KPK Ultimatum Istri Ipda Yayat: Usut Aset Korupsi Bekasi & Kebun Durian Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas melayangkan peringatan keras kepada Rista Mardiana, yang diketahui merupakan istri kedua dari seorang anggota Intelkam Polsek Cimanggis, Ipda Yayat Sudrajat alias Yayat Lippo. Peringatan ini diberikan agar yang bersangkutan dapat bersikap lebih kooperatif serta memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan oleh para penyidik. Langkah tegas tersebut terpaksa diambil oleh lembaga antirasuah menyusul tindakan Rista yang mangkir tanpa keterangan yang jelas pada jadwal pemanggilan pemeriksaan sebelumnya. Kehadirannya dipandang memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum ini.

Peran Krusial Saksi Kunci dalam Pengungkapan Kasus

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penegasan bahwa tim penyidik saat ini sedang menyusun kembali jadwal pemanggilan ulang untuk Rista Mardiana. Keterangan dari istri perwira kepolisian tersebut dinilai sangat krusial dan mendesak guna membongkar dugaan praktik penyamaran serta penyembunyian belasan aset mewah yang disinyalir kuat berkaitan langsung dengan perkara tindak pidana korupsi yang tengah diusut.

• Pihak penyidik memastikan bahwa pemanggilan ulang akan segera dilayangkan kepada saksi yang bersangkutan dalam waktu dekat guna melengkapi berkas penyidikan.
• KPK mengimbau agar yang bersangkutan tidak lagi mengabaikan panggilan hukum resmi demi kelancaran proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
• Kapasitas Rista sebagai saksi kunci membuat sikap kooperatifnya sangat dinantikan untuk mempercepat pelacakan aliran dana haram.

“Yang pertama, untuk saksi yang merupakan istri Saudara YYS, tentu nanti juga akan segera dijadwalkan ulang oleh penyidik jika memang dalam pemeriksaan sebelumnya tidak hadir dan keterangannya dibutuhkan dalam pengembangan penyidikan perkara ini,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Budi kembali mengingatkan agar Rista tidak mangkir lagi pada panggilan berikutnya. Mengingat posisinya yang sangat strategis dalam perkara ini, kerja sama yang baik dari saksi akan sangat membantu penyidik dalam menelusuri jaringan pencucian uang serta penempatan aset-aset yang bersumber dari dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Perkembangan Penelusuran dan Penyitaan Aset Mewah

Selain fokus memburu keterangan dan kesaksian dari sang istri kedua, KPK memastikan bahwa pihaknya telah berhasil menyita sejumlah aset berharga milik Yayat Sudrajat. Penyitaan ini merupakan hasil dari rangkaian penggeledahan intensif yang dilakukan di berbagai wilayah strategis, termasuk kawasan Jakarta dan sekitarnya, serta beberapa titik di Cibubur dan Cimanggis, Depok. Kendati demikian, sebagian harta kekayaan lainnya masih berada dalam tahap verifikasi serta telaah mendalam oleh tim penyidik di lapangan.

“Berkaitan dengan sejumlah aset yang ditemukan pada serangkaian kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di sejumlah lokasi di Jakarta dan sekitarnya, sebagian telah dilakukan penyitaan dan sebagian lainnya masih proses telaah dan analisis,” jelas Budi. Apabila dari hasil analisis tersebut ditemukan bukti kuat bahwa aset-aset itu terafiliasi langsung dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, maka penyidik tidak akan ragu untuk segera menerbitkan surat perintah penyitaan resmi.

Di sisi lain, temuan aset terbaru berupa kawasan usaha glamping serta kebun durian yang berlokasi di Kabupaten Subang masih belum dikenakan status sita resmi. Tim penyidik saat ini masih fokus mendalami keabsahan dokumen kepemilikan serta aliran dana yang digunakan untuk membangun fasilitas komersial tersebut.

• Aset tanah seluas 1,5 hektare di Ciater, Subang, yang mencakup area glamping dan kebun buah, masih dalam proses verifikasi dokumen.
• Pihak KPK berjanji akan segera mengumumkan secara transparan daftar lengkap harta benda milik Yayat yang telah resmi disita oleh negara.
• Pemetaan lapangan terus dilakukan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada aset tersembunyi yang lolos dari jerat hukum.

Modus Operandi Penyamaran Aset Menggunakan Nama Istri

Lembaga antirasuah mendeteksi adanya pola atau modus operandi penyamaran aset yang cukup rapi yang dijalankan oleh Yayat Sudrajat. Untuk mengelabui para penegak hukum, Yayat diduga sengaja meminjam identitas serta nama Rista Mardiana (RST) sebagai tameng agar kepemilikan harta kekayaannya sulit terdeteksi. Berdasarkan hasil penelusuran mendalam yang dilakukan oleh tim penyidik di lapangan pada awal Oktober lalu, ditemukan sebuah unit vila mewah di kawasan Segalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang ternyata tercatat atas nama Rista.

Sehari sebelum penemuan vila tersebut, tim penyidik juga telah mendatangi lahan komersial seluas 1,5 hektare yang mencakup area glamping, kebun durian, serta kebun alpukat di kawasan Ciater, Subang. Seluruh fasilitas komersial tersebut diduga kuat dibeli oleh Yayat menggunakan gelontoran dana hasil korupsi proyek di Kabupaten Bekasi, namun sengaja didaftarkan atas nama istri keduanya guna memutus rantai kepemilikan.

“Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap di Kabupaten Bekasi, penyidik masih terus melakukan penelusuran aset-aset yang diduga terkait dengan perkara tersebut,” ungkap Budi. Aksi pembersihan jejak harta haram ini tidak hanya berhenti di wilayah Subang saja. Berdasarkan data intelijen keuangan dan hasil penyidikan, Yayat juga diduga kuat telah membelanjakan aliran dana panas tersebut untuk memborong belasan unit rumah mewah. Properti-properti mahal ini tersebar di berbagai kota besar dan penyangga seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cibubur, Sukabumi, hingga kawasan industri Karawang.

Guna mengonfirmasi temuan terkait aset properti yang bernilai fantastis tersebut, pihak penyidik sempat menjadwalkan pemanggilan terhadap Rista pada Senin, 28 September 2026. Namun, yang bersangkutan memilih untuk mangkir dari panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang jelas.

“Saksi dimaksud merupakan istri dari YYS yang diduga digunakan untuk penempatan aset-aset di antaranya rumah, yang sebelumnya juga sebagian telah dilakukan penggeledahan oleh penyidik,” tutur Budi menjelaskan peran penting dari saksi tersebut dalam skema kepemilikan harta sang suami.

Pusaran Makelar Proyek Pemkab Bekasi Senilai Ratusan Miliar

Pengusutan lebih mendalam terhadap harta kekayaan yang tidak wajar milik Ipda Yayat Sudrajat ini sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap tersebut sebelumnya menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang, bersama sang ayah yakni HM Kunang, serta seorang pengusaha kontraktor bernama Sarjan pada bulan Desember 2025 silam.

Dalam perkara pokok yang telah disidangkan tersebut, terbukti bahwa Sarjan telah memberikan suap kepada para pejabat eksekutif dengan nilai mencapai Rp11,4 miliar. Suap ini diberikan demi memonopoli berbagai paket proyek di lima dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memiliki nilai total fantastis hingga Rp107,5 miliar.

Meskipun berstatus sebagai seorang anggota kepolisian aktif dan sama sekali tidak menduduki jabatan struktural apapun di dalam pemerintahan Kabupaten Bekasi, Yayat nyatanya mampu memainkan peran sentral yang sangat strategis. Ia bertindak sebagai makelar atau penghubung utama antara pihak kontraktor swasta dengan para kepala dinas terkait.

Peran dan Aliran Dana Haram Ipda Yayat Sudrajat

Dalam menjalankan aksinya, Yayat memiliki kewenangan untuk mengatur siapa saja yang akan keluar sebagai pemenang lelang proyek. Sebagai imbalannya, ia memotong komisi sebesar 5 hingga 10 persen dari setiap nilai kontrak kerja yang berhasil diamankan oleh para kontraktor.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Yayat secara terbuka mengakui telah mengantongi aliran uang tunai yang jumlahnya sangat masif. Total uang haram yang diterima dari tangan Sarjan saja mencapai Rp16 miliar sepanjang kurun waktu antara tahun 2022 hingga 2025.

Vonis Pengadilan dan Fokus Penyidikan Baru KPK

Sebelum kasus pengembangan ini mencuat ke publik, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung telah lebih dulu menjatuhkan vonis hukuman kepada para pelaku utama dalam skandal korupsi tersebut pada September 2026 lalu:

• Ade Kuswara Kunang dijatuhi vonis hukuman penjara selama 6 tahun.
• HM Kunang dijatuhi vonis hukuman penjara selama 4 tahun.
• Sarjan dijatuhi vonis hukuman penjara selama 3 tahun 3 bulan.

Kini, setelah rangkaian vonis tersebut dijatuhkan, lembaga antirasuah tengah memfokuskan agenda penyidikan baru. Fokus utama KPK saat ini adalah melacak, menyita, dan mengamankan seluruh aset yang bersumber dari hasil kejahatan korupsi, sekaligus menyeret pihak-pihak lain yang terbukti turut menikmati aliran dana haram tersebut ke hadapan hukum.