Rencana Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Menuai Protes
Rencana pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memicu protes dari berbagai pihak. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kendaraan SUV Hybrid 2996 cc tersebut diperlukan untuk menunjang mobilitas kepala daerah yang sering menghadapi medan berat di wilayah tersebut.
Gubernur Rudy Mas’ud menambahkan bahwa wilayahnya kerap menerima kunjungan dari pejabat, investor, maupun tamu mancanegara. Ia menilai fasilitas yang memadai penting dalam menjaga citra daerah. “Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ujar Rudy.
Namun, hingga saat ini, ia belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. “Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Menurut Rudy, kendaraan dinas tersebut saat ini berada di Jakarta dan akan digunakan untuk agenda nasional maupun internasional. Meski begitu, rencana pengadaan mobil seharga Rp8,5 miliar itu menuai sorotan tajam.
Warga Menjerit
Masyarakat menilai anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Seorang pedagang di Samarinda, Suryani (45), mengatakan bahwa dengan anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk menambal lubang jalan. “Pas dengar harganya sampai segitu, bingung ya, jalan di sini aja masih ada yang berlubang. Kami tiap hari lewat,” ujarnya.
Ia bilang, pedagang kecil seperti dirinya lebih merasakan dampak jalan dibanding urusan mobil dinas pejabat. “Kalau jalan bagus, yang jualan, yang belanja nyaman, Kan dipakai tiap hari,” katanya.
Rajian (39), warga lainnya, juga berpendapat serupa. Ia menilai uang miliaran rupiah bisa dipakai untuk fasilitas umum. “Kalau bisa ya buat yang dipakai orang banyak. Sekolah diperbaiki, puskesmas dibagusin, atau tempat olahraga. Daripada mobil mahal, kami sih lebih senang lihat yang begitu,” ucapnya.
Martinus (44), warga asli Kabupaten Mahakam Ulu, mengaku di daerahnya akses jalan masih jadi persoalan. “Di Mahulu ini kalau hujan, jalan bisa susah dilewati. Ada kampung yang aksesnya terbatas. Jadi pas dengar ada mobil dinas mahal, ya kami mikir, apa nggak bisa itu dipakai bantu perbaiki jalan di sini,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon.
Dikritik Wamendagri
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyarankan agar pengadaan mobil dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ia menegaskan bahwa semua belanja barang dan jasa oleh kepala daerah harus sesuai aturan. Namun, selain aturan, Bima Arya juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan asas kepatutan.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya. Ia juga mengingatkan agar pengadaan mobil dinas dilakukan secara wajarnya.
Bima Arya telah berkomunikasi dengan Rudy Mas’ud perihal pembelian mobil dinas tersebut. Dari informasi yang diperoleh, Rudy Mas’ud selama menjalankan tugas sebagai gubernur ternyata menggunakan mobil pribadi.
Partai Golkar Tegur Rudy Mas’ud
Partai Golkar sebagai pengusung menegur Rudy Mas’ud. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus diukur berdasarkan situasi rakyat, bukan kepentingan pribadi pejabat.
“Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini diketok tahun 2024, tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apa pun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” kata Sarmuji.
DPP Golkar telah berkomunikasi secara langsung dengan Rudy Mas’ud untuk menyampaikan hal tersebut. Dalam komunikasi itu, Golkar meminta agar kebijakan yang diambil lebih mendengarkan suara publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
