Peran PARFI’56 dalam Membangun Ekosistem Film yang Berkelanjutan
Hari Film Nasional yang diperingati setiap tanggal 30 Maret menjadi momen penting bagi industri perfilman Indonesia. Di tengah berbagai pencapaian yang telah diraih, Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI’56) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem perfilman tanah air. Ketua Umum PARFI’56, Marcella Zalianty, menyampaikan bahwa momentum ini menjadi titik balik strategis bagi industri film nasional.
Pencapaian dan Tantangan yang Masih Ada
Marcella menyatakan bahwa Hari Film Nasional 2026 adalah momen kebangkitan. Meskipun grafik positif terlihat dengan peningkatan jumlah penonton film Indonesia, ia menekankan bahwa kebangkitan ini harus diiringi dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja film. Hal ini mencakup jam kerja yang sehat, hak kekayaan intelektual, serta pemerataan akses dan infrastruktur.
PARFI’56 mencatat lonjakan prestasi signifikan sepanjang hampir dua dekade terakhir. Beberapa film Indonesia berhasil mendunia, seperti The Raid: Redemption, Pengabdi Setan, The Raid 2: Berandal, Marlina si Pembunuh Empat Babak, Kucumbu Tubuh Indahku (Memories of My Body), Seperti Dendam – Rindu Harus Dibayar Tuntas, Rectoverso, Yuni, Sekala Niskala, Women From Rote Island, Gadis Kretek Series, Pangku, dan masih banyak lagi. Yang terbaru adalah Para Perasuk (Levitating) yang terpilih dalam kompetisi World Cinema Dramatic Competition di Sundance Film Festival 2026.
“Pencapaian di dunia internasional ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga pelecut semangat. Narasi lokal dengan pendekatan artistik yang kuat membuktikan bahwa film Indonesia mampu bersaing secara global,” ujar Marcella yang baru saja menyelesaikan film terbarunya Ratu Malaka karya Angga D Sasongko.
Dukungan dari Pemerintah dan Kementerian
PARFI’56 mengapresiasi langkah Kementerian Kebudayaan Indonesia dan Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendukung upaya kolaborasi produksi pementasan budaya dalam negeri dan membuka peluang kerjasama dengan luar negeri. Menyikapi dinamika industri, PARFI’56 menyampaikan harapan besar kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
PARFI’56 juga menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah merumuskan kebijakan insentif pajak untuk industri film. “Kami mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengikuti langkah ini. Insentif pajak bukan hanya meringankan beban produksi, tetapi juga mendorong investasi dan menjadikan daerah sebagai lokasi syuting yang kompetitif,” ungkap Marcella.
Revisi Undang-Undang dan Infrastruktur Bioskop
PARFI’56 mengingatkan pentingnya penyelesaian revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta penyelesaian Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN) yang tengah dibahas bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI) guna menyusun peta jalan industri yang terstruktur.
Selain itu, PARFI’56 juga menyoroti ketimpangan sebaran layar bioskop yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak daerah di Indonesia timur belum memiliki akses yang memadai. “Kami mendukung percepatan pembangunan bioskop di daerah-daerah yang belum terjangkau,” kata Marcella.
Isu Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum
Di balik gemerlap prestasi dan angka penonton yang tinggi, PARFI’56 juga menyoroti isu mendasar mengenai kesejahteraan para insan film, mulai dari aktor, kru, hingga pekerja kreatif lainnya. “Kami mengingatkan pentingnya standarisasi kompetensi dan perlindungan hukum bagi para pekerja film. Saat ini, masih banyak talenta muda yang bekerja dengan kontrak yang tidak jelas dan upah yang belum layak.”
PARFI’56 juga mendorong peran Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memastikan adanya data yang terintegrasi mengenai jumlah pekerja film dan standar upah yang baku, sehingga posisi aktor film jelas sebagai profesional dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, diperlukan proteksi dan hak aktor ketika AI di industri film yang kelak menjadi mainstream.
Ajakan untuk Mencintai Film Indonesia
Marcella menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai film Indonesia dengan menonton di bioskop dan bukan film bajakan. “Mari kita jadikan Hari Film Nasional ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai titik tolak untuk berkolaborasi. Antara generasi, antara pemda dan pusat, serta antara pemerintah dan swasta. Kami percaya, dengan ekosistem yang kuat, infrastruktur yang merata, serta kesejahteraan insan film yang terjamin, Indonesia tidak hanya akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam industri film dunia.”
