Pemerintah Beri Perlindungan Finansial bagi Jemaah Haji 2026
Ratusan ribu calon jemaah haji Indonesia tahun 2026 kini terhindar dari ancaman tagihan biaya tambahan yang bisa mencapai hingga Rp8 juta per orang. Di tengah lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur), pemerintah mengambil kebijakan untuk mengambil alih selisih biaya penerbangan tersebut agar tidak memberatkan para jemaah.
Keputusan ini menjadi pelindung finansial bagi 220 ribu jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa fluktuasi harga bahan bakar tidak akan berdampak pada kantong peserta haji.
“Jadi tidak ada kenaikan biaya haji dan ini diabsorb untuk 220 ribu yang akan ikut, jemaah haji dan angkanya anggaran Rp1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian tidak ada dampak bagi para peserta jemaah haji,” ujar Airlangga.
Ancaman Tagihan Ekstra dari Maskapai
Ancaman pembengkakan biaya keberangkatan ini bermula dari melambungnya harga avtur. Berdasarkan data Pertamina Posting Price, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) untuk penerbangan domestik melonjak tajam dari Rp13.656,51 per liter pada Maret 2026 menjadi Rp23.551,08 per liter.
Kondisi tersebut memicu dua maskapai utama pengangkut jemaah untuk mengajukan penyesuaian tarif keberangkatan. Maskapai pelat merah Garuda Indonesia tercatat mengajukan perubahan harga pada 30 Maret 2026, yang kemudian disusul oleh maskapai Saudi Airlines pada 31 Maret 2026.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, merinci besaran angka yang diajukan oleh kedua maskapai tersebut.
“Kenaikan avtur itu membuat maskapai atau penerbangan itu mengajukan pos kenaikan per jemaah. Misalnya, Garuda Indonesia mengajukan kenaikan per jemaah sekitar Rp7,9 juta. Kemudian Saudia, maskapai Saudia, mengajukan kenaikan sebesar 480 US dolar per jemaah. Artinya sekitar Rp8 juta-lah kalau dirupiahkan,” papar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dari Mana Anggaran Talangan Rp1,77 T Berasal?
Untuk menyerap selisih lonjakan harga operasional tersebut, negara harus merogoh kocek total hingga Rp1,77 triliun. Namun, dana talangan ini dipastikan tidak menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa ruang fiskal masih mencukupi karena anggaran Rp1,77 triliun tersebut dikumpulkan murni dari hasil penghematan atau efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kan kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, kan. Nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru,” kata Menkeu Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2026).
Biaya Haji Justru Dipangkas Rp2 Juta
Bukan sekadar membatalkan kenaikan imbas avtur, biaya haji 2026 justru resmi ditetapkan turun sebesar Rp2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan langkah memangkas harga haji ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dari kalangan bawah.
“Walaun harga avtur naik, tapi kita berani turunkan harga haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah,” tegas Prabowo.
Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, juga meyakinkan jemaah agar tetap tenang karena dinamika global dan permintaan penyesuaian harga penerbangan tidak akan mengorbankan kualitas maupun beban biaya jemaah. Terlebih lagi, ia menyebut situasi global perlahan mulai membaik.
“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ungkap Menhaj Irfan.
Ia kembali menegaskan kehadiran negara dalam melindungi hak-hak jemaah. “Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tutupnya.
