Kasus Sengketa Tanah Panti Asuhan di Surabaya: Ancaman dari Mafia Tanah
Sebuah institusi sosial yang dibangun untuk membantu anak-anak terlantar kini justru harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan lahan yang telah mereka beli dan rawat selama bertahun-tahun. Di Surabaya, sebuah lahan panti asuhan diduga menjadi korban praktik mafia tanah yang semakin merajalela. Dugaan ini muncul setelah sertifikat tanah yang seharusnya berada di tangan pemilik sah justru terbit atas nama orang lain.
Kasus ini menunjukkan betapa rentannya aset sosial jika tidak dilindungi dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan lahan yayasan dan panti asuhan menjadi incaran para pelaku mafia tanah. Salah satu penyebab utamanya adalah status lahan yang belum bersertifikat. Banyak tanah yang digunakan oleh yayasan masih dalam bentuk girik atau petok D, sehingga rentan disalip oleh pihak lain.
Selain itu, administrasi yang lemah juga menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi. Perubahan pengurus yayasan, dokumen lama yang hilang, atau kurangnya pencatatan digital membuat data tanah sulit diawasi secara konsisten. Hal ini menciptakan celah bagi oknum yang ingin memanfaatkan kelemahan sistem tersebut.
Modus Mafia Tanah yang Umum Terjadi
Ada beberapa modus yang sering digunakan oleh para pelaku mafia tanah dalam mengambil alih lahan fasilitas sosial. Pertama, pemalsuan dokumen seperti surat keterangan waris atau jual beli fiktif. Kedua, “menyalip” di tengah proses administrasi, yaitu memanfaatkan proses sertifikasi yang macet untuk mengajukan permohonan paralel dengan data yang direkayasa. Ketiga, kolaborasi dengan oknum di tingkat kelurahan atau kecamatan untuk menerbitkan surat keterangan tanah baru di atas lahan yang sudah memiliki alas hak.
Dalam kasus yang dialami Go Phen Sian, dugaan pemalsuan tanda tangan juga muncul. Ia mengaku telah membeli sebidang tanah seluas 10 x 20 meter di kawasan Keputih Tegal Timur sejak 2004. Setelah transaksi, pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayarkan selama beberapa tahun sebagai syarat pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada 2010, peta bidang tanah atas nama Go Phen Sian telah terbit. Namun, pada 2024, sertifikat tanah yang dinantikan justru diketahui telah terbit atas nama Rofiul Anam dan bahkan telah berpindah tangan kepada Heri Budiman melalui jual beli.
Tips Mencegah Pencaplokan Lahan
Untuk mencegah hal serupa terulang, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola yayasan:
- Gunakan aplikasi Sentuh Tanahku, yaitu aplikasi resmi BPN yang memungkinkan pemilik memantau status sertifikat dan mengecek sertifikat tanah online secara berkala.
- Pasang patok dan papan informasi untuk menandai lahan secara fisik dan menunjukkan bahwa lahan tersebut dikelola secara aktif.
- Lakukan audit dokumen secara berkala dengan memverifikasi data tanah langsung ke kantor pertanahan, bukan hanya menyimpan sebagai arsip.
- Digitalisasi warkah dengan menyimpan salinan digital dokumen alas hak sebagai bukti cadangan jika terjadi sengketa.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa pengamanan administrasi yang kuat. Dugaan mafia tanah yang dialami Go Phen Sian menunjukkan betapa rentannya lahan fasilitas sosial jika luput dari pengawasan. Kuasa hukumnya, Dimas Pangga Putra, menegaskan bahwa kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana dugaan permainan dokumen dapat merugikan masyarakat luas. Ia berharap aparat penegak hukum serius menangani perkara tersebut agar tidak memberi ruang bagi praktik mafia tanah.
Momentum ini diharapkan mendorong perbaikan birokrasi pertanahan sekaligus meningkatkan kewaspadaan publik dalam menjaga aset sosial yang seharusnya dilindungi bersama.
