Perubahan Pola Makan Berbasis Budaya untuk Mengatasi Obesitas di Indonesia
Kasus obesitas di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menurut penjelasan dari Dr. Tan Shot Yen, seorang dokter gizi masyarakat. Ia menilai bahwa masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan anjuran diet individu, tetapi membutuhkan perubahan cara pandang terhadap makanan secara keseluruhan.
Menurutnya, salah satu pendekatan yang efektif adalah mengembalikan pola makan berbasis karakter masyarakat. Setiap daerah memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebiasaan dan preferensi makanannya masing-masing. Penerapan pola ini dapat dimulai dari lingkungan terdekat, khususnya keluarga, dengan membangun kebiasaan makan yang lebih sehat.
Pada tingkat kebijakan yang lebih luas, pendekatan serupa juga harus diintegrasikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dr. Tan, MBG berpotensi menjadi contoh atau model yang menarik dalam menerapkan pola tersebut.
“Kadang ada orang yang mikir, kalau begini anak tidak mau. Sebenarnya masalah anak yang tidak mau makan makanan bergizi lokal sering kali bukan semata karena makanannya tidak enak, melainkan karena pendekatan yang kurang tepat,” ujarnya dalam acara CISDI bertajuk World Obesity Day 2026 “Finding Healthy Food: Misi Keluar dari Lingkungan Pangan Tidak Sehat” di Sarinah, Jakarta, Sabtu, (7/3/2026).
Peran Ahli Gizi yang Lebih Luas
Dr. Tan menyoroti pentingnya peran ahli gizi dalam upaya memperbaiki pola makan. Banyak orang awam masih berpikir bahwa tugas ahli gizi hanya sebatas mengatur menu di dapur. Padahal, peran mereka jauh lebih luas dari sekadar itu.
Ahli gizi seharusnya berada di tengah masyarakat, memahami kebiasaan makan, serta berinteraksi langsung dengan kelompok yang menjadi sasaran program gizi. Misalnya, ketika seorang ahli gizi bekerja di fasilitas penyedia makanan seperti SPPG, ia tidak seharusnya hanya berada di dapur atau di tempat produksi makanan.
Dia perlu keluar, berinteraksi dengan masyarakat, bahkan melakukan diskusi kelompok atau focus group discussion untuk mengetahui makanan apa yang disukai anak-anak di daerah tersebut.
“Kalau dari diskusi diketahui anak-anak di suatu daerah senang makan pentol, maka itu bisa menjadi pintu masuk,” ujarnya. Dari situ, ahli gizi dapat mengembangkan alternatif yang lebih sehat, misalnya membuat bakso ikan yang teksturnya mirip dengan pentol. Saat diuji coba dalam menu, anak-anak bisa diajak mencicipi makanan tersebut.
Jika anak-anak merasa rasanya enak, maka ketika makanan seperti bakso ikan dibagikan di kemudian hari, mereka tidak akan membuangnya. Oleh karena itu, katanya, berbicara makanan bergizi bukan hal yang terlalu rumit.
Memahami Konteks Budaya dalam Pola Makan
Menurut Tan, makanan selalu berkaitan erat dengan karakter masyarakat dan budaya setempat. Karena itu, memahami konteks budaya sangat penting dalam upaya memperbaiki pola makan.
“Contoh lainnya, budaya orang Tionghoa punya mi, lalu konsep itu diadaptasi oleh orang Italia menjadi pasta. Kalau kita bisa pakai pendekatan ini, menarik,” katanya.
Dr. Tan menjelaskan jika anak-anak di Indonesia memang suka mi, maka bukan menyajikan mi yang minim gizi. Anak-anak, katanya, sebenarnya suka bentuknya yang panjang. Oleh karena itu, makanan lain bisa dimodifikasi agar menyerupai bentuk tersebut.
Sebagai contoh, nasi uduk dapat disajikan dengan telur dadar yang diiris panjang menyerupai mi. Dengan cara ini, anak tetap mendapatkan makanan yang lebih sehat tetapi dengan tampilan yang menarik bagi mereka.
“Jadi sebenarnya ini hanya soal variasi bentuk, variasi rasa, dan variasi tampilan,” kata Tan.
Pendekatan Kebijakan untuk Mengatasi Obesitas
Project Lead for Food Policy CISDI, Nida Adzilah Auliani, menilai bahwa narasi obesitas sebagai akibat dari perilaku individu memang keliru. Sebab, obesitas merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi lingkungan pangan dan kebijakan terkait pemasaran produk tidak sehat.
Menurutnya, tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pangan tidak sehat akan tetap menjadi pilihan yang paling mudah dan terjangkau. Absennya perubahan sistematis yang membatasi pangan tidak sehat juga berpotensi meningkatkan prevalensi obesitas pada masyarakat.
“Jika hanya mengandalkan edukasi tanpa memperbaiki sistem pangan, kita akan selalu kalah cepat dengan strategi industri. Karenanya, kebijakan seperti cukai minuman berpemanis, label peringatan depan kemasan, dan pembatasan pemasaran perlu berjalan bersamaan,” ujar Nida.
Pihaknya mendorong percepatan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dengan kenaikan harga minimal 20 persen, yang telah terbukti mampu menurunkan konsumsi di lebih dari 100 negara. Selain itu, penerapan label peringatan di bagian depan kemasan pada produk tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) dinilai penting agar konsumen mendapatkan informasi gizi yang lebih jelas.
Dia juga mendorong pembatasan pemasaran produk tinggi GGL, termasuk iklan dan promosi yang menyasar anak-anak dan remaja. Di sisi lain, penguatan regulasi Kantin Sehat juga perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi anak usia sekolah maupun kelompok dewasa produktif.
