Tantangan Pemerintah dalam Menarik Pendanaan Utang
Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menarik pendanaan utang dari pasar obligasi. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan. Gejolak geopolitik, khususnya konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS), serta perhatian lembaga pemeringkat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat pasar obligasi Indonesia mengalami tekanan.
Berdasarkan riset terbaru, yield atau tingkat bunga surat utang pemerintah (Surat Berharga Negara/SBN) dengan jatuh tempo 10 tahun mencapai 6,59% per 8 Maret 2026, naik dibandingkan posisi sebelumnya pada Desember 2025 yang berada di level 6,11%. Sementara itu, yield SBN tenor 5 tahun tercatat sebesar 6%, meningkat dari 5,53% pada Desember 2025.
Di sisi lain, premi risiko gagal bayar Indonesia atau Credit Default Swap (CDS) tenor 5 tahun juga menunjukkan tren peningkatan. Per 8 Maret 2026, CDS Indonesia berada di level 86,53 basis poin, naik dari 76,06 basis poin pada awal tahun, bahkan melonjak dari 68,26 basis poin pada Desember 2025. Kenaikan CDS tersebut mencerminkan meningkatnya kewaspadaan pasar terhadap kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia.
Minat Investor yang Menurun
Tekanan di pasar obligasi juga terlihat dari menurunnya minat investor dalam lelang SBN sejak awal tahun. Pada lelang Surat Utang Negara (SUN) kelima tahun ini yang digelar 3 Maret 2026, pemerintah menargetkan penerbitan sebesar Rp 33 triliun. Total penawaran yang masuk (incoming bids) tercatat sebesar Rp 50,94 triliun, dan pemerintah memutuskan menyerap Rp 34,1 triliun.
Angka ini lebih rendah dibandingkan lelang sebelumnya pada 18 Februari 2026, ketika incoming bids mencapai Rp 63 triliun dan pemerintah menyerap Rp 40 triliun. Jika ditarik lebih jauh, tren penurunan minat investor sudah terlihat sejak awal tahun. Pada lelang pertama 6 Januari 2026, incoming bids mencapai Rp 90,9 triliun. Kemudian turun menjadi Rp 82,9 triliun pada lelang 20 Januari 2026, menyusut lagi menjadi Rp 76,5 triliun pada lelang 3 Februari 2026, dan kembali turun menjadi Rp 63 triliun pada 18 Februari 2026.
Ekonom dan analis sebelumnya menilai tren penyusutan incoming bids ini menjadi salah satu alasan pemerintah menggunakan skema private placement dalam penerbitan SBN pekan lalu senilai Rp 4 triliun. Meski demikian, pemerintah membantah adanya kesulitan dalam mencari pendanaan di pasar obligasi.
Pandangan Pemerintah Mengenai Tekanan Pasar
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa penggunaan skema private placement bukan karena sulitnya mencari dana di pasar. Meski begitu, ia tak memungkiri kondisi pasar yang berjolak saat ini dipengaruhi situasi global yang tidak biasa, terutama konflik antarnegara yang memicu kehati-hatian investor.
Menurutnya, penurunan incoming bids lebih mencerminkan sikap investor yang sedang melakukan penilaian ulang terhadap kondisi global. “Situasinya memang tidak biasa. Ketika satu negara menyerang negara lain, semua investor melakukan assessment dulu. Tapi yang penting adalah konsistensi pemerintah dalam mengelola APBN,” ujar Suahasil saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan bahwa selama pemerintah mampu menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, minat investor terhadap surat utang Indonesia tetap akan terjaga. Suahasil juga menyoroti bahwa kenaikan yield tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Saat ini selisih (spread) antara yield obligasi Indonesia dan AS berada di kisaran 240 basis poin. Menurutnya, spread tersebut masih kompetitif dibandingkan negara-negara dengan peringkat kredit setara Indonesia.
Perspektif Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan bahwa secara fundamental dampak outlook terhadap yield sebenarnya tidak besar. Namun, eskalasi konflik geopolitik memberikan tekanan tambahan di pasar keuangan. “Sebetulnya kalau outlook saja dampaknya tidak besar, hanya sekitar dua basis poin untuk menaikkan yield tenor 10 tahun. Tetapi ketika ada gangguan perang, itu yang membuat kenaikannya bisa sampai sekitar 30 basis poin,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, tekanan tersebut masih dapat dikelola melalui pengendalian likuiditas di pasar keuangan. Kementerian Keuangan juga akan mengelola kas pemerintah agar likuiditas di sistem tetap terjaga. Purbaya juga menegaskan pemerintah tidak akan kembali menerapkan skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI). BI akan tetap berperan di pasar sekunder, bukan di pasar primer.
“Belanja fiskal adalah tanggung jawab pemerintah. Bank Indonesia independen dalam kebijakan moneter dan tidak boleh memonetisasi kebijakan fiskal, terutama melalui pembelian di pasar primer apalagi skema burden sharing,” jelasnya.
Purbaya optimistis tekanan di pasar obligasi hanya bersifat sementara seiring konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi. “Saya yakin ini jangka pendek, karena kita melakukan perbaikan kebijakan ekonomi yang konsisten dan serius,” katanya.
Roadshow ke Luar Negeri
Purbaya kemudian mempertanyakan mengapa lembaga-lembaga pemeringkat asing itu justru tidak membandingkan Indonesia dengan negara-negara Asean lainnya, dengan kondisi fiskal defisit hingga di atas 4%. Ia sesumbar bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11% atau tertinggi di negara-negara G20.
“Tanpa menembus batas fiskal, kami bisa membalikkan ekonomi yang tumbuhnya tertinggi ngalahin China segala macem. Tetapi tetap saja tidak laku, artinya ada visi lain yang dinilai yang masih belum meyakinkan para lembaga pemeringkat tadi,” ucapnya.
