Kritik terhadap Sikap Presiden RI dalam Demo di DPR RI
Pada Jumat (6/3/2026), sejumlah koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Massa aksi mengecam sikap Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai tidak memiliki keberanian untuk mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang memicu konflik di Timur Tengah dengan menyerang Iran.
Seruan “Prabowo penakut” bergema saat Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, menyampaikan orasi di atas mobil komando. Dia meminta massa yang hadir untuk membalas seruan tersebut.
“Prabowo, penakut! Prabowo, penakut! Prabowo, penakut!” ujar Al Araf bersama demonstran di lokasi.
Al Araf menjelaskan bahwa Prabowo dianggap penakut karena tidak berani menegakkan konstitusi dengan mengecam tindakan AS dan Israel yang mengganggu perdamaian dunia. Menurutnya, para pemimpin politik lain seperti Jusuf Kalla dan Megawati lebih berani mengecam dan menunjukkan belasungkawa terhadap apa yang terjadi di Iran.
“Karena itu pelanggaran terhadap hukum internasional dan konstitusi harus dilawan dan yang harus pertama kali bersikap dalam hal ini adalah Presiden. Saya ingat Presiden tidak memiliki sikap politik untuk mengutuk dan mengecam serangan AS-Israel ke Iran,” tambah dia.
Al Araf merasa miris dengan sikap Prabowo. Sebab, Indonesia sebagai bangsa besar seharusnya memiliki keberanian menyampaikan pandangan tanpa dikontrol oleh negara lain seperti AS.
“Jika tindakan yang melanggar hukum internasional terus dibiarkan dan sebuah bangsa besar seperti Indonesia diam menghadapi itu, maka ini sesuatu yang sangat berbahaya dan mengerikan. Kenapa? Karena siapa saja nanti bisa menjadi seperti Maduro, seperti Khamenei, begitu pula di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Al Araf, seorang Presiden harus berani menyatakan diri bahwa imperialisme dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Ia menuding Prabowo tidak berani mengecam AS karena terikat dengan keanggotaan di Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump.
“Sikap Presiden lambat dan tidak punya sikap tegas di publik. Kenapa ini terjadi? Karena Presiden sudah tergabung di dalam BOP, yang BOP-nya ketuanya adalah Donald Trump sehingga Presiden sudah berada dalam kunci itu. Dikunci oleh Trump,” jelas dia.
Al Araf mendesak Indonesia keluar dari BoP. Menurutnya, ada banyak jalur yang bisa ditempuh Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Di antaranya melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan PBB.
“Banyak track lain dalam diplomasi yang bisa dilakukan. Indonesia bisa membangun OKI, untuk bangkit menekan terkait dengan penyelesaian Israel-Palestina. Bukannya ikut damai dengan Donald Trump melalui BOP. Indonesia bisa mendesak melalui Dewan Keamanan PBB dengan negara-negara lain, melalui double track yang lainnya. Banyak cara,” ujarnya.
Daftar LSM dan Individu yang Terlibat dalam Aksi Demonstrasi
Aksi demonstrasi ini diinisiasi oleh 98 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 66 individu yang berasal dari guru besar, akademisi, dan aktivis. Berikut daftar LSM yang tergabung dalam gerakan ini:
- Imparsial
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
- Amnesty International Indonesia
- Human Right Working Group (HRWG)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- Centra Initiative
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
- SETARA Institute
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang
- Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
- Public Virtue
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
- Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
- Democratic Judicial Reform (DE JURE)
- Raksha Initiatives
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Asosiasi LBH APIK Indonesia)
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan
- Indonesia RISK Centre
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional
- Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI)
- Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)
- Beranda Migran
- Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR)
- Yayasan Studi Migran Indonesia (YASMIN)
- Yayasan Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (SPINN)
- Ohana Law Center (OLC)
- Pegiat Kesehatan Masyarakat (SAFETY)
- Persatuan Buruh Migran
- Terranusa Indonesia
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Greenpeace Indonesia
- Solidaritas Perempuan (SP)
- Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
- Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
- Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Yayasan Tifa
- Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
- Serikat Pekerja Kampus (SPK)
- Enter Nusantara
- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah
- CALS (Constitutional and Administrative Law Society)
- Indonesia Climate Justice Literacy
- Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
- Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)
- Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
- Bright Institute
- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
- Konfederasi KASBI
- LBH Perempuan dan Anak RI
- Forum Akar Rumput Indonesia (FARI)
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Brawijaya
- Korps HMI-Wati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Brawijaya
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Social Justice Institute Kalimantan
- Borneo Melawan
- Institute for National and Democracy Studies (INDIES)
- LK3 Banjarmasin
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar
- Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya
- Satya Bumi
- Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA)
Selain LSM, terdapat juga 66 individu yang turut serta dalam aksi demonstrasi ini. Mereka adalah para tokoh akademisi, aktivis, dan mantan pejabat yang mengecam sikap Presiden RI dalam isu-isu terkait hak asasi manusia dan keamanan nasional.
