Perseteruan Politik yang Mengancam Kekayaan Sudan Selatan
Perseteruan antara Presiden Salva Kiir dan rivalnya, Riek Machar, telah memicu konflik berkepanjangan di Sudan Selatan. Analis menuntut dunia internasional untuk segera bertindak, serta mendorong kedua pihak agar mencapai perdamaian.
Pertarungan kekuasaan kembali memanas. Presiden Salva Kiir dan Riek Machar, mantan wakil presiden sekaligus tokoh utama oposisi, kini saling bersaing dalam jalur yang sangat berbahaya: pengadilan dan medan tempur.
Machar didakwa atas tindakan pengkhianatan dan kejahatan berat. Dia diadili di Juba, sementara senjata mulai berbicara di wilayah lain.
Sinyal eskalasi datang dari pucuk militer. Panglima tertinggi angkatan bersenjata Sudan Selatan, Johnson Olony, disebut-sebut menyerukan pasukan pemerintah untuk bertindak “tanpa ampun”, bahkan terhadap warga sipil. Pernyataan itu dinilai sebagai lampu hijau bagi kejahatan perang.
Misi Perdamaian PBB di Sudan Selatan (UNMISS) serta sejumlah organisasi hak asasi manusia mengecam keras pernyataan tersebut.
“Situasi Sudan Selatan saat ini mengerikan,” kata Tim Glawion, peneliti Arnold-Bergstraesser-Institut di Freiburg. Lebih dari tiga perempat penduduk hidup dalam kondisi darurat—kelaparan, terjebak konflik bersenjata, dan diperparah banjir tahunan. “Kini ancaman perang saudara kembali terbuka,” ujarnya.
Titik Api Konflik
Ketegangan paling tajam terjadi di Negara Bagian Jonglei. Bentrokan terbaru antara milisi oposisi dan pasukan pemerintah dilaporkan menewaskan dan melukai banyak orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sedikitnya 180 ribu warga terpaksa mengungsi.
Machar sendiri telah lama berada dalam bidikan kekuasaan. Pada September 2025, pemerintah mendakwa dirinya bersama tujuh sekutu atas tuduhan pembunuhan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Glawion memperkirakan vonis akan segera dijatuhkan—dan itu justru berpotensi memicu kekerasan lanjutan. “Jika pemerintah melancarkan serangan di Jonglei, Sudan Selatan bisa kembali terjerumus ke perang saudara yang ekstrem,” katanya.
Kekhawatiran serupa datang dari Daniel Akech, analis Sudan Selatan di International Crisis Group. Mobilisasi di kedua kubu, menurutnya, membuka risiko konflik etnis yang lebih luas dan menjadikan warga sipil sasaran utama.
Machar Terpojok, Pemerintah Pun Rapuh
Di Juba, Machar—pemimpin South Sudan People’s Liberation Movement in Opposition (SPLM-IO)—diadili atas dugaan keterlibatan dalam serangan milisi etnis Nuer, White Army, ke sebuah pangkalan militer di Nasir pada Maret 2025.
Serangan itu menewaskan sekitar 250 tentara, termasuk seorang jenderal. Pemerintah menuduh Machar menggerakkan para pejuang Nuer. Dia dicopot dari jabatan wakil presiden dan kini berada dalam tahanan rumah.
“Langkah hukum ini melemahkan Machar. Oposisi kehilangan kepemimpinan di puncak,” kata Akech. Namun pemerintah pun tak lebih solid. Presiden Kiir menyingkirkan sejumlah tokoh penting, termasuk memecat kepala intelijen yang telah lama menjabat pada akhir 2025.
Pemerintahan persatuan yang dibentuk pada 2020 praktis mandek—tersandera rivalitas lama dan perebutan pengaruh baru. Meski Kiir membentuk komite dialog menjelang pemilu yang dijadwalkan Desember 2026, partai oposisi Machar justru dikeluarkan dari proses tersebut.
Lebih Banyak Senjata, Bukan Perdamaian
Akar krisis ini sudah mengendap puluhan tahun. Sejak merdeka pada 2011, Sudan Selatan gagal bertransformasi menjadi negara damai. “Yang terjadi justru militerisasi politik,” ujar Glawion. Jabatan publik dikuasai mantan pemimpin milisi. Suara sipil nyaris tak terdengar 15 tahun setelah kemerdekaan.
Alih-alih demobilisasi, perlengkapan perang dan jumlah kelompok bersenjata justru bertambah. Kesepakatan damai—2013, 2016, dan 2018—tak pernah benar-benar dijalankan. Sementara pemilu bebas masih jauh dari kenyataan.
Ironisnya, semua itu terjadi di tengah kehadiran salah satu misi perdamaian PBB terbesar di dunia, dengan hampir 20 ribu personel. “Namun misi ini lemah,” kata Glawion. Pasukan pemerintah dan oposisi sama-sama bersenjata berat. “Saat ini, pemerintah justru menjadi ancaman terbesar bagi rakyatnya sendiri.”
Konflik juga merembet ke kawasan. Uganda dituding ikut campur. Laporan PBB pada Desember 2025 menuduh Kampala melanggar embargo senjata dengan mengirim pasukan dan perlengkapan militer ke Sudan Selatan sejak Maret 2025.
Jalan Buntu Demokrasi
Di Juba, Ulrich Thum, kepala Friedrich-Ebert-Stiftung, menyebut situasi ini sebagai lingkaran setan yang harus segera diputus. “Sudan Selatan berada di titik kritis,” katanya. Kesepakatan damai 2018, menurutnya, terancam runtuh oleh eskalasi bersenjata.
Kepercayaan antar pihak telah hancur. Pemerintah dinilai tak menunjukkan niat serius meredam konflik. Kehendak politik untuk menggelar pemilu bebas berdasarkan konstitusi permanen juga tak tampak. SPLM-IO sendiri belum terdaftar sebagai partai politik karena masih memiliki sayap bersenjata, sehingga peluang ikut pemilu nyaris nihil.
“Rakyat Sudan Selatan terus membayar mahal perebutan kekuasaan elit politik dan militer,” kata Thum.
Bagi Glawion, satu-satunya jalan keluar adalah tekanan internasional yang terkoordinasi. “Semua penghasut perang harus disingkirkan. Pemerintahan transisi sipil perlu dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan menyalurkan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.
