Partai Gerindra mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap tiga orang kadernya yang tersangkut dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Surabaya. Keputusan berat ini diambil melalui mekanisme internal partai, yakni lewat sidang Mahkamah Partai Gerindra yang telah digelar beberapa waktu lalu.
Ketiga kader yang kedapatan terseret dalam masalah hukum tersebut diketahui merupakan pejabat legislatif tingkat kabupaten. Mereka berasal dari daerah pemilihan yang berbeda di Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:
UAM yang tercatat sebagai anggota aktif di DPRD Kabupaten Malang.
ARR yang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Situbondo.
ADR yang bertugas mewakili konstituennya di DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Ketegasan Partai Tanpa Pandang Bulu
Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, memberikan penjelasan resmi terkait polemik yang sempat menjadi sorotan publik ini. Menurut keterangannya, keputusan pemecatan tersebut sebenarnya telah diputuskan jauh hari sebelum isu penanganan kasus ini ramai diperbincangkan di ruang publik.
Sidang Mahkamah Partai yang khusus mengadili pelanggaran etik dan hukum ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2026. Dalam sidang tersebut, majelis sepakat untuk mencabut status keanggotaan ketiganya sekaligus memecat mereka dari kedudukan sebagai wakil rakyat dari Fraksi Gerindra.
Langkah cepat dan tegas ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut tidak pernah mentoleransi apalagi memberikan perlindungan kepada kader yang terbukti melakukan tindak pidana, khususnya penyalahgunaan barang haram narkoba. Partai memiliki mekanisme dan aturan disiplin internal yang ketat untuk menindak tegas siapa saja yang mencederai integritas organisasi.
Menepis Isu Intervensi Hukum
Di samping keputusan pemecatan internal, Habiburokhman juga angkat bicara menanggapi berbagai spekulasi dan kabar miring yang beredar di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya intervensi politik dalam proses hukum yang berjalan di kepolisian.
Ia dengan tegas membantah adanya komunikasi khusus ataupun upaya intervensi dari pengurus pusat maupun daerah Partai Gerindra kepada pihak Polrestabes Surabaya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap ketiga mantan kadernya dipastikan berjalan tanpa ada tekanan dari pihak partai politik manapun.
Gerindra menghormati penuh proses hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.
Sikap partai sejalan dengan kepolisian dalam hal pemberantasan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum.
Tidak ada perlakuan istimewa atau upaya melindungi kader yang melanggar aturan, terlepas dari jabatan atau kedudukan mereka.
Prinsip dasar penegakan aturan organisasi harus terus berjalan secara adil dan transparan tanpa membeda-bedakan status sosial maupun politik seseorang. Siapa saja yang terbukti bersalah harus siap menerima konsekuensi hukum serta sanksi organisasi yang berlaku.
Mutasi Anggota Kepolisian dan Polemik yang Menyertai
Kasus penangkapan ketiga politisi daerah ini sempat memicu kontroversi dan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Hal ini menyusul kebijakan mutasi mendadak terhadap tujuh orang anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya yang memimpin proses penangkapan tersebut.
Berdasarkan dokumen resmi berupa surat telegram bernomor ST/309/X/KEP/2026 yang diterbitkan pada 23 Oktober 2026 dan ditandatangani oleh Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan, kebijakan rotasi jabatan tersebut memang benar terjadi. Sebanyak tujuh personel kepolisian yang terdiri dari tiga orang perwira serta empat orang bintara harus berpindah tugas.
Para personel kepolisian yang mengalami pergeseran posisi penugasan tersebut kini ditempatkan ke sejumlah sektor kepolisian di wilayah Surabaya, di antaranya ditugaskan ke jajaran Polsek Gubeng, Polsek Tambaksari, Polsek Tegalsari, hingga Polsek Genteng untuk mengemban tugas baru.
Menanggapi mutasi tersebut, pihak Partai Gerindra mengaku mendengar informasi bahwa pergeseran jabatan di tubuh kepolisian itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur, yakni adanya permintaan sejumlah uang kepada pihak yang saat itu berhasil ditangkap dalam operasi narkoba tersebut. Kendati demikian, partai tetap menyerahkan sepenuhnya urusan internal kepolisian kepada instansi berwenang sambil terus memantau perkembangan proses hukum yang objektif.
