Infomalangraya.com, JAKARTA — Konflik antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menjadi episode keempat dalam perang di kawasan Teluk berpotensi memicu efek domino terhadap perekonomian Indonesia. Lonjakan harga minyak bisa merambat ke pengelolaan fiskal karena peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi energi.
Harga minyak mentah dunia masih mengalami kenaikan meski tipis di tengah intensifikasi konflik AS dan Israel terhadap Iran serta ancaman penutupan Selat Hormuz. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) hanya sedikit berubah ke level di atas US$71 per barel setelah reli lebih dari 6% pada perdagangan sebelumnya. Sementara itu, minyak Brent ditutup pada level dekat US$78 per barel.
Beberapa informasi terbaru menunjukkan bahwa sekitar 40 kapal tanker minyak berukuran sangat besar (VLCC), masing-masing mengangkut sekitar 2 juta barel minyak, saat ini menganggur di perairan Teluk. Pemilik dan nakhoda kapal menyatakan mereka menunggu situasi keamanan lebih jelas sebelum mencoba melintasi Selat Hormuz. Perusahaan pelayaran besar juga telah menyarankan kapal untuk tetap berlindung di lokasi aman.
“Ketidakefisienan kemungkinan akan meningkat seiring perkembangan terbaru, karena kami memperkirakan para pemilik kapal akan mengadopsi pendekatan wait and see,” tulis analis Fearnley Securities Fredrik Dybwad dan Sigurd Gjone Gabrielsen dalam sebuah catatan.
Apa Langkah Pemerintah?
Pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum mengambil keputusan terkait stimulus khusus untuk melindungi perekonomian dalam negeri. Situasi geopolitik memanas usai Israel dan AS menembakkan rudal ke wilayah Iran pada akhir pekan lalu. Ketidakpastian terkait suplai energi, pasar keuangan, hingga ekspor-impor pun meningkat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak ingin mengambil keputusan gegabah. Oleh sebab itu, belum ada keputusan terkait stimulus khusus untuk antisipasi rambatan ketidakpastian global ke perekonomian dalam negeri.
“Geopolitik kita lihat saja. Tentu kan ini perang baru beberapa hari, kita monitor berapa lama,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Pemerintah sempat memberikan banyak stimulus untuk melindungi daya masyarakat dan produksi korporasi ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 2022. Airlangga pun mengakui bahwa pemerintah akan berkaca dari perang Rusia-Ukraina.
“Antisipasi kan tergantung dari situasi perang ini, perang seperti Ukraina yang lama atau perang yang singkat,” jelasnya.
Risiko Pengelolaan Fiskal
Di sisi lain, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengakui perkembangan di Timur Tengah menjadi salah satu perhatian utama, demi antisipasi rambatannya ke perekonomian domestik. Iran menguasai Selat Hormuz, yang menjadi jalur pelayaran utama minyak dunia. Akibatnya, harga minyak dunia melonjak signifikan.
Jika harga minyak dunia naik maka defisit APBN berpotensi semakin melebar. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat jika Indonesian Crude Price (ICP/harga potokan minyak mentah Indonesia) naik US$1 per barel maka defisit anggaran bisa bertambah Rp6,8 triliun.
APBN 2026 mengasumsikan ICP di level US$70 per barel. Sementara itu, minyak mentah acuan global Brent melonjak tajam hingga 13% ke level di atas US$82 per barel pada pembukaan perdagangan Senin (2/3/2026). Febrio pun menyatakan otoritas fiskal akan tetap menjaga defisit sesuai yang diatur Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
“APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB [Produk Domestik Bruto],” jelas Febrio dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Selain mengganggu pasokan energi dan minyak bumi, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu menilai konflik di Kawasan Teluk berpotensi menaikkan volatilitas pasar keuangan dunia dan menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal dan peningkatan biaya logistik.
Kendati demikian, dia menyatakan fundamental ekonomi tetap terjaga baik sehingga bisa menjadi modal baik menghadapi ketidakpastian global.
Fundamental Ekonomi Harus Kuat
Di sisi lain, Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyebut perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran akan berdampak terhadap harga energi, pasar keuangan, dan perdagangan global. Untuk itu, Indonesia harus memastikan fundamental ekonomi cukup kuat agar tidak terdampak konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah.
Pengamat ISEAI Ronny P. Sasmita menyampaikan, perang antara Iran, Israel, dan AS adalah external shock klasik bagi negara seperti Indonesia. Jika eskalasi menyentuh jalur distribusi minyak dunia seperti Selat Hormuz, harga minyak bisa melonjak tajam.
“Bagi Indonesia yang masih net importir minyak, ini berarti tekanan terhadap subsidi energi, inflasi, dan daya beli masyarakat,” kata Ronny kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/3/2026).
Dari sisi nilai tukar, ketegangan geopolitik biasanya memicu sikap risk-off — modal global keluar dari emerging markets, dolar menguat, dan rupiah tertekan. Pelemahan rupiah memperbesar beban impor, terutama energi dan bahan baku industri, yang pada akhirnya menekan margin pelaku usaha dan memperlambat ekspansi, lalu menekan pertumbuhan.
Jika konflik berlarut dan memicu perlambatan ekonomi global, ekspor Indonesia juga berisiko melambat karena permintaan dari mitra dagang utama ikut melemah.
“Kombinasi harga energi tinggi dan ekspor yang tertahan bisa menggerus neraca perdagangan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia semestinya tidak hanya normatif. Dia mengatakan, pemerintah perlu memperkuat cadangan energi dan mempercepat diversifikasi sumber energi domestik agar ketergantungan pada minyak impor berkurang. Selain itu, kebijakan fiskal harus adaptif untuk menjaga daya beli tanpa memperlebar defisit secara sembrono. Di sisi lain, otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia (BI) perlu menjaga stabilitas rupiah dan ekspektasi inflasi secara kredibel.
“Intinya, Indonesia memang tidak bisa mengendalikan perang di Timur Tengah, tetapi bisa memastikan fundamental ekonomi cukup kuat agar tidak ikut ‘terbakar’ oleh api yang menyala ribuan kilometer dari sini,” tegasnya.
