Krisis Energi Global Akibat Blokade di Selat Hormuz
Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi distribusi energi dunia, kini menjadi pusat perhatian global akibat blokade de facto oleh Iran. Jalur sempit ini menghubungkan Laut Arab dengan Teluk Persia dan menjadi salah satu jalan utama untuk transportasi minyak dan gas alam. Sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia melalui wilayah tersebut, sehingga gangguan di sini dapat berdampak besar terhadap perekonomian global.
Krisis yang terjadi saat ini disebut sebagai salah satu guncangan energi terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Dampak langsungnya adalah hampir 2.000 kapal tertahan di kawasan tersebut, yang menyebabkan gangguan pada rantai pasok global dan meningkatkan tekanan terhadap ekonomi dunia. Situasi ini memicu kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya resesi global dalam waktu dekat.
Jalur Vital yang Berubah Menjadi Alat Tawar Geopolitik
Selat Hormuz bukan hanya sekadar jalur perdagangan internasional, tetapi kini telah menjadi alat tawar geopolitik bagi Iran dalam menghadapi konflik yang semakin memanas dengan Amerika Serikat dan Israel. Kondisi ini memperburuk ketegangan di kawasan dan membuat posisi selat tersebut menjadi lebih strategis dari sebelumnya.
Kapal-kapal yang terjebak di kawasan ini berada di antara wilayah Iran di sisi utara dan Oman serta Uni Emirat Arab di sisi selatan. Hal ini menimbulkan risiko terganggunya rantai pasok global jika situasi tidak segera diselesaikan. Jika konflik terus berlarut, krisis energi bisa semakin meluas dan menyeret perekonomian dunia ke dalam tekanan yang lebih dalam.
Rancangan Undang-Undang untuk Biaya Tol di Selat Hormuz
Di tengah situasi ini, parlemen Iran sedang menyiapkan rancangan undang-undang untuk mengenakan biaya tol bagi kapal yang melintas. Beberapa pejabat menyebut pungutan ini sebagai langkah wajar demi menjamin keamanan pelayaran. Mereka membandingkannya dengan biaya lintas di koridor perdagangan lain.
Biaya yang dikenakan bisa mencapai jutaan dolar AS. Iran bahkan menuntut pengakuan internasional atas haknya mengelola Selat Hormuz sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri konflik. Anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, mengungkapkan bahwa negaranya telah mengenakan biaya sekitar 2 juta dollar AS kepada sejumlah kapal yang melintas.
“Sekarang, karena perang memiliki biaya, tentu saja kita harus memungut biaya transit dari kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz,” ujarnya. Sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026, Iran yang memiliki wilayah teritorial di selat tersebut membatasi pergerakan kapal pengangkut minyak dan gas alam cair. Kebijakan ini langsung berdampak pada lonjakan harga minyak global yang menembus di atas 100 dollar AS per barel, atau naik sekitar 40 persen dibandingkan sebelum konflik.
Sistem Mirip “Pos Tol” dan Kritik Internasional
Laporan Associated Press menyebut Iran kini memosisikan diri sebagai pengendali utama Selat Hormuz, jalur paling vital bagi distribusi energi dunia. Kondisi ini juga membuka peluang bagi kelancaran ekspor minyak Iran ke negara mitra seperti China.
Sejumlah indikasi menunjukkan munculnya sistem mirip “pos tol”. Kapal yang ingin melintas diwajibkan memasuki perairan Iran untuk diperiksa oleh IRGC. Setidaknya dua kapal dilaporkan telah membayar biaya tersebut untuk mendapatkan izin melintas.
Dalam surat kepada International Maritime Organization (IMO), Iran menyatakan langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan keamanan maritim serta diklaim sesuai dengan hukum internasional. Di sisi lain, parlemen Iran juga tengah memfinalisasi aturan untuk melegalkan pungutan tersebut. Media lokal menyebut kebijakan ini bertujuan memperkuat kedaulatan Iran atas Selat Hormuz sekaligus membuka sumber pendapatan baru.
Sementara itu, IMO mengecam serangan terhadap kapal dan menyerukan pendekatan internasional yang terkoordinasi untuk menjaga keamanan jalur pelayaran, dengan tetap menghormati prinsip kebebasan navigasi.
