Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memperkuat infrastruktur transportasi untuk menghubungkan kawasan perbatasan kota dengan pusat kota. Dengan fokus pada pengembangan sistem transportasi massal dan penambahan infrastruktur jalan, beberapa program telah disiapkan agar dapat menjangkau wilayah sekitar seperti Sidoarjo dan Gresik.
Pengembangan Transportasi Massal
Dalam rangka meningkatkan mobilitas warga, Pemkot Surabaya menyediakan dua jenis transportasi massal, yaitu Surabaya Urban Rail Project (SURP) dan Surabaya Regional Railway Line (SRRL). Kedua proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Surabaya Urban Rail Project (SURP)
SURP merupakan proyek kereta api perkotaan yang sedang dalam tahap koordinasi dan penyelarasan strategi. Proyek ini mendapatkan dukungan dari pihak Inggris melalui program UK-FCDO GCIEP. Dukungan tersebut mencakup kemungkinan kolaborasi lanjutan dalam penyusunan studi kelayakan guna mendukung produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta konektivitas transportasi di kawasan metropolitan Surabaya.
Surabaya Regional Railway Line (SRRL)
Sementara itu, SRRL sudah memiliki persiapan yang lebih matang dibandingkan SURP. Proyek ini akan menjadi tulang punggung mobilitas Surabaya Raya mulai 2027. Jerman melalui KfW Development Bank akan menjadi investor utama tahap pertama proyek ini dengan nilai pembiayaan mencapai Rp4,4 triliun. Rutenya pun lebih panjang, mencakup beberapa daerah di wilayah Surabaya Raya.
Garap Infrastruktur Jalan
Selain pengembangan transportasi massal, Pemkot Surabaya juga fokus pada pembangunan flyover dan jalan penghubung baru. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Surabaya, Irvan Wahyudrajat, menjelaskan bahwa penguatan akses tersebut menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan sekaligus mempermudah mobilitas warga dari dan menuju pusat kota.
Irvan menegaskan bahwa rencana pengembangan angkutan massal berbasis rel masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan British Embassy. Penyusunan kajian tersebut terkait pengembangan angkutan perkotaan berbasis rel.
Studi Kelayakan dan Integrasi
Studi kelayakan menjadi langkah penting dalam proses pengembangan transportasi rel. Studi ini terkait penentuan trase/rute dan tahapan pelaksanaan proyek. Studi ini dipandang penting agar perencanaan kereta urban dapat disusun secara matang sebelum memasuki tahap implementasi fisik.
Pemerintah Kota Surabaya mendukung penuh proyek ini karena sudah tertuang dalam RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. Pengembangan transportasi rel akan terintegrasi dengan simpul transportasi lain berbasis jalan, rel, maupun sungai.
Untuk mendukung hal itu, Pemkot juga menyiapkan konsep Transit Oriented Development (TOD) dan skema Land Value Capture (LVC). Kawasan yang sedang dikaji untuk TOD antara lain sekitar Stasiun Gubeng, Stasiun Pasar Turi, serta Stasiun Wonokromo–TIJ Joyoboyo. Pengembangan TOD diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat dan nilai lahan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur.
Kolaborasi Internasional
Selain dukungan dari Inggris, dukungan internasional terhadap pembangunan transportasi di Surabaya juga datang dari Jerman. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, H.E. Mr. Ralf Beste, secara khusus telah bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada awal Januari 2026. Keduanya membahas keberlanjutan proyek SRRL sebagai sistem angkutan massal yang digadang-gadang menjadi tulang punggung mobilitas Surabaya Raya mulai 2027.
Meskipun SRRL lebih matang, Irvan memastikan bahwa SURP dari Inggris akan terintegrasi dengan SRRL hasil kerja sama dengan Jerman. “Nanti akan terhubung,” kata Irvan.
Tahap Implementasi Fisik
Saat ini, status proyek masih berada pada tahap studi kelayakan (feasibility study/FS) dan forum koordinasi antar pihak. Implementasi fisik masih menunggu finalisasi hasil studi, termasuk penentuan trase, skema pendanaan, hingga kelembagaan pengelola.
Pemkot Surabaya menargetkan kejelasan arah proyek kereta urban akan mengikuti hasil kajian akhir serta mekanisme pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, sehingga pembangunan dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
Koordinasi Lintas Perangkat Daerah
Terkait tindak lanjut, Pemkot berkoordinasi lintas perangkat daerah, termasuk penataan kawasan, integrasi transportasi umum, dampak sosial ekonomi, hingga sarana pendukung seperti manajemen lalu lintas serta akses pejalan kaki dan sepeda.
