Penulis: adm_imr

Kematian Selebgram Lula Lahfah yang Mencuri Perhatian Lula Lahfah, seorang selebgram yang dikenal oleh banyak penggemarnya, meninggal dunia pada Jumat (23/1/2026). Ia ditemukan dalam keadaan meninggal di apartemen Jakarta Selatan. Penyebab kematian Lula masih menjadi misteri dan belum diketahui secara pasti. Lokasi dan Waktu Kematian Menurut informasi yang diperoleh, Lula Lahfah ditemukan oleh petugas keamanan di Apartemen Essence Dharmawangsa sekitar pukul 18.44 WIB. Jenazahnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di lokasi tersebut. Riwayat Kesehatan Lula Lahfah Meski penyebab pasti kematian…

Tahun 2026: Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh dengan berbagai perayaan dan agenda nasional. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat sejumlah hari libur nasional dan cuti bersama yang harus diketahui oleh masyarakat. Totalnya mencapai 22 hari, yang terdiri dari 16 hari libur nasional dan 6 hari cuti bersama. Selain itu, ada juga long weekend yang terjadi pada tanggal merah yang jatuh di hari Minggu atau Sabtu. Hari libur nasional biasanya bertepatan dengan hari besar agama, perayaan keagamaan, atau momen penting dalam sejarah Indonesia. Sementara itu, cuti bersama disepakati sebagai bentuk penghargaan bagi masyarakat…

Langkah Strategis Kanwil Ditjenpas Kalteng dalam Menghadapi Perubahan Hukum Pidana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi teknis dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang berlangsung pada Jumat (23/1). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalteng, I Putu Murdiana, dan dihadiri oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Kalteng, mulai dari Kepala Lapas hingga Kepala Rutan. Perubahan Mendasar dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Kegiatan ini dilaksanakan…

Jadwal Lengkap KM Dobonsolo dari 24 Januari hingga 12 Februari 2026 KM Dobonsolo akan melakukan perjalanan melalui 22 rute berbeda mulai dari 24 Januari hingga 12 Februari 2026. Rute pertama yang dilalui adalah Sorong-Manokwari, sedangkan rute terakhirnya adalah Biak-Jayapura. Berikut adalah daftar lengkap jadwal kapal pelni KM Dobonsolo selama periode tersebut. Daftar Rute dan Jadwal Perjalanan Rute Sorong – Manokwari Berangkat: 24 Januari 2026 pukul 07.00 Tiba: 24 Januari 2026 pukul 21.00 Rute Manokwari – Wasior Berangkat: 24 Januari 2026 pukul 23.00 Tiba: 25 Januari 2026 pukul 06.00 Rute Wasior – Nabire Berangkat: 25 Januari 2026 pukul 08.00 Tiba: 25…

Polda Babel Siapkan Persiapan Implementasi KUHP dan KUHAP Baru Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bangka Belitung (Babel), Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing, menyatakan kesiapan jajarannya dalam menerapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pernyataan ini disampaikan saat ia menerima kunjungan dari Tim Komisi III DPR RI di Polda Babel pada Jumat (23/1/2026). Proses Persiapan dan Koordinasi dengan APH Dalam proses persiapan dan implementasi KUHP serta KUHAP baru, sudah ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Polda Babel. Salah satunya adalah koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan. Menurut Irjen Pol Viktor, hal ini menjadi…

Uji Materiil terhadap Pasal 232 dan 233 KUHP Aktivis mahasiswa Gangga Listiawan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 232 dan Pasal 233 yang menyangkut tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Gangga berargumen bahwa frasa “ancaman kekerasan” dan “merintangi rapat” dalam pasal tersebut dapat membungkam aspirasi publik dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Isi Pasal 232 dan 233 Pasal 232 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat lembaga…

Kekhawatiran Pedagang Bendera Musiman Akibat Pasal 231 KUHP Baru Di tengah euforia Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang bendera musiman di Indonesia merasa cemas. Mereka khawatir dagangan atribut Piala Dunia bisa menyeret mereka ke dalam proses hukum karena adanya Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pasal ini mengatur penghinaan terhadap bendera negara sahabat, dan para pedagang menilai aturan tersebut berisiko menjerat mereka meskipun tidak memiliki kendali atas penggunaan bendera oleh pembeli. Ketakutan itu akhirnya membawa dua pedagang bendera, yaitu Dewa Made Yuda Dwi Artana dan Johanes Maruli Burju, ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 23/PUU-XXIV/2026. Perkara…

Inovasi Digitalisasi Layanan Hukum di Bengkulu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu baru-baru ini meluncurkan inovasi digitalisasi layanan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui aplikasi berbasis teknologi bernama Raflesia AI. Peluncuran ini dilakukan pada Jumat (23/1/2026) dan menjadi langkah strategis dalam merespons tantangan perkembangan hukum yang semakin cepat dan kompleks di era digital. Peluncuran Raflesia AI dilaksanakan di lingkungan Kejati Bengkulu dan dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, didampingi Wakil Kepala Kejati Bengkulu serta para Asisten Kejati. Aplikasi ini merupakan inovasi yang digagas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Bagus Nur…

Mahasiswa Uji Pasal dalam KUHP ke MK, Khawatir Ancaman Kekerasan dan Gangguan Aktivitas Demonstrasi Seorang mahasiswa bernama Gangga Listiawan mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai adanya ketidakpastian hukum yang muncul akibat penerapan beberapa pasal tersebut. Hal ini membuat ia merasa khawatir dengan potensi kriminalisasi aktivitas penyampaian aspirasi publik yang damai. Gangga menguji Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP. Ia menilai kedua pasal itu memiliki ruang penafsiran yang sangat luas, terutama frasa seperti: “ancaman kekerasan memaksa lembaga negara dan atau badan tersebut agar…

Mahasiswa sebagai Kelompok Rentan Dikriminalisasi Di tengah dinamika kehidupan politik dan sosial di Indonesia, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan kekhawatiran terhadap hak-hak masyarakat, khususnya mahasiswa. Gangga Listiawan, seorang mahasiswa sekaligus aktivis, menyampaikan bahwa beberapa pasal dalam KUHP ini berpotensi membuat mahasiswa menjadi kelompok yang paling rentan dikriminalisasi oleh aparat. Gangga mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. Permohonan ini disampaikan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Jumat (23/1/2026). Menurut Gangga,…