jabar.Infomalangraya.com, KOTA BANDUNG – Perkembangan penyidikan dugaan korupsi pengadaan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian.
Dari lima paket pengadaan yang masuk dalam penanganan perkara, baru pengadaan sepeda motor listrik yang diketahui telah mencapai tahap P-21.
Sementara itu, perkembangan penanganan empat paket lainnya, yakni televisi, laptop, tablet, dan sepatu, masih belum banyak disampaikan kepada publik.
Dalam perkara tersebut, tiga mantan pimpinan BGN berinisial DH, LP, dan SS ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Juni 2026.
Penetapan itu berkaitan dengan dugaan intervensi dalam sejumlah pengadaan di lingkungan BGN.
Khusus pengadaan sepeda motor listrik, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Kolonel BU, Sekretaris Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Karena perkara tersebut turut melibatkan anggota militer aktif, penanganannya dilakukan melalui mekanisme koneksitas oleh penyidik pidana militer.
Di tengah proses tersebut, seorang pemerhati masalah korupsi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyoroti kronologi penetapan tersangka dalam perkara pengadaan sepeda motor listrik.
Menurut dia, dalam penanganan perkara korupsi pengadaan yang tidak bermula dari operasi tangkap tangan (OTT), proses penyidikan umumnya menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sebelum mengembangkan perkara ke tingkat pengambil kebijakan.
“Urutan penetapan tersangka ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati. Dalam perkara pengadaan, penyidik biasanya menelusuri peran pelaksana terlebih dahulu, kemudian mengembangkan penyidikan berdasarkan alat bukti yang ditemukan,” ujarnya kepada Infomalangraya.com, dikutip Selasa (3/11/2026).
Dia mengatakan, pemeriksaan biasanya mencakup staf pengadaan dan PPK, sebelum penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, B.U. ditetapkan sebagai tersangka sekitar dua minggu setelah tiga mantan pimpinan BGN.
Selanjutnya, A.M. selaku Komisaris Utama PT YAT ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juni 2026.
Adapun Direktur Utama PT YAT bersama dua pejabat perusahaan prinsipal baru ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Agustus 2026.
“Rentang waktu penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari kronologi yang perlu dijelaskan kepada publik. Namun, untuk mengetahui pertimbangan penyidik, tentu diperlukan keterangan resmi dari pihak yang menangani perkara,” katanya.
Dalam struktur organisasi BGN saat itu, DH menjabat sebagai Kepala sekaligus Penanggung Jawab Anggaran. Sementara LP dan SS menjabat sebagai Wakil Kepala.
Narasumber tersebut menyebut LP dan SS bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bukan PPK, serta tidak tercatat sebagai bagian dari tim PPK.
Dia menilai, penelusuran mengenai dugaan keterlibatan pejabat dalam suatu perkara pengadaan perlu didasarkan pada alat bukti yang menjelaskan peran masing-masing pihak.
“Untuk mengetahui ada atau tidaknya perintah, tentu harus dilihat dari alat bukti yang tersedia, seperti komunikasi digital, disposisi, surat, maupun notulensi rapat,” ujarnya.
Kronologi Audit Jadi Perhatian
Selain urutan penetapan tersangka, narasumber tersebut turut menyoroti kronologi pengumpulan data untuk audit investigasi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, formulir permintaan data untuk audit investigasi baru diedarkan kepada staf BGN dan perusahaan terkait pada 26 Juni 2026.
Sementara itu, tiga mantan pimpinan BGN telah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Juni 2026.
Laporan hasil audit penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemudian terbit pada 5 Oktober 2026.
“Perbedaan waktu tersebut menjadi hal yang perlu dipahami secara utuh. Publik tentu ingin mengetahui bagaimana tahapan penyidikan dan audit berjalan dalam perkara ini,” katanya.
Meski demikian, kronologi tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan dasar maupun pertimbangan penyidik dalam menetapkan tersangka. Penjelasan mengenai proses dan keterkaitan setiap tahapan masih diperlukan dari pihak berwenang.
Empat Paket Pengadaan Belum Disampaikan Perkembangannya
Perhatian berikutnya tertuju pada empat paket pengadaan lain, yakni televisi, laptop, tablet, dan sepatu.
Hingga naskah ini disusun, belum terdapat informasi resmi mengenai perkembangan penyidikan keempat paket tersebut, termasuk apakah penyidik telah menetapkan tersangka lain.
Namun, berkas perkara DH, LP, dan SS telah dinyatakan lengkap atau P-21 sejak 29 September 2026.
“Empat paket lainnya masih menjadi pertanyaan. Publik tentu berharap ada penjelasan mengenai sejauh mana penanganannya,” ujar narasumber tersebut.
Dia juga menyinggung nama NSD, yang disebut dalam persidangan praperadilan oleh salah satu tersangka dan dikaitkan dengan dugaan intervensi pada titik Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG).
Menurut dia, penyebutan nama dalam persidangan perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan yang proporsional dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
“Perlu ada penjelasan resmi mengenai informasi yang berkembang, termasuk sejauh mana penyidik menindaklanjuti keterangan yang muncul dalam persidangan,” katanya. (mar5/jpnn)
