Pengamanan Ketat di Kantor Bupati Jayapura
Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah, Distrik Sentani, Senin (3/8/2026), mengalami pengamanan intensif oleh aparat gabungan Polres Jayapura dan Brimob Polda Papua. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap rencana aksi demonstrasi damai yang diinisiasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Aksi tersebut akan mengusung tema “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” dan menyasar Kantor DPR Papua di Kota Jayapura.
Pantauan di lokasi sejak pukul 08.30 WIT menunjukkan bahwa roda aktivitas masyarakat di wilayah Sentani hingga perbatasan kota masih berjalan normal. Fasilitas publik seperti pertokoan, sekolah, perbankan, dan puskesmas terpantau tetap beroperasi seperti biasa.
Namun, aparat kepolisian menyiagakan personel di sejumlah titik vital, antara lain akses masuk Bandara Sentani, Pos VII, Pasar Lama Sentani, Jalan Sosial, serta area keluar Pasar Baru.
Alutsista dan Personel Disiagakan
Di area lapangan upacara Kantor Bupati Jayapura, tampak siaga kendaraan taktis dan operasional kepolisian. Di antaranya satu unit mobil water cannon, enam mobil Korps Brimob, satu unit bus Polres Jayapura, lima unit motor trail, serta puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berpatroli di sekeliling area kantor.
Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P Helan mengonfirmasi bahwa pihaknya menerjunkan satu peleton pasukan Polres Jayapura dan satu kompi Brimob Polda Papua untuk mengamankan obyek vital pemerintahan tersebut. Dionisius menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan izin pelaksanaan aksi demonstrasi KNPB di Sentani demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Sampai sekarang kami masih melakukan pendekatan kepada masyarakat [massa aksi]. Kami tetap tidak mengizinkan aksi demonstrasi karena akan mengganggu keamanan,” ujar AKBP Dionisius saat dihubungi melalui telepon, Senin (3/8/2026).
Sejumlah titik kumpul massa yang sempat terbentuk seperti di BTN Matoa, Jalan Kemiri, Jalan Sosial, dan depan Hotel Tabita pun telah dibubarkan secara persuasif oleh petugas.
“Kita arahkan untuk bubar. Kita imbau untuk balik,” ujarnya.
Imbauan dari Bupati Jayapura
Sebelumnya, Bupati Jayapura Yunus Wonda melalui rekaman video yang beredar di media sosial meminta secara tegas agar pihak KNPB tidak menggelar aksi di area Kantor Bupati Jayapura.
“Saya meminta kepada gereja-gereja di wilayah setempat untuk mengimbau jemaat agar tidak mengikuti aksi demonstrasi. Saya mengimbau kepada anak-anak saya KNPB untuk tidak melakukan aksi di kantor bupati,” imbau Yunus.
Bupati juga mengimbau seluruh pihak sekolah, perbankan, dan instansi perkantoran agar tidak meliburkan kegiatan dan tetap beraktivitas sebagaimana mestinya.
Imbauan KNPB
Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW KNPB) Nabire menggelar aksi damai nasional hari ini, Senin (3/8/2026). Aksi tersebut guna menyikapi ancaman penyusutan populasi Orang Asli Papua (OAP) dan peningkatan eskalasi militer di Papua.
Demo damai ini difokuskan sebagai bentuk protes terbuka terhadap kondisi darurat kemanusiaan yang dinilai semakin mengancam eksistensi masyarakat pribumi.
Ketua 1 KNPB Nabire sekaligus Penanggung Jawab Aksi, Shon Adii, menyatakan bahwa gerakan moral ini murni mengangkat isu kemanusiaan global. KNPB menilai masyarakat Papua saat ini sedang berada di ambang kepunahan akibat berbagai tekanan sistemik.
“Aksi KNPB pada tanggal 3 Agustus menunjukkan bahwa masalah di Papua adalah hal serius yang harus diselesaikan secara komprehensif. Kami berhak untuk hidup, berdiri di atas tanah air kami sendiri, seperti bangsa lain di dunia,” ujar Shon melalui sambungan telepon seluler, Minggu sore (2/8/2026).
Shon memaparkan data perubahan demografis yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2000, jumlah OAP mencapai 1.364.000 jiwa dari total populasi 2.220.924 jiwa, yang menempatkan warga pribumi sebagai mayoritas mutlak. Namun, data kependudukan tahun 2026 menunjukkan pergeseran drastis, di mana OAP hanya berjumlah 2.283.703 jiwa dari total 5.797.499 penduduk di Papua.
“Jadi dari data yang ada ini, persentase jumlah penduduk semakin ke sini, maka semakin pula menuju pada ambang kepunahan,” tegas Shon soal penurunan persentase OAP di tanah kelahiran mereka.
Di sisi lain, Koordinator Lapangan Aksi, Ananias Douw, menyoroti peningkatan kehadiran personel keamanan di berbagai wilayah. Pihaknya mengklaim dominasi pasukan militer sipil maupun satgas khusus berbanding lurus dengan penyempitan ruang demokrasi.
“Hari ini di Papua sedang darurat militer sehingga kami mau menyampaikan atau menyikapi situasi darurat militer dan krisis kemanusiaan yang terjadi di atas tanah air West Papua,” ungkap Ananias.
Ananias menambahkan, operasi keamanan di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Maybrat, dan Dogiyai berdampak langsung pada mobilitas warga sipil. KNPB mendesak pemerintah untuk segera membuka ruang kebebasan berpendapat secara aman bagi masyarakat Papua.
“Kami menyampaikan darurat kemanusiaan di tanah Papua akibat dominasi militer Indonesia termasuk merampas tempat-tempat sipil, operasi militer yang tertuju pada rakyat sipil menjadi sasaran penembakan,” jelas Ananias.
“Situasi dan kondisi ini dialami rakyat di pengungsian dan di wilayah konflik,” imbuhnya.
Aturan Ketat Saat Aksi Demonstrasi
Demi menjaga ketertiban umum, panitia memberlakukan aturan ketat bagi seluruh peserta aksi. KNPB melarang keras keberadaan senjata tajam dan pengaruh minuman beralkohol di lokasi demonstrasi guna menghindari potensi provokasi.
“Kami secara tegas mengimbau bahwa apabila ada peserta yang miras dan kedapatan membawa alat tajam, maka itu bukan bagian dari kami. Kami mohon lebih baik tinggal di rumah dan dukung dalam doa,” tutup Ananias.
