Berita Malang Raya populer: spanduk penolakan rumah doa hingga hasil tes urine dadakan anggota DPRD

Laporan Reporter Infomalangraya.com, Rifky Edgar/Benni Indo

Ringkasan Berita:

• Warga Perum Puri Kartika Asri Blimbing sempat memasang spanduk penolakan rumah doa.
• Spanduk penolakan tersebut kini telah dicopot oleh ketua RT.
• Di lokasi terpisah, BNN Kabupaten Malang menggelar tes urine perdana bagi seluruh anggota DPRD.

Infomalangraya.com, MALANG RAYA —Rangkaian peristiwa penting mewarnai dinamika Malang Raya, mulai dari polemik rencana pembangunan rumah doa di Kota Malang hingga langkah preventif peredaran gelap narkoba di Kabupaten Malang.

Spanduk penolakan pembangunan rumah doa di Perum Puri Kartika Asri, Blimbing, Kota Malang akhirnya dicopot setelah pihak pengembang sepakat menghentikan sementara proses pembangunan.

Sementara itu, sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Malang menjalani tes urine dadakan yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang sebagai bentuk komitmen dan keterbukaan lembaga legislatif.

Berikut ulasan selengkapnya:

Spanduk Penolakan Rumah Doa 

Polemik terhadap pembangunan rumah doa di Perum Puri Kartika Asri viral di media sosial setelah muncul spanduk atau banner penolakan tersebut dari warga setempat.

Banner tersebut berisi tentang penolakan warga Perum Puri Kartika Asri dan Plaosan Garden terhadap rencana pembangunan rumah doa atau tempat sejenisnya.

Saat Infomalangraya.commendatangi lokasi pada Senin (2/11/2026), banner penolakan yang dipasang di dekat sebuah masjid tersebut sudah tidak ada.

Menurut keterangan ketua RT setempat, banner tersebut telah dicopot setelah pihak yang berencana membangun rumah doa menyatakan menghentikan sementara proses pembangunan.

“Iya benar, sebelumnya banner penolakan itu ada, tapi sudah saya copot,” kata Ketua RT 7 RW 10, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Musa Siregar.

Menurut Musa, persoalan tersebut bermula dari kurangnya komunikasi terkait rencana pembangunan rumah doa dari perkumpulan Oikumene.

Padahal, rencana itu sebenarnya sudah disampaikan kepadanya beberapa bulan sebelumnya.

Saat itu, Musa meminta agar pihak yang berencana membangun rumah doa berembuk terlebih dahulu dengan warga.

Tujuannya agar rencana tersebut diketahui dan dibicarakan bersama sehingga tidak menimbulkan persoalan di lingkungan perumahan. Namun, komunikasi dengan warga belum dilakukan hingga muncul penolakan.

Selain persoalan komunikasi, warga juga mempertanyakan status lahan yang rencananya digunakan untuk pembangunan rumah doa tersebut.

Musa menyebut lahan itu diduga merupakan fasilitas umum (fasum) perumahan. Lokasinya juga disebut berada tidak jauh dari garis sempadan sungai.

“Sebenarnya ini hanya miss komunikasi saja. Tidak ada komunikasi dan yang mau dibangun itu lokasinya berada di fasum serta dekat Garis Sempadan Sungai,” ungkapnya.

Upayakan Musyawarah dan Pertahankan Lahan Parkir

Setelah muncul spanduk penolakan, Musa kemudian mengajak warga berdiskusi pada Sabtu (31/10/2026).

Upaya tersebut mendapat respons dari pihak yang berencana membangun rumah doa. Mereka akhirnya menyatakan menghentikan pembangunan.

Keputusan itu kemudian menjadi alasan warga mencopot spanduk penolakan yang sebelumnya terpasang di dua titik.

Meski demikian, persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai.

Musa berencana mempertemukan seluruh warga dengan pihak yang ingin mendirikan rumah doa untuk membicarakan persoalan tersebut secara terbuka.

Apalagi, pihak yang berencana membangun rumah doa itu juga merupakan warga RT 7 di kompleks perumahan tersebut.

Musa berharap pertemuan tersebut bisa meluruskan komunikasi sekaligus mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Pihaknya berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut sehingga hubungan antar warga tetap terjaga dan seluruh penghuni perumahan bisa merasa nyaman.

“Yang mau mendirikan juga warga RT 7 sini. Ya nanti saya juga menunggu waktu akan kami kumpulkan semua. Ini perlu adanya komunikasi. Sebenarnya masalahnya ini sudah clear. Makannya bannernya saya lepas,” katanya.

Musa juga menyampaikan, lokasi yang akan dijadikan bangunan rumah doa tersebut sebenarnya hendak dibangun untuk lahan parkir warga.

Bahkan, banner kalau lokasi tersebut mau dijadikan lahan parkir juga terpasang di area tersebut.

Kini, bahan bangunan yang akan dijadikan rumah doa mangkrak dan tidak diteruskan setelah mendapatkan penolakan dari warga setempat.

Hasil Tes Urine Dadakan Anggota DPRD

Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Malang menjalani tes urine untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika, Senin (2/11/2026).

Seluruh sampel dikumpulkan di Ruang Rapat Wisnuwardhana, lantai dua Gedung DPRD Kabupaten Malang.

Pengambilan sampel urine tersebut dipantau langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang, Hendratmo Budi Wibowo.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, mengatakan seluruh anggota dewan menjadi sasaran pemeriksaan tersebut.

“Hari ini DPRD Kabupaten Malang tes urine untuk seluruh anggota. Kami bekerja sama dengan BNN Kabupaten Malang. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam rangka pemberantasan narkotika di Kabupaten Malang,” kata Darmadi, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen anggota legislatif untuk ikut melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Darmadi menyebut, hingga pukul 14.30 WIB, sekitar 75 persen dari 50 anggota DPRD Kabupaten Malang telah mengikuti pemeriksaan.

Beberapa anggota masih ada kegiatan di luar kantor. Sedangkan anggota yang telat, diinstruksikan untuk melakukan tes di Kantor BNN Kabupaten Malang.

“Kami jadwalkan untuk 50 orang anggota DPRD Kabupaten Malang,” tegasnya.

Darmadi mengatakan hasil pemeriksaan nantinya akan dilaporkan secara resmi oleh BNN Kabupaten Malang kepada DPRD Kabupaten Malang.

Pihaknya berencana menyampaikan hasil tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan atas pelaksanaan tes urine di lingkungan legislatif.

“Dari hasil yang dikeluarkan BNN Kabupaten Malang, akan ada laporan. Kami akan sampaikan ke masyarakat bahwa DPRD Kabupaten Malang melakukan tes urine dan diketahui bersama masyarakat,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya anggota dewan yang dinyatakan positif menggunakan narkotika, Darmadi menegaskan pihaknya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, Darmadi belum bersedia menyampaikan langkah lebih lanjut sebelum menerima hasil resmi pemeriksaan dari BNN Kabupaten Malang.

“Jika ada yang positif pakai narkotika, kami akan gunakan peraturan perundang-undangan yang ada, tapi kami tetap menunggu laporan dari BNN Kabupaten Malang dulu. BNN Kabupaten Malang yang punya kewenangan,” paparnya.

BNN Beri Apresiasi dan Janjikan Langkah Rehabilitasi

Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Malang, Hendratmo Budi Wibowo, mengapresiasi pelaksanaan tes urine yang diikuti anggota DPRD Kabupaten Malang.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen lembaga legislatif dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Hendratmo menyebut pemeriksaan itu baru pertama kali dilaksanakan di lingkungan DPRD Kabupaten Malang.

“Ini baru pertama kali di DPRD Kabupaten Malang. Kalau di dinas sudah beberapa kali, seperti Dishub dan Satpol PP Kabupaten Malang,” katanya.

Hendratmo berharap kegiatan tersebut dapat memberikan contoh kepada masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini penyalahgunaan narkotika.

“Saya apresiasi kepada ketua dewan dan seluruh anggotanya untuk melaksanakan deteksi dini. Harapan kami, memberi teladan kepada masyarakat,” ujarnya.

Hendratmo menjelaskan, BNN Kabupaten Malang selama ini telah melaksanakan berbagai program pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan urine, edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan masyarakat. Sasarannya tidak hanya instansi pemerintahan, tetapi juga lingkungan pendidikan.

“Kami banyak melakukan tes urine sebagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan sosialisasi. Tidak hanya di kantor dinas, tapi juga ke sekolah,” jelasnya.

Hendratmo mengatakan hasil tes urine seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang akan disampaikan kepada pimpinan dewan setelah proses pemeriksaan selesai.

Apabila ditemukan hasil positif, BNN akan melakukan tindak lanjut sesuai mekanisme deteksi dini dan rehabilitasi.

“Jika ada yang positif, karena ini deteksi dini, kami rehabilitasi lebih lanjut. Kalau sanksi hukumnya kami kembalikan ke instansi terkait,” katanya.

Hendratmo menambahkan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan mengenai pegawai Pemerintah Kabupaten Malang yang dinyatakan positif menggunakan narkotika.

“Sejauh ini tidak ada laporan pegawai di Pemkab Malang yang positif narkotika,” ujarnya. 

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> News.google.com