Indonesia Bergabung dalam Board of Peace (BOP) untuk Perdamaian Gaza
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengambil keputusan penting dengan memutuskan bahwa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian Gaza. BOP adalah sebuah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada awal 2026. Tujuan utama dari BOP adalah menjalankan upaya perdamaian, stabilisasi, keamanan, serta rekonstruksi di wilayah Gaza, Palestina.
Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya terhadap diplomasi Palestina dan perjuangan untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Dengan partisipasi ini, Indonesia berupaya memperkuat posisi diplomasi nasionalnya di tengah dinamika global.
Persiapan Pasukan Khusus untuk Tugas di Wilayah Konflik
Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan persiapan pasukan khusus untuk menjalankan tugas di wilayah konflik tersebut. Meskipun demikian, jadwal pengiriman pasukan belum ditentukan secara pasti.
“Belum, tapi kita baru siapkan. Belum ada rencana pengirimannya. Cukup banyak. Kita siapkan sekitar 8 ribu,” ujar Donny Ermawan saat ditemui Infomalangraya.com dalam acara Ramadan Leadership Camp di Aula Arafah, Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, tugas pasukan tersebut adalah misi perdamaian di Gaza. Dengan adanya BOP, diharapkan setiap kebijakan dapat tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
Anggota BOP dan Harapan Masyarakat Internasional
Board of Peace (BOP) beranggotakan sejumlah negara besar, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Mesir. Keberadaan BOP dinilai sebagai langkah yang telah lama dinantikan untuk mengawal proses perdamaian Palestina.
Donny Ermawan menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP akan terus dievaluasi. Setiap langkah BOP harus sejalan dengan kepentingan nasional. “Nanti kita lihat, kalau tidak sejalan dengan kepentingan Pemerintah Indonesia, opsi itu masih tetap ada,” ujarnya.
Tanggapan dari Tokoh Politik Luar Negeri
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Luar Negeri, Idrus Marham, menilai keputusan Presiden Prabowo mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berakar pada Pancasila, UUD 1945, serta prinsip bebas dan aktif.
“Berkaitan dengan keputusan Indonesia bergabung dalam BOP, Bung Bahlil meyakini Presiden Prabowo telah mempertimbangkannya secara matang. Ini bukan keputusan reaktif, tetapi hasil perhitungan yang masak,” ujar Idrus.
Menurutnya, perjuangan membela kemerdekaan Palestina dan mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza merupakan tujuan strategis konstitusional. Ia merujuk Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Pendekatan Diplomasi yang Aktif dan Dinamis
Idrus menyebut kebijakan multi-alignment Presiden Prabowo sebagai adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global. Ia juga menepis anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP berarti tunduk pada kepentingan negara besar.
“Bebas aktif bukan berarti tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum dan semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” katanya.
Menurutnya, seluruh negara harus diposisikan sebagai kawan dan mitra, bukan musuh. Pendekatan diplomasi Indonesia disebut aktif, dinamis, produktif, dan konstruktif.
