Profil Penulis
Ayip Tayana
Pengamat Politik; Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional
Film Dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dapat disaksikan secara bebas dan gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karya garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale resmi ditayangkan melalui platform YouTube pada Jumat (22/5/2026). Kehadiran film tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat.
Film tersebut menyoroti Proyek Strategis Nasional atau PSN Food Estate di Merauke, Papua Selatan, dengan narasi adanya kolonialisme baru di Tanah Papua. Meski demikian, penting untuk memahami bahwa setiap proyek pembangunan memiliki sisi yang kompleks dan tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang.
Merespons hal itu, publik diminta tidak buru-buru menghakimi realitas pembangunan di Papua hanya dari satu sudut pandang. Kritik terhadap pembangunan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, narasi bahwa Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate merupakan cara pandang yang berbahaya.
Narasi Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate itu menurut saya berbahaya. Karena kalimat itu bukan lagi sekadar kritik pembangunan, tapi sudah masuk pada delegitimasi negara. Masa negara mau menjajah rakyatnya sendiri? Negara selama ini justru terus berupaya membangun Papua melalui berbagai kebijakan.
Beberapa upaya pembangunan telah dilakukan, seperti dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, hingga akses internet. Pembangunan di Papua belum sepenuhnya sempurna. Namun, tidak adil bila seluruh kerja pembangunan negara di Papua dihapus hanya karena ada kritik terhadap satu proyek tertentu.
Papua hari ini masih mendapat dana Otonomi Khusus. Infrastruktur juga terus dibangun, jalan dibuka, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, sampai internet terus didorong. Memang belum sempurna, tapi jangan juga berpura-pura seolah-olah negara tidak pernah membangun Papua.
Saya mengkritik cara pandang yang menurutnya terlalu mudah mencurigai setiap agenda pembangunan di Papua. Papua tidak boleh terus dikunci dalam narasi ketertinggalan, penderitaan, dan eksploitasi. Masyarakat Papua juga berhak menikmati kemajuan seperti wilayah lain di Indonesia. Karena itu, setiap pembangunan tidak semestinya langsung dicap sebagai eksploitasi atau kolonialisme.
Kalau ada investasi masuk disebut eksploitasi. Ada jalan dibangun, dibilang eksploitasi. Ada Food Estate disebut penjajahan gaya baru. Lalu kita mau apakan Papua? Apakah kita mau Papua tetap hutan semua? Harga barang-barang di Papua tetap mahal? Warganya tetap miskin? Kan tidak mau begitu.
Papua juga Indonesia, dan masyarakat Papua berhak maju. Selama ini pemerintah pusat sering dikritik bila Papua tertinggal. Namun, ketika pemerintah berupaya serius membangun Papua, muncul pula tudingan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru. Kalau Papua tertinggal, pemerintah pusat dikritik. Tapi ketika pemerintah serius membangun, dicurigai. Kan susah jadinya.
Jangan kunci Papua dengan narasi ketertinggalan. Yang harus kita pastikan adalah pembangunan itu adil, melibatkan warga lokal, dan benar-benar memberi manfaat. PSN Food Estate di Merauke tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang negatif. Apalagi, menurutnya, proyek tersebut berkaitan dengan isu besar kedaulatan pangan nasional.
Isu pangan itu isu kedaulatan negara. Kalau Indonesia terus-terusan bergantung pada impor pangan, maka Indonesia akan mudah ditekan. Karena itu, membangun Food Estate untuk cadangan pangan nasional menjadi penting, terlebih dunia sedang tidak baik-baik saja.
Meski demikian, proyek Food Estate tetap harus dikawal. Pemerintah perlu memastikan keterlibatan masyarakat lokal, penghormatan terhadap hak-hak adat, serta manfaat ekonomi yang nyata bagi warga Papua.
Realitas di Papua tidak sesederhana seperti yang digambarkan dalam satu film dokumenter. Selain kelompok yang menolak, ada pula masyarakat Papua yang mendukung dan berharap proyek tersebut membawa perubahan. Jadi jangan dibangun narasi seolah-olah seluruh Papua menolak pembangunan. Tidak sesederhana itu. Realitanya lebih kompleks.
Ada yang menolak, ada yang mendukung, ada yang khawatir, tapi juga ada yang berharap dari Food Estate. Saya mengajak masyarakat untuk menonton film Pesta Babi secara kritis dan proporsional. Film dokumenter dapat menjadi bahan diskusi publik, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya kebenaran dalam melihat Papua. Film dokumenter ini bukan kitab suci. Publik harus kritis.
Jika semua investasi ditolak dan semua pembangunan dianggap kolonialisme, maka Indonesia tidak akan maju. Yang harus dikawal bukan penghentian PSN, tapi bagaimana proyek itu berjalan: apakah melibatkan warga lokal, menghormati masyarakat adat, dan bermanfaat bagi Papua.
