Purbaya Mengacu pada Realisasi Anggaran yang Tidak Sepenuhnya Terserap
Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran program makan bergizi pada tahun sebelumnya tidak sepenuhnya optimal. Dari pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025, realisasi belanja hanya mencapai sekitar 72,5 persen atau setara Rp 51,5 triliun.
Dengan pengalaman tersebut, Purbaya menilai bahwa lonjakan anggaran hingga Rp 335 triliun pada tahun ini berpotensi menghadapi masalah serupa jika tidak dibarengi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih efisien. Ia menyatakan:
“Kita lihat, itu kan tahun lalu cuma Rp 71 triliun, yang terserap kurang dari itu. Kalau dua kali lipat kira-kira ya enggak sampai Rp 335 triliun lah.”
Purbaya menekankan bahwa angka serapan tahun lalu menjadi indikator penting bahwa besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Evaluasi Menyeluruh Pos Anggaran
Menyikapi kondisi tersebut, Purbaya memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos belanja program makan bergizi. Setiap komponen anggaran tahun lalu akan ditelaah ulang untuk mengetahui bagian mana yang dinilai tidak terlalu mendesak atau bisa ditekan.
“Jadi kita akan lihat mana yang bisa dibuat lebih efisien. Nanti kita pindahkan ke tempat lain kalau memang bisa dipindahkan,” jelasnya.
Langkah ini, kata Purbaya, merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan uang rakyat digunakan secara optimal.
Efisiensi Bukan untuk Menghambat Program
Meski berbicara soal pemangkasan dan pemindahan anggaran, Purbaya menegaskan evaluasi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat program makan bergizi gratis yang dinilainya memiliki tujuan mulia.
“Tapi tujuannya bukan menghambat program MBG tapi mendorong ke arah yang lebih efisien,” tegasnya.
Ia menilai MBG tetap merupakan program yang baik dan penting, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan serapan dan efektivitas belanja.
Proyeksi Anggaran: Rp 200 Triliun Dinilai Cukup
Pandangan serupa sebelumnya juga disampaikan Purbaya saat memberikan keterangan di Kementerian Keuangan pada Selasa (20/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia secara terbuka menyebut bahwa pagu anggaran program makan bergizi kemungkinan besar tidak akan terserap sepenuhnya.
“Kalau kami hitung, paling Rp 200 triliun juga cukup mungkin. Tapi nanti kami lihat. Kami akan lihat yang inefisien saja. Tapi program itu program bagus, kami akan dukung supaya jalannya maksimal,” ujar Purbaya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap mendukung program, sembari memastikan belanja negara tidak berlebihan.
Contoh Pos Anggaran yang Disorot
Sebagai ilustrasi, Purbaya menyinggung adanya alokasi dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua dalam rencana anggaran program makan bergizi tahun 2025. Kendaraan tersebut dirancang untuk mendukung operasional program di lapangan.
Namun, hingga akhir tahun anggaran, masih ditemukan kendaraan yang belum terdistribusi dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Lumayan kan bisa saya coret (pos anggaran). Tapi saya akan lihat, masih ada atau nggak (pos anggaran) itu,” katanya.
Contoh ini, menurut Purbaya, menjadi cerminan pentingnya perencanaan yang matang agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak nyata.
Antara Ambisi dan Realitas Fiskal
Evaluasi anggaran program makan bergizi gratis kini berada di persimpangan antara ambisi besar pemerintah dan realitas penyerapan anggaran di lapangan. Dengan pendekatan efisiensi yang ditekankan Purbaya, pemerintah berharap program tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Ke depan, hasil evaluasi ini akan menjadi penentu apakah anggaran jumbo tetap dipertahankan atau disesuaikan demi efektivitas dan keberlanjutan program.
