Audiensi AKPSI dengan DEN Fokus pada Keseimbangan Energi Nasional
Ketua Harian Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) sekaligus Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, memimpin delegasi AKPSI dalam audiensi strategis bersama Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (2/6/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait hilirisasi sawit nasional, percepatan program biodiesel B40 menuju B50, serta penguatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar lebih adil bagi daerah penghasil.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal DEN, Gedung Widjajono Partowidagdo, Jakarta Selatan. Delegasi AKPSI diterima langsung oleh Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan Kalangan Industri periode 2026–2030, Satya Widya Yudha bersama jajaran Sekretariat Jenderal DEN.
Peran Daerah Penghasil Sawit dalam Transisi Energi
Audiensi berlangsung di tengah momentum strategis transisi energi nasional, seiring langkah pemerintah mematangkan implementasi mandatori biodiesel dari B40 menuju B50 guna mendukung target pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Delis Julkarson Hehi menegaskan bahwa daerah penghasil sawit memiliki posisi penting dalam menopang ketahanan dan kemandirian energi nasional. Menurutnya, hilirisasi sawit dan program biodiesel bukan hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat serta memperkuat perekonomian daerah.
“Daerah penghasil sawit bukan hanya penyedia bahan baku energi nasional, tetapi juga garda terdepan keberhasilan transisi energi hijau Indonesia. Karena itu, keadilan fiskal, stabilitas harga sawit rakyat, dan keterlibatan aktif daerah harus menjadi prioritas bersama,” ujar Delis.
Dukungan AKPSI terhadap Kebijakan Energi Nasional
Ia menambahkan, AKPSI mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi energi menuju implementasi B50 dan pencapaian target Net Zero Emission 2050. Menurut Delis, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan energi berbasis sawit tidak hanya berorientasi pada pencapaian target nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di daerah penghasil.
“Pemerintah daerah siap berperan aktif mendukung roadmap energi nasional. Namun daerah juga perlu dilibatkan secara konkret, termasuk dalam pengawasan harga sawit rakyat, penguatan infrastruktur pendukung, hingga kepastian regulasi investasi,” katanya.
Usulan Strategis dari AKPSI
Dalam audiensi tersebut, AKPSI turut menyampaikan sejumlah usulan strategis, di antaranya:
- Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit Agrinas guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Penyelesaian ketidakpastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU).
- Penguatan kerja sama transisi energi melalui rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama DEN.
AKPSI juga menyatakan kesiapan daerah anggota mendukung target pengembangan 100 gigawatt energi baru terbarukan melalui penyediaan lahan potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta energi berbasis biomassa sawit.
Hasil Audiensi dan Kesepakatan Bersama
Pertemuan tersebut menghasilkan empat poin kesepakatan strategis yang akan segera ditindaklanjuti kedua belah pihak. Salah satunya ialah komitmen DEN menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian guna memperkuat pengawasan harga sawit rakyat dan optimalisasi produktivitas perkebunan.
Selain itu, DEN bersama AKPSI akan membangun koordinasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) guna menjamin kesiapan pasokan bahan baku biodiesel menuju implementasi B50. DEN juga menyatakan kesiapan memfasilitasi koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Keuangan terkait evaluasi formula DBH sawit agar lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan bagi daerah penghasil.
Tanggapan dari Anggota DEN
Anggota DEN Satya Widya Yudha menyambut positif langkah proaktif AKPSI dalam mendukung percepatan transisi energi nasional. Menurutnya, kesiapan daerah dalam menyediakan pasokan feedstock menjadi faktor penting keberhasilan roadmap biodiesel nasional dari B40 menuju B50.
“Keterlibatan aktif daerah penghasil sawit sangat menentukan keberhasilan agenda kemandirian energi nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, selaku Wakil Sekretaris Jenderal AKPSI, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, selaku Ketua Wilayah Kalimantan AKPSI, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, selaku Bendahara III AKPSI, Dewan Penasehat AKPSI Jakobus K. Marlo, serta jajaran Sekretariat AKPSI.
