Revolusi Budaya Kerja ASN di Manggarai Barat Dimulai dengan Data
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, memberikan penegasan penting mengenai perluasan revolusi budaya kerja yang harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. Ia menekankan bahwa langkah awal dari transformasi ini adalah berbasis data. Menurut politisi NasDem ini, data tidak boleh hanya menjadi angka-angka yang terpampang di atas kertas, melainkan menjadi tolok ukur dalam pengambilan kebijakan.
Edi Endi, panggilan akrab Bupati Manggarai Barat, menyampaikan hal ini saat apel pagi di halaman kantor Bupati Mabar, Jalan Frans Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Senin (30/3). Ia menegaskan bahwa zaman bekerja berdasarkan perasaan atau perkiraan sudah berakhir. Di era digital saat ini, akurasi data menjadi sangat penting bagi setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Bupati Edi Endi menyentuh sebuah realita yang selama ini menghambat kemajuan. Ia menyebutkan bahwa kelemahan data bukan disebabkan oleh ketiadaan informasi, melainkan karena ego sektoral. “Data itu ada, tapi tanpa koordinasi dan kemauan yang kuat dari masing-masing pihak, data tersebut tidak akan terinput secara maksimal. Selama ini kita lemah di sini,” tegasnya di hadapan para staf.
Bagi Edi Endi, data yang berserakan tidak akan menjadi informasi yang berguna jika tidak disatukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Ia menyebut data di sektor pariwisata sebagai salah satu contoh. Sebagai gerbang pariwisata premium, Manggarai Barat dituntut memiliki sistem pendataan yang presisi. Edi Endi menaruh perhatian khusus pada sektor ini. Ia menginstruksikan agar setiap wisatawan yang datang didata secara rinc, by name, by address.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Dengan data individu yang jelas, pemerintah bisa memantau pergerakan wisatawan secara akurat dan yang terpenting adalah memutus rantai permainan harga oleh oknum di lapangan. Transparansi data menjadi benteng pelindung bagi citra pariwisata Labuan Bajo di mata dunia. Transformasi ini juga menyentuh sektor kesehatan.
Edi Endi menegaskan bahwa pola lama harus segera ditinggalkan. Sistem utamanya adalah berbasis data individu yang lengkap dan digital. Sedangkan pencatatan manual hanya sebagai alat bantu atau cadangan. “Pengambilan kebijakan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kesehatan, tidak boleh meleset hanya karena salah input atau hilangnya berkas fisik,” katanya.
Penegasan Edi Endi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Mabar tengah bertransisi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel. Dengan data yang akurat, setiap kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Instruksi Tegas Mengenai Manajemen Internal Pemerintahan
Tidak hanya soal data, Edi Endi juga memberikan instruksi tegas terkait manajemen internal pemerintahan. Ia memerintahkan setiap pimpinan OPD untuk memberdayakan staf secara berjenjang, mulai dari bidang, seksi, hingga petugas teknis. “Saya perintahkan kepada masing-masing pimpinan OPD, berdayakan staf di unit kerjanya masing-masing. Harus berjenjang. Kepala Dinas menunjuk Bidang. Bidang menunjuk seksi, seksi menunjuk satu orang yang bertanggung jawab. Hentikan kebiasaan omong ‘sudah’ tetapi kenyataannya tidak. Jaman dulu mungkin orang masih bisa dipercaya kalau bicara ‘sudah’, saat ini tidak bisa lagi. Misalnya terkait pelaporan LPPD, dengan gagah lugas dinyatakan sudah tapi sudahnya dimana?” tegasnya mengkritisi budaya kerja lama.
Edi Endi menegaskan, dirinya menanti hasil dari revolusi budaya kerja di kalangan ASN pada lingkup pemerintahan Manggarai Barat.
