Kehadiran Islam dalam Peradaban Modern
Opini ini mengeksplorasi pertanyaan penting tentang relevansi Islam sebagai agama masa depan di tengah tantangan modernitas. Penulis, Zainal Arifin Ryha, seorang pemerhati sosial dan mantan Ketua HMI Cabang Ujungpandang, mengajukan pertanyaan mendasar: apakah Islam masih dibutuhkan oleh dunia modern hari ini?
Sejarah mencatat bahwa pada Abad Pertengahan, dunia Islam mengalami keemasan dengan pencapaian luar biasa dalam ilmu pengetahuan, seni, dan peradaban. Namun, saat ini, mayoritas dunia Muslim justru mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Hal ini berbanding terbalik dengan bangsa-bangsa Barat yang tidak mendasarkan kehidupannya pada wahyu ilahi.
Doktrin dasar Islam selalu menegaskan kedudukannya sebagai ad-dīn wa an-ni‘mah—sebuah kesatuan harmonis antara dimensi keyakinan spiritual dan manifestasi peradaban lahiriah. Namun, kini muncul pertanyaan reflektif: apa fungsi manifes dari wahyu bagi kehidupan manusia modern? Jika capaian kemanusiaan terbaik justru diraih tanpa keterlibatan wahyu, apakah kemodernan memang tidak cocok dengan Islam? Masih validkah prinsip klasik yang menyatakan bahwa al-Islām shāliḥun likulli zamān wa makān (Islam selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat)?
Cermin Diskordan Antara Nilai Islami dan Perilaku Umat
Fenomena ini memicu kritik internal yang tajam dari para pemikir modernis. Syekh Muhammad Abduh—ulama pembaru asal Mesir—pernah melontarkan kritik otokritik yang sangat terkenal seusai mukim di Paris:
“Aku melihat Islam di Barat meski tidak melihat orang Muslim; dan aku melihat orang Muslim di Timur tetapi tidak melihat Islam.”
Gagasan intuitif Abduh tersebut belakangan terbukti secara empiris melalui studi mendalam yang dilakukan oleh Prof. Hossein Askari dan Dr. Scheherazade S. Rehman melalui instrumen Islamicity Index. Penelitian ini mengukur sejauh mana negara-negara di dunia mengimplementasikan nilai-nilai idealisme Islam—seperti keadilan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang bersih, pemenuhan hak sipil-politik, serta keharmonisan hubungan internasional—ke dalam kebijakan publik mereka.
Hasilnya amat mengejutkan sekaligus ironis. Peringkat teratas negara yang paling konsisten menerapkan prinsip-prinsip substansial Islam justru didominasi oleh negara-negara sekuler Barat seperti Selandia Baru, Denmark, Irlandia, Swedia, Finlandia, juga Singapura dan Jepang. Sebaliknya, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim berada di posisi papan tengah hingga bawah: Arab Saudi berada di peringkat ke-91, Qatar di peringkat 101, sedangkan Indonesia bertengger di peringkat ke-140.
Kesenjangan ini memperlihatkan krisis eksistensial yang akut dalam tubuh dunia Islam. Kemajuan pesat bangsa Barat terjadi justru karena mereka mengadopsi etos keadilan, disiplin, dan rasionalitas—prinsip-prinsip etik yang sejatinya merupakan esensi ajaran Al-Qur’an dan Sunnah.
Pemujaan Simbol yang Menggusur Substansi
Akar dari disorientasi peradaban ini terletak pada pola pemahaman keagamaan yang dominan: corak pemikiran yang kaku, literalis, normatif, dan dogmatis. Cara pandang ini mendorong umat ke dalam perangkap pemujaan terhadap simbol-simbol lahiriah daripada penyerapan nilai-nilai substansial. Akibatnya, ekspresi keagamaan berubah menjadi sesuatu yang formalistik dan artifisial.
Contoh konkret dari jebakan simbolis ini terlihat pada kasus pembongkaran masjid oleh warga Muslim di Bima beberapa waktu lalu, hanya karena arsitektur masjid tersebut tidak menggunakan kubah sehingga dianggap menyerupai gereja. Peristiwa ini mencerminkan betapa dangkalnya pemahaman sejarah kebudayaan.
Secara historis-arkeologis kubah merupakan warisan arsitektur Kekaisaran Romawi yang kemudian diadopsi oleh Gereja Ortodoks Timur di Eropa sebelum akhirnya diintegrasikan ke dalam arsitektur Islam. Adapun menara masjid pada awalnya berakar dari struktur menara api tempat pemujaan dalam tradisi Zoroaster, sedang lambang bulan sabit merupakan simbol keagamaan masyarakat kuno Sumeria yang baru dipopulerkan sebagai identitas visual Islam pada masa Kekaisaran Utsmaniyah / Ottoman.
Ketidakpahaman terhadap proses artikulasi kebudayaan ini membuat sebagian umat menyucikan bentuk-bentuk profan dan mengabaikan nilai-nilai yang benar-benar transenden.
Dialektika Evolusi Agama dan Risiko Kepunahan
Sejarah peradaban manusia yang membentang lebih dari 3.500 tahun mengajarkan sebuah hukum sejarah (sunnatullah): agama lahir, tumbuh, berevolusi, dan tidak sedikit yang akhirnya punah atau berubah menjadi sekadar mitologi. Zoroastrianisme sebagai misal, pada masa kejayaannya merupakan agama monoteistik besar yang dipeluk oleh jutaan jiwa di Kekaisaran Persia. Namun kini, penganutnya berkurang drastis hingga berada pada titik terendah dalam sejarah.
Ketika sebuah agama gagal merespons tantangan zamannya, klaim kebenaran sucinya perlahan memudar, meninggalkan kisah-kisah ritualnya sebagai legenda masa lalu—sebagaimana nasib mitologi Panteon Yunani dan Mesir Kuno. Bahkan agama-agama abrahamik pun terus bertransformasi untuk bertahan hidup.
Peringatan tegas mengenai keniscayaan adaptasi kebudayaan ini pernah disuarakan oleh Paus Fransiskus beberapa tahun lalu. Beliau mengingatkan bahwa jika Gereja Katolik bersikap tertutup, menolak mengakui rekam jejak ketimpangan historis terhadap perempuan, serta enggan merespons isu-isu kesetaraan sosial secara konstruktif, maka Katolik harus bersiap untuk sekadar menjadi “benda museum”.
Memisahkan Doktrin dan Produk Sejarah
Peringatan bernada serupa sesungguhnya telah dicanangkan jauh-jauh hari oleh pemikir Muslim Indonesia, Nurcholish Madjid (Cak Nur). Dalam Pidato Kebudayaan yang monumental di Taman Ismail Marzuki (1970), Cak Nur mengingatkan batas tegas yang harus ditarik oleh umat Islam antara nilai-nilai sebagai doktrin dasar ajaran Islam (ad-Din) yang sakral, transenden, universal dan abadi dengan pranata-pranata sosial seperti bentuk negara, sistem politik, konstitusi partai politik, gaya busana dan bentuk fisik tempat ibadah yang bersifat profan, kontekstual, temporer dan historis.
Jika umat Islam terus-menerus mengidentikkan ajaran agamanya yang sakral dengan pranata-pranata sosial dan kebudayaan fisik yang sejatinya merupakan produk sejarah masa lalu, maka Islam berisiko kehilangan daya relevansi kontekstualnya.
Agama yang kehilangan kemampuan untuk merespons realitas zaman akan perlahan terasing dari panggung peradaban dan berakhir sekadar sebagai catatan sejarah.
Pertanyaan apakah Islam akan menjadi agama masa depan sangat bergantung pada keberanian epistemologis umatnya hari ini: apakah kita akan terus mengagungkan pembungkus simbolis yang usang, atau berani mengekstraksi kembali substansi keadilan dan kemanusiaan universal untuk membangun peradaban nyata di dunia modern?
Wallāhu a‘lam bi al-shawab.
