Pemimpin Pasukan Stabilisasi Gaza Ditetapkan, Indonesia Siap Berkontribusi
Pemerintahan Trump menyebut beberapa negara telah menjanjikan pengiriman pasukan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza. Pasukan ini, bersama proyek Board of Peace, merupakan bagian dari rencana perdamaian Gaza yang didukung AS dan telah disetujui Dewan Keamanan PBB pada November 2025.
Indonesia menjadi negara pertama yang terbuka menyatakan kesediaan mengirim pasukan ke Gaza. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pasukan yang dikirim akan berada di bawah kendali Indonesia, dengan tugas kemanusiaan, bukan tempur.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Kamis (19/2/2026). Selain Indonesia, negara lain yang menyatakan kesiapan mengirim personel adalah Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.
Indonesia Mendapatkan Posisi Wakil Komandan
Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Jasper Jeffers yang ditunjuk sebagai kepala pasukan stabilisasi Gaza mengatakan kontingen Indonesia telah menerima posisi wakil komandan dalam misi tersebut. Jeffers menyatakan langkah awal ini diharapkan dapat membantu menghadirkan stabilitas dan keamanan di Gaza.
Presiden RI Prabowo Subianto yang turut hadir dalam pertemuan itu menegaskan Indonesia siap menyumbangkan hingga 8.000 personel untuk mendukung upaya perdamaian di wilayah Palestina yang masih dilanda konflik. Sementara itu, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menyampaikan negaranya akan mengirim pasukan dalam jumlah yang belum ditentukan, termasuk unit medis.
Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyatakan Maroko siap mengerahkan petugas kepolisian, sedangkan Albania juga berkomitmen menyumbang pasukan. Mesir dan Yordania menyatakan partisipasi dalam bentuk pelatihan bagi aparat kepolisian.
Mandat Indonesia Bersifat Kemanusiaan
Pemerintah Indonesia menegaskan pengerahan pasukan dilakukan dengan mandat kemanusiaan. Kementerian Luar Negeri RI menyebut fokus kontribusi Indonesia meliputi perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Kepolisian Palestina.
Kemenlu juga memastikan personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur ataupun tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pertanyaan dari Amnesty International terkait peran Indonesia dalam misi stabilisasi di Gaza.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour di New York menjelang pertemuan Dewan Perdamaian.
Perbedaan dengan Misi Penjaga Perdamaian PBB
Pasukan stabilisasi Gaza memiliki karakter berbeda dibanding misi penjaga perdamaian yang dibentuk organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Uni Afrika. Sebagai perbandingan, di Lebanon terdapat lebih dari 10.000 personel dari 47 negara yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang dibentuk pada 1978. Indonesia bersama Italia termasuk kontributor terbesar bagi UNIFIL.
Misi tersebut beberapa kali menjadi sasaran serangan di tengah situasi gencatan senjata yang masih rapuh antara Israel dan Hizbullah. Keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza menambah daftar partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai misi internasional, dengan penekanan resmi pada pendekatan kemanusiaan dan penegakan hukum internasional.
