Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangka Selatan Menuai Kritik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, kini menjadi perhatian masyarakat. Berbagai keluhan datang dari para orang tua yang merasa menu makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program tersebut dalam memenuhi kebutuhan gizi.
Keluhan Orang Tua Terhadap Menu MBG
Salah satu warga yang mengeluh adalah Udi, warga Kelurahan Toboali. Ia menyampaikan bahwa anaknya yang berusia 10 bulan mendapatkan paket MBG yang berisi makanan kering seperti kacang polong, kacang telur, dan kacang koro. Menurutnya, makanan tersebut kurang cocok untuk bayi yang masih berusia di bawah satu tahun.
“Menu kering program MBG selama bulan Ramadan saya nilai kurang efektif,” ujarnya. Ia menilai bahwa balita usia 10 bulan belum bisa mengonsumsi kacang-kacangan karena belum memiliki gigi yang cukup untuk mengunyah.
Meski demikian, Udi juga mengakui bahwa dalam beberapa kesempatan, paket MBG juga berisi makanan lain seperti susu UHT, roti, puding, telur, dan buah-buahan. Namun, dominasi makanan kering membuatnya berharap adanya evaluasi dari pihak penyelenggara agar menu dapat disesuaikan dengan usia penerima manfaat.
Ia juga berharap SPPG di Kecamatan Toboali dapat menyesuaikan menu berdasarkan usia penerima manfaat. Menurutnya, kebutuhan gizi anak usia 10 bulan tentu berbeda dengan anak yang lebih besar.
Keluhan Serupa dari Warga Lain
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Irna, warga Kecamatan Pulau Besar. Meskipun ia mengakui bahwa program MBG sangat baik dalam membantu pemenuhan gizi masyarakat, ia merasa menu yang diberikan kepada anaknya yang duduk di bangku sekolah menengah atas perlu dievaluasi.
Menurut Irna, menu kering yang diberikan selama Ramadan terkesan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat. Contohnya, paket makanan yang diterima pada Kamis (5/3/2026) terdiri dari keripik tempe, jeruk, telur, dan kue. Meskipun terlihat beragam, komposisi tersebut tetap menimbulkan pertanyaan apakah sudah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan gizi.
Peninjauan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan juga mulai memberi perhatian terhadap pelaksanaan program tersebut. Kepala Dinas Kesehatan, dr Agus Pranawa, menyatakan bahwa secara umum menu kering MBG yang disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengacu pada rekomendasi ahli gizi.
“Memang menunya menurut ahli gizi itu sesuai. Saya juga sempat turun ke beberapa SPPG dan ada beberapa menu yang sudah sesuai dengan standarnya,” katanya.
Namun, dari hasil peninjauan di lapangan, pihaknya masih menemukan beberapa menu yang belum memenuhi standar kebutuhan gizi, baik dari sisi angka kecukupan gizi (AKG) maupun angka kecukupan minimal (AKM) per porsi.
Masalah Tampilan dan Pemberian Makanan yang Salah
Selain itu, Agus juga menyoroti pentingnya tampilan makanan agar lebih menarik bagi anak-anak, terutama peserta didik di tingkat PAUD hingga sekolah dasar. “Terkait menu juga kalau bisa tampilannya menarik. Jangan nasi-nasi saja. Buat model semenarik mungkin sehingga anak-anak bisa tertarik,” jelasnya.
Ia juga menemukan kasus pemberian makanan yang kurang tepat untuk usia tertentu, seperti balita di bawah 10 bulan yang mendapatkan menu kacang-kacangan. “Memang ada juga anak-anak di bawah 10 bulan diberikan kacang. Padahal gigi belum ada. Secara gizi memang benar dan ada proteinnya, tetapi salah pemberian,” paparnya.
Permintaan Evaluasi Komposisi Menu
Menurut Agus, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bagi seluruh SPPG di Bangka Selatan dalam menentukan menu makanan. Selain mempertimbangkan harga bahan pangan, penyajian makanan juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak.
Ia juga mengingatkan agar kualitas distribusi dan pengemasan makanan tetap dijaga sehingga makanan yang diberikan kepada masyarakat dalam kondisi layak konsumsi. “Misalnya roti maupun makanan lain jangan sampai berjamur diberikan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ada roti berjamur atau telur tidak masak,” katanya.
Dinas Kesehatan Bangka Selatan, lanjut Agus, siap membantu SPPG dalam menyusun menu yang lebih baik dan membuka ruang diskusi melalui puskesmas di masing-masing kecamatan. “Setiap SPPG jangan takut berdiskusi dengan kami terkait menu program MBG,” ujarnya.
