai perspektif tentang masalah apa pun, tetapi keputusan akhir diambil berdasarkan apa yang terbaik bagi negara dan keamanan nasional kita,” tegas Kelly.
Dukungan dan Tekanan dari Pihak Lain
Di sisi lain, tokoh oposisi Iran Reza Pahlavi mendorong Washington agar tidak terlalu lama bernegosiasi. Putra mendiang Shah Iran itu menilai serangan militer AS dapat mempercepat runtuhnya pemerintahan di Teheran. “Kami berharap serangan ini akan mempercepat proses tersebut sehingga rakyat akhirnya bisa kembali ke jalanan dan membawanya hingga kejatuhan rezim yang terakhir,” ujarnya dalam wawancara dengan Reuters.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menekankan bahwa kesepakatan apa pun dengan Iran harus menguntungkan keamanan Israel. Dalam pertemuannya dengan Trump di Washington pada Rabu (11/2/2026), Netanyahu menegaskan, “Jika kesepakatan dengan Iran tercapai, itu harus mencakup elemen-elemen yang vital bagi Israel.”
Hingga kini, Iran menyatakan siap membahas pembatasan program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun, Teheran tetap menolak merundingkan program rudal mereka, yang dianggap sebagai bagian penting dari pertahanan nasional. Sikap ini menunjukkan bahwa meski ada ruang untuk kompromi, perbedaan mendasar tetap menjadi penghalang utama dalam diplomasi.
