Persoalan Kapal Tanker Pertamina di Selat Hormuz
Selat Hormuz kini menjadi perhatian utama bagi Indonesia, terutama setelah dua kapal tanker milik Pertamina, yaitu VLC Pertamina Pride dan Gamsunoro, terjebak di sana sejak awal Maret. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kelancaran pasokan energi nasional. Meski begitu, pemerintah Indonesia masih berupaya keras melalui jalur diplomasi agar kedua kapal tersebut bisa melintasi wilayah yang saat ini ditutup.
Beberapa negara lain seperti Malaysia, Tiongkok, Pakistan, dan Thailand telah lebih dulu mendapatkan izin dari Iran untuk melintasi selat tersebut. Namun, situasi berbeda terjadi dengan kapal-kapal Indonesia. Menurut Dian Wirengjurit, ada perkembangan positif dalam hal ini. Ia menyebutkan bahwa dua kapal lain, yakni Paragon dan Rinjani, telah lebih dahulu dibebaskan oleh Iran. Hal ini disebabkan karena ukuran kapal yang tidak terlalu besar serta bendera Indonesia yang mereka bawa.
Namun, dua kapal berukuran supertanker masih belum mendapatkan izin untuk dilepas oleh Iran. Dian mengungkapkan bahwa kekecewaan Iran terhadap Indonesia sudah terjadi sebelum konflik dengan Amerika Serikat dan Israel berlangsung. Ia menjelaskan bahwa dalam diplomasi, prinsip resiprokalitas sering kali menjadi dasar. Jika suatu negara melakukan tindakan baik, maka akan dibalas dengan tindakan baik pula, dan sebaliknya.
Ada beberapa alasan yang membuat Iran kecewa kepada Indonesia. Pertama, sejak 2-3 tahun lalu, ketika latihan perang negara-negara Pasifik, Iran diundang secara resmi. Dua kapal perang Iran bahkan ikut bergabung dalam latihan bersama yang dikoordinir oleh Indonesia. Namun, kapal Iran justru ditolak masuk ke perairan Indonesia. Pembatalan ini disebut disebabkan oleh tekanan dari AS.
Kedua, kekecewaan Iran juga berkaitan dengan kapal tanker MT Arman 114 yang telah bertahun-tahun disandera oleh Indonesia setelah ditangkap. Iran memperdagangkan minyak di tengah lautan yang mereka klaim sebagai lautan internasional, tetapi Indonesia menganggapnya sebagai perairan nasional. Hingga saat ini, status kapal tersebut belum jelas.
Kekecewaan ketiga muncul dari lambatnya Indonesia mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dian mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto justru memberikan pernyataan yang tidak bersimpati kepada Iran yang sedang diserang AS-Israel.
Menurut Dian, Iran kemungkinan meminta imbalan dari Indonesia, minimal melepaskan atau menjelaskan status kapal MT Arman 114 yang ditahan. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pembebasan dua kapal besar berbendera Indonesia.
Peran BoP dan Kesepakatan Tarif Resiprokal dengan AS
Di sisi lain, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menduga bahwa sulitnya kapal Indonesia melintasi Selat Hormuz disebabkan oleh Iran yang merasa “sakit hati” karena Indonesia masuk menjadi anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.
Bhima juga menilai kesepakatan Indonesia dan AS dalam perjanjian tarif resiprokal turut menjadi alasan Iran seakan mempersulit izin agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro untuk melintasi Selat Hormuz. Ia menyarankan agar pemerintah mencontoh langkah Malaysia yang enggan masuk menjadi anggota BoP serta membatalkan kerjasama tarif resiprokal dengan AS.
“Dua kapal sulit melintasi Selat Hormuz buntut dari masuknya Indonesia ke BoP dan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS,” ujar Bhima. Ia menekankan bahwa Malaysia sudah membatalkan kerja sama ART dan mengecam agresi AS ke Iran. Menurutnya, Indonesia sepertinya salah memilih posisi.
Bhima pun mendorong agar Indonesia keluar dari BoP dan membatalkan perjanjian tarif resiprokal dengan AS agar Iran “luluh” sehingga kapal bisa melintas di Selat Hormuz. Ia menambahkan bahwa yang terpenting saat ini bukan melayani kemauan Trump, tapi menyelamatkan rakyat Indonesia.
