Peran Indonesia dalam Diplomasi Global untuk Palestina
Presiden Joko Widodo atau lebih dikenal dengan nama Prabowo Subianto terus memperkuat perannya sebagai negara yang peduli terhadap krisis di Gaza. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah Indonesia juga aktif dalam mencari berbagai pintu-pintu untuk mendorong bantuan bisa masuk ke wilayah tersebut. Hal ini dilakukan karena banyaknya hambatan yang menghambat distribusi bantuan.
Cak Imin, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP) adalah salah satu langkah penting dalam upaya membantu Palestina. Menurutnya, peran Indonesia tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat sampai ke tangan warga Gaza.
“Peran kita itu apa? Ya kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat,” ujarnya saat berada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/3/2026). Cak Imin menambahkan bahwa pemerintah terus mencari cara agar bantuan bisa lebih leluasa masuk ke Gaza. “Tidak hanya mengandalkan bantuan yang diterjunkan dari pesawat tetapi bisa lebih, lebih leluasa untuk masuk ke Gaza,” tambah dia.
Selain itu, Prabowo juga fokus pada menjaga kekuatan ekonomi nasional. Ia selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan yang diambil. “Nomor satu adalah kepentingan nasional sehingga industri kita tetap jalan, ekspor kita ke Amerika tetap surplus,” kata Cak Imin. Ia menekankan bahwa kepentingan ekonomi harus tetap aman agar Indonesia bisa terus membantu Gaza dan Palestina.
BoP: Sarana untuk Perdamaian di Palestina
Diketahui, krisis yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini setelah koalisi Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran semakin menguatkan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP).
Namun, pemerintah masih menilai BoP menjadi saluran untuk mewujudkan perdamaian di Palestina sebagaimana tujuan awal keikutsertaan Indonesia. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nusron Wahid mengatakan bahwa Presiden Prabowo menilai BoP masih relevan untuk mewujudkan perdamaian Palestina yang sudah lama tidak terwujud.
“Posisi pak presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BOP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” ujar Nusron.
Presiden kata Nusron tidak mempermasalahkan adanya pihak yang meminta agar Indonesia keluar dari BoP. Pemerintah menerima masukan tersebut untuk dikaji dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian. Bukan dengan jalan peperangan,” tambah Nusron.
Kritik terhadap BoP dan Alternatif yang Ditawarkan
Sebelumnya, Front Persaudaraan Islam (FPI) meminta Presiden agar Indonesia keluar dari keanggotan BoP. FPI menyampaikan permintaan tersebut melalui surat resmi yang disampaikan langsung di Istana pada Kamis malam. Sekretaris Majelis Syura DPP FPI Habib Hanif Alatas mengatakan tidak percaya dengan AS yang menginisiasi BoP. Apalagi di forum tersebut ada Israel yang selama ini menyerang rakyat Palestina.
“Walaupun tadi belum mendapat kesempatan bicara tapi kami sampaikan surat secara resmi kepada Presiden, kita minta Indonesia tetap menarik diri dari BOP karena kami tidak percaya dengan Amerikanya, kami tidak percaya dengan Israelnya karena track record buruk Amerika dan Israel selama ini,” ujar Hanif.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya keluar dari BoP karena forum tersebut tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. “Saya kira soal BoP juga sama. Kita minta ini tidak efektif ya keluar saja,” katanya.
Indonesia kata dia masih bisa mendorong perdamaian Gaza melalui organisasi yang sudah ada sebelumnya yakni PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Kita berharap juga ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung,” tambah Cholil Nafis.
Solusi Alternatif dari ICMI
Sementara itu Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) meminta Presiden menangguhkan keanggotaan Indonesia di BoP. Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqi mengatakan Indonesia bisa lebih halus dengan tidak keluar dari BoP namun menangguhkan keanggotaan dengan tidak membayarkan uang yang menjadi kewajiban anggota forum tersebut.
“Misalnya yang BoP itu kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda. Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, nah baru kita aktif lagi,” pungkasnya.
