Evaluasi Hubungan Strategis ASEAN dengan Amerika Serikat
Negara-negara di Asia Tenggara mulai mengevaluasi hubungan strategis mereka dengan Amerika Serikat. Sejumlah negara ASEAN kini lebih memilih memperluas kerja sama dengan berbagai mitra, bukan hanya terpaku pada satu negara. Perubahan ini terjadi di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Meski sebagian besar negara ASEAN memilih bersikap netral dan tidak ikut campur dalam konflik tersebut, di balik sikap netral muncul kecenderungan untuk mengurangi ketergantungan pertahanan terhadap Washington. Hal ini terlihat dari hubungan Amerika Serikat dan Indonesia, yang sempat diteken kesepakatan pertahanan. Namun, muncul perbedaan pandangan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait izin lintas udara militer AS di atas Selat Malaka. Situasi ini disebut berujung pada penangguhan akses penerbangan tersebut.
Kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggap transaksional dan sulit diprediksi dinilai memperlebar jarak antara Washington dan banyak negara di Asia Tenggara. Kepercayaan terhadap Amerika mulai menurun, terlebih setelah Washington dianggap makin menjauh dari kerja sama multilateral ASEAN.
Sebelumnya, pengaruh Amerika di kawasan sempat kembali menguat lewat kebijakan “Pivot to Asia” pada era Presiden Barack Obama, kemudian strategi Indo-Pasifik pada pemerintahan Trump periode pertama yang dilanjutkan Joe Biden. Namun kini pengaruh Amerika Serikat dinilai mulai melemah secara lebih nyata. Salah satu tandanya adalah minimnya dukungan tegas dari sekutu dan mitranya dalam konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung.
Bahkan negara yang selama ini dikenal dekat dengan Washington mulai menyampaikan kritik. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, pada akhir Maret lalu mengatakan dirinya terkejut dengan pecahnya konflik tersebut. Ia menilai perang itu tidak perlu terjadi dan mempertanyakan legalitasnya. Menurutnya, selama puluhan tahun Amerika Serikat menjadi penopang sistem global berbasis Piagam PBB, multilateralisme, dan kedaulatan negara yang selama ini menciptakan stabilitas dunia.
Perubahan sikap kawasan juga terlihat dalam survei State of Southeast Asia 2026 yang dirilis ISEAS-Yusof Ishak Institute. Survei itu menunjukkan 52 persen responden kini lebih memilih berpihak ke China, sementara 48 persen masih memilih Amerika Serikat. Di Indonesia, sebanyak 80 persen responden disebut lebih memilih kedekatan dengan China dibanding AS. Angka serupa juga terlihat di Malaysia sebesar 68 persen dan Singapura 66 persen. Sementara di Filipina, hanya 23 persen responden yang memiliki kecenderungan serupa terhadap China.
Salah satu penyebab perubahan sikap itu adalah dampak ekonomi akibat konflik di Timur Tengah. Gangguan di Selat Hormuz membuat negara-negara ASEAN khawatir terhadap pasokan energi. ASEAN Centre for Energy melaporkan bahwa minyak mentah dari Timur Tengah menyumbang 56 persen impor minyak mentah ASEAN tahun lalu. Kondisi itu memicu kekhawatiran terhadap lonjakan harga energi dan ketidakstabilan pasar kawasan.
Selain itu, menurunnya kepercayaan terhadap Amerika Serikat juga dipicu kebijakan yang dianggap tidak konsisten, mulai dari perang tarif hingga minimnya fokus ekonomi dan keamanan jangka panjang di kawasan Indo-Pasifik.
Di tengah kondisi tersebut, banyak negara Asia Tenggara kini memilih memperluas hubungan strategis dengan negara lain seperti Jepang, Australia, India, Turki, Inggris, dan Uni Eropa. Bagi banyak negara ASEAN, pilihan kini bukan lagi sekadar antara Amerika Serikat atau China. Mereka lebih memilih menjaga fleksibilitas dan memperkuat kemandirian dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.
Pengamat hubungan internasional dari Jawaharlal Nehru University India, Dr. Rahul Mishra, menilai konflik AS-Tel Aviv-Iran menjadi momentum bagi negara-negara ASEAN untuk meninjau ulang posisi global mereka dan membangun kebijakan luar negeri yang lebih mandiri. Menurutnya, krisis juga bisa menjadi peluang bagi ASEAN untuk mengurangi perpecahan internal dan memperkuat solidaritas kawasan agar tidak mudah terdampak gejolak global.
